Penjajahan Atas Nama Investasi
Agung Andayani
Kontributor Suara Inqilabi
Baru-baru ini tanggal 28 Juli 2023 Jokowi teken investasi senilai US$ 11,5 miliar atau setara Rp 175 triliun (asumsi kurs Rp 15.107 per US$) dari China. Pada hari yang sama Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan 34.000 hektare (ha) lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, bagi sektor usaha. “Ada 34.000 ha lagi yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor untuk properti, kesehatan rumah sakit misalnya, untuk pendidikan universitas dan untuk infrastruktur,” kata Jokowi pada pertemuan dengan pengusaha China yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, dikutip Minggu (cnbcindonesia.com, 30/7/2023).
Hal ini menunjukkan bahwa investasi China di Indonesia terus meningkat dan pemerintah pun menyediakan berbagai macam kemudahan. Membuat Peneliti China-Indonesia di Center for Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Zulfikar Rakhmat mengatakan bahwa terdapat masalah serius terkait investasi China di Indonesia dan perlu menjadi perhatian. “Ada masalah invetasi yang perlu jadi perhatian adalah peningkatan utang luar negeri Indonesia dari China dan potensi perangkap utang. Apa yang terjadi di Srilangka, Zimbabwe, saya tidak akan mengatakan Indonesia tidak akan seperti itu, tetapi tanda dari indikasi tersebut ada,” ujarnya saat acara Diskusi Pakar Ekonomi Makro di Jakarta, Rabu (bisnis.com, 26/7/2023).
Dan apa yang dikuatirkan Muhammad Zulfikar Rakhmat ini sangatlah wajar. Tidak hanya beliau, rakyat Indonesia pada umumnya juga sudah berkoar-koar mengingatkan bahwa hutang negeri ini sudah terlampau banyak. Termasuk ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliitti juga mengingatkan, Indonesia berpotensi jadi negara gagal karena melihat rasio utang Indonesia tahun 2023 masih di angka 38,15 persen dari PDB. Bahkan bisa menambah sesuai amanat undang-undang. Apakah nasib Indonesia bisa seperti negara Srilangka dan Zimbabwe?
Terkait dengan hutang Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat adanya kenaikan jumlah utang pemerintah pada bulan Juni 2023, dimana bertambah Rp17,68 triliun sehingga total utang RI menembus Rp7.805,19 triliun. Hal tersebut berdasarkan data APBN KiTa edisi bulan Juli 2023 yang dikutip Jumat (28/7/2023). Jumlah utang ini setara dengan 37,93 persen produk domestik bruto (PDB) nasional. Hal ini bisa berpotensi terjerumus kedalam kubangan jebakan utang. Selain itu investasi asing tanpa perhitungan perpotensi menjadi bentuk penjajahan terselubung yang semakin kuat dengan negara pemberi hutang. Apalagi hutang tersebut dikemas dalam skema riba.
Tidak hanya itu, investasi asing yang terus bartambah dapat memicu katergantungan negara kepada asing. Membuat negara dalam cengkraman asing. Karena investasi pada dasarnya adalah nama lain dari berhutang. Lama kelamaan gara-gara hutang negara tidak punya taring lagi. Negara tidak leluasa membuat berbagai kebijakan. Dengan kata lain negara tunduk dan dikendalikan oleh asing. Sebab disetir atas nama investasi asing. Sehingga bisa jadi ada kemungkinan nasib Indonesia bisa seperti negara Srilangka dan Zimbabwe.
Negara yang ketergantungan dengan hutang adalah cerminan dari negara kapitalis. Dimana negara yang mengadopsi sistem kapitalis sumber pemasukannya sangat bergantung pada hutang dan pajak.
Sekarang saatnya Islam tampil terdepan. Islam yang tidak sekedar agama ritual dan fokus hanya dengan ibadah mahdohnya saja. Namun Islam sebagai sistem dan idiologi yang memiliki aturan (syariat) bersumber dari Al Qur’an dan hadits Rasulullah. Dan idiologi Islam ini hanya bisa diterapkan secara totalitas oleh negara/daulah. Negara yang menerapkan syariat Islam (khilafah) akan mengatasi segala problematika kehidupan. Termasuk dalam mengatasi hutang, khilafah dengan syariat sistem ekonomi Islam tidak akan mudah terjebak oleh iming-iming investasi ataupun jeratan hutang berbasis riba.
Wallaahu a’lam bishshawwab
