Turun Hujan, Karhutla Tetap Tak Terselesaikan oleh Kesalahan Kebijakan
Turun Hujan, Karhutla Tetap Tak Terselesaikan oleh Kesalahan Kebijakan
Septa Anitawati, S.I.P.
Founder Sekolah Tahfizh Khoiru Ummah dan Alumnus FISIPOL UGM
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mulai menurun karena hujan. Namun api yang berada di bawah tanah gambut belum padam secara total.
Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono Daryono, mengatakan bahwa hujan memang membantu mempercepat pemadaman karhutla. Khususnya kebakaran vegetasi di permukaan. Namun, terjadi kondisi yang berbeda pada lahan gambut yang memiliki potensi menyimpan bara api di bawah permukaan tanah (news.detik.com/02/11/2026).
Analisis Problematis
Jika ditelisik, setidaknya terdapat tiga hal penting sebagai berikut.
Pertama, walaupun hujan mulai turun di beberapa titik wilayah, namun karhutla masih belum padam secara menyeluruh. Padahal, tanggung jawab negara tidak hanya sampai karhutla padam. Namun dampak bencana harus ditangani secara tuntas.
Kedua, selain krisis kesehatan, karhutla berkepanjangan akan berdampak pada krisis pangan dan air. Bagaimana tidak, pertanian hancur, mata pencaharian juga musnah. Sumber air krisis karena karhutla. Sementara para pemimpin setengah hati dalam menyelesaikan permasalahan karhutla. Pada sistem saat ini semuanya berporos pada kepentingan pribadi.
Ketiga, Negara seharusnya berfungsi sebagai ra’in (pengurus) dan junnah (pelindung) tidak boleh melepas tanggung jawab dan menyerahkan penanganan krisis pada masyarakat. Akan tetapi sistem Demokrasi-Kapitalisme yang diterapkan pada saat ini, tidak demikian, namun berfungsi sebagai regulator dan fasilitator. Artinya, mengeluarkan kebijakan untuk menfasilitasi dan menguntungkan pengusaha. Tidak berporos pada kepentingan rakyat. Terjadilah kong kalikong antara penguasa dan pengusaha, atau dalam bahasa singkatnya disebut Peng-Peng (Penguasa-Pengusaha) atau oligarki.
Solusi Konstrukstif dan Komprehensif
Sebenarnya kesalahan dalam kebijakan tidak akan terjadi, jika dikembalikan kepada tiga hal penting sebagai berikut.
Pertama, Islam memerintahkan pada negara agar serius mengantisipasi dan menangani bencana, termasuk karhutla. Ada lima pilar negara Khilafah dalam menyelesaikan masalah Karhutla secara tuntas.
Pilar pertama, tindakan pencegahan secara menyeluruh, tidaklah setengah hati. Yakni, pemetaan rawan api dan pelarangan pengeringan gambut.
Pilar kedua, hukuman diberikan kepada siapapun yang melanggar aturan, tanpa pandang bulu. Termasuk para pemodal atau kapital terbesar yang merusak lahan.
Pilar ketiga, negara memberikan jaminan kesehatan pada korban. Yaitu, memberikan akses penuh layanan medis, obat-obatan dan tempat evakuasi yang aman.
Pilar keempat, kepastian kelangsungan pendidikan. Tidak ada kata libur ataupun daring. Belajar tak pernah putus meski dalam kondisi darurat sekalipun.
Pilar kelima, restorasi ekologis. Yakni, pemulihan ekosistem sebagai kewajiban mutlak bagi negara. Negara Khilafah bertindak cepat, sebelum rakyat menjadi korban.
Hal penting yang kedua adalah, kebijakan negara terhadap hutan harus terikat dengan syariat Islam. Sebagaimana dalam hadits
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ
“Kaum muslimin berserikat (memiliki hak bersama) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api, dan harganya adalah haram.”
(HR. Ibnu Majah No. 2463, Ahmad, dan Abu Dawud).
Yang dimaksud hadits tersebut adalah bahwa air, padang rumput dan api adalah milik umum atau publik. Tidak boleh dimiliki atau dimonopoli, dikuasai oleh swasta atau oligarki.
Negara mengelola untuk kepentingan rakyat. Status pemiliknya adalah rakyat. Hutan termasuk milik umum. Tidak boleh dimiliki oleh negara apalagi swasta, Peng-Peng (Penguasa-Pengusaha).
Hal penting yang ketiga, dalam sistem Politik Islam, negara sebagai ra’in (pengurus) dan junnah (pelindung) menjamin kebutuhan dasar seluruh warga negara baik muslim maupun non-muslim. Baik kebutuhan pangan, sandang, papan dengan cara memampukan para ayah sehingga bisa menafkahi keluarganya secara layak. Berikutnya, negara juga menjamin kebutuhan publik secara gratis pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Terkait kasus karhutla ini jika terjadi pada sistem Politik IsIam, maka skala prioritas tentunya diberikan kepada korban yang terkena dampak. Namun secara umum, negara sudah menjamin kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini tercermin dari jaminan negara pada kita Nidzomul Hukmi fil IsIam bab terakhir. Sungguh nikmat berada dalam naungan sistem politik IsIam, negara Khilafah IsIam’ala minhajin nubuwwah. Bahkan terbukti selama hampir empat belas abad lamanya. Sampai saat ini tak ada yang mampu menandingi sistem ciptaan Allah, Sang Pencipta sekaligus Sang Pengatur dunia dan seisinya.
Wallahu a’lam bish-shawwab
Views: 0

