Tsunami PHK Sritex
Tsunami PHK Sritex
Agung Andayani
Hashtag Indonesia gelap bukanlah sekedar hashtag biasa. Karena semakin kesini pelan-pelan namun pasti telah berhasil membuktikan Indonesia menuju gelap. Bagaimana tidak gelap, baru diawal Maret 2025 sudah dihantam sunami PHK. Perusahaan tekstil Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, resmi berhenti beroperasi mulai Sabtu, 1 Maret 2025, setelah perusahaan itu dinyatakan pailit oleh pengadilan. “Jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) sebanyak 10.665 orang,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, Sumarno. (BBC.com, 28/02/2025).
Padahal PT Sri Rejeki Isman / Sritex adalah perusahaan tekstil terbesar se Asia Tenggara, yang berhasil mengekspor prodaknya ke 100 negara. Dan dianggap yang paling kuat dari guncangan PHK. Namun pada akhirnya tumbang juga dan berhasil mengPHK 10.665 karyawan.
Salah satu sebab yang menyebabkan Sritex pailit adalah kebijakan pemerintah yang membuka keran impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor. Peraturan ini telah menghapus pertimbangan teknis impor barang, termasuk komoditas tekstil. Jadi PHK massal di Sritex ini bisa dianggap sebagai dampak sosial dari kebijakan pemerintah yang telah membuat kemudahan produk-produk Cina masuk ke Indonesia melalui ACFTA maupun UU Cipta kerja.
Gelombang PHK terus menghantam negeri ini. Hal ini diperkuat dengan data dilapangan. Jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januariā-Desember 2024, sesuai data Kementerian Ketenagakerjaan telah mencapai lebih kurang 80.000 orang. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan total pekerja ter-PHK sepanjang tahun 2023 yang berkisar 60.000 orang. (Kompas, 23/12/2024).
Mencuatnya tsunami PHK tidaklah tiba-tiba. Percaya tidak percaya sistem yang diadopsi negara sangat mempengaruhinya. Sebab penerapan suatu sistem membawa dampak tersistematis. Tsunami PHK adalah salah satu akibat buah penerapan sistem kapitalisme dengan prinsip liberalisasi ekonominya. Liberalisasi ekonomi ini menyebabkan lapangan pekerjaan dikontrol oleh industri. Pada akhirnya terjadilah hukum rimba, dimana yang memiliki kemampuan banyak modal/para kapital dialah yang menang dan yang mendominasi. Sedangkan yang kekurangan modal dia akan terlindas dan tumbang.
Maka untuk bisa bertahan/tidak tumbang harus memiliki banyak modal dan mau tidak mau solusi cepatnya dengan mengambil jalan pintas yaitu dengan hutang berbasis riba. Seperti yang dilakukan oleh Sritex dan juga pelaku usaha pada umumnya. Membuat pelaku usaha gulung tikar karena terjerat hutang riba. Membuat Pengadilan Niaga Semarang memutuskan perusahaan Sritex pailit pada Oktober 2024 karena gagal melunasi utang sebesar Rp101,3 miliar kepada kreditur PT Indo Bharat Rayon (IBR). Sistem kapitalis memang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas riba. Bahkan sistem ini menyuburkan dan mendukung riba secara tersistem.
Sistem kapitalisme ini juga melahirkan negara berwatak populis otoriter yang mana negara berfungsi menjalankan peran hanya sebagai regulator untuk memenuhi kepentingan oligarki. Bahkan Sritex pun dijanjikan akan selamat jika saat pemilu memilih calon tertentu.
Oleh karena itu penetapan sistem yang akan diadopsi oleh suatu negara sangat penting. Pentingnya memilih sistem yang benar-benar teruji dan terpercaya. Adapun sistem yang sudah teruji penerapannya selama kurun waktu 13 abad (622 – 1924 M) yaitu sistem pemerintahan Islam/khilafah. Terbukti khilafah telah teruji selama 13 abad bukanlah waktu yang singkat. Sejarah telah membuktikan bagaimana sistem Islam terbukti dapat menjamin suasana yang kondusif bagi para pengusaha dan perusahaan dengan penerapan sistem ekonomi Islamnya. Selain itu sistem Islam juga mampu menjamin terbukanya lapangan pekerjaan yang luas dan memadai dengan berbagai mekanisme yang dijelaskan dalam kitab Nidzom Iqthisody karya Syeikh Taqiyuddin An Nabhani. Mekanisme ini yang pasti secara teknis akan dijalankan oleh penguasa yang menjalankan sistem kepemimpinan Islam/khilafah yang memiliki profil Islam.
Wallhu alam bi sowab
Views: 2

