Downgrade Gaya Hidup, Sinyal Kesejahteraan Kian Meredup
Downgrade Gaya Hidup, Sinyal Kesejahteraan Kian Meredup
Oleh: Ummu Lubna
Aktivis Muslimah Bekasi
Di tengah narasi pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan, kehidupan masyarakat justru dihadapkan pada tekanan ekonomi yang kian berat. Fenomena downgrade gaya hidup semakin nyata, mulai dari beralih ke barang yang lebih murah, memangkas pengeluaran, hingga mengorbankan kualitas demi menyesuaikan diri dengan kemampuan finansial. Bahkan, bagi sebagian keluarga, tabungan yang semestinya menjadi penyangga saat kondisi sulit kini terkuras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak sedikit pula yang terpaksa berutang agar dapur tetap mengepul.
Fenomena ini bukan sekadar perubahan pola konsumsi, melainkan alarm bahwa daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat sedang melemah. Ketika standar hidup terus diturunkan bukan karena pilihan hidup sederhana, melainkan karena keterbatasan penghasilan, kesejahteraan patut dipertanyakan. Sebab, kemampuan masyarakat bertahan hidup tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan pembangunan.
Kondisi tersebut tergambar dari penurunan jumlah penduduk kelas menengah Indonesia, dari 60,8 juta orang atau 23 persen pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6 persen pada 2025. Sebaliknya, kelompok ekonomi rentan miskin meningkat dari 68,5 persen menjadi 74,5 persen. Istilah mantab (makan tabungan) dan maut (makan utang) pun menggambarkan tekanan finansial yang kian menghimpit rumah tangga. Ketika tabungan habis dan utang menjadi sandaran, ketahanan ekonomi keluarga semakin rapuh. (Republika.co.id, 1/10/2026)
Kapitalisme Sekuler dan Paradoks Kesejahteraan
Fenomena downgrade gaya hidup tidak cukup dipahami sebagai persoalan individu yang gagal mengatur keuangan. Ada persoalan struktural yang perlu dikritisi, yakni sistem ekonomi kapitalisme sekuler yang menempatkan keuntungan dan mekanisme pasar sebagai penggerak utama perekonomian.
Dalam sistem ini, kepemilikan materi kerap dijadikan ukuran keberhasilan, sedangkan gaya hidup dan gengsi menjadi simbol status sosial. Masyarakat didorong untuk terus mengonsumsi, mengejar standar hidup tertentu, dan memenuhi berbagai keinginan demi pengakuan sosial. Ironisnya, ketika tuntutan konsumsi bertemu dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan kerja layak, tekanan perpajakan, serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), masyarakat justru dipaksa mengencangkan ikat pinggang.
Di sinilah paradoks kapitalisme terlihat. Masyarakat didorong mengejar kesejahteraan melalui konsumsi, tetapi akses terhadap kehidupan yang layak sangat bergantung pada kemampuan membeli. Ketika pendapatan tidak sebanding dengan biaya hidup, rakyat dituntut menyesuaikan diri, sementara akar persoalannya tidak selalu tersentuh. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan pemerataan kesejahteraan. Kekayaan dapat terus bertambah, tetapi jika distribusinya tidak adil dan kebutuhan dasar sulit dijangkau, sebagian masyarakat tetap terjebak dalam kerentanan ekonomi. Negara pun berisiko hanya menjadi pengatur mekanisme pasar, sementara pemenuhan kebutuhan hidup diserahkan kepada kemampuan masing-masing individu.
Akibatnya, rakyat seolah dituntut untuk terus bertahan di tengah tekanan ekonomi. Ketika penghasilan tidak mencukupi, solusinya dianggap sebatas berhemat, mengurangi kebutuhan, atau mencari penghasilan tambahan. Padahal, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan penghematan apabila sumber masalahnya adalah pendapatan yang tidak memadai dan kebutuhan dasar yang semakin sulit dijangkau.
Dengan demikian, downgrade gaya hidup bukan semata-mata persoalan perubahan selera atau kegagalan mengelola keuangan. Fenomena ini merupakan peringatan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak cukup dibangun melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi membutuhkan sistem yang menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup secara adil.
Islam: Kesederhanaan Individu, Kesejahteraan Tanggung Jawab Negara
Islam menawarkan paradigma yang berbeda dalam memandang kehidupan dan kesejahteraan. Islam mengajarkan kesederhanaan, menetapkan prioritas kebutuhan, melarang pemborosan, serta mengingatkan manusia agar tidak terjebak dalam kesombongan dan perlombaan mengejar kemewahan. Namun, kesederhanaan tidak boleh dijadikan dalih untuk membiarkan kemiskinan dan ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya. Islam tidak hanya membina individu agar hidup sesuai syariat, tetapi juga menetapkan tanggung jawab negara dalam mengurus urusan rakyat.
Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kewenangan untuk mengatur, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab kesejahteraan kepada mekanisme pasar semata, apalagi membiarkan rakyat menanggung sendiri dampak dari kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada mereka.
Dalam perspektif Islam, negara berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini mencakup penyediaan lapangan kerja, pengelolaan sumber daya alam sesuai ketentuan syariat, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pengelolaan kepemilikan umum dan sumber penerimaan negara harus diarahkan pada kemaslahatan masyarakat, disertai distribusi kekayaan yang adil agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya.
Islam juga memiliki ketentuan tersendiri mengenai dharibah atau pajak dalam kondisi dan persyaratan tertentu. Karena itu, kebijakan penerimaan negara tidak dapat dilepaskan dari ketentuan syariat dan tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan rakyat. Paradigma ini menunjukkan bahwa kesejahteraan bukan sekadar urusan kemampuan individu menghasilkan uang, melainkan juga berkaitan dengan bagaimana negara mengelola kekayaan, membuka akses terhadap kebutuhan dasar, dan memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi.
Wallahua’lam bish shawwab.
Views: 11

