Oleh Aisyah Yusuf (Pendidik Generasi dan Aktivis Subang)
Mudik adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu para perantau, untuk melepas rindu berjumpa dengan keluarga, sanak saudara dan kerabat di kampung halaman.
Namun, rasa itu harus direlakan sirna, karena
untuk kedua kalinya presiden mengeluarkan himbauan larangan mudik sebagaimana lebaran tahun lalu.
Sebagaimana disampaikan oleh Menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Muhajir Effendy menjelaskan, larangan mudik lebaran tahun 2021 dihasilkan dari rapat tiga menteri, dengan alasan untuk mencegah naiknya angka positif Covid-19, juga untuk mendukung program vaksinasi Covid-19.
Namun pelarangan mudik ini berbanding terbalik dengan pernyataan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Sandiaga Uno terkait akan memfasilitasi objek wisata saat libur lebaran, atau dengan kata lain akan membuka tempat pariwisata.
Sungguh sangat ironis memang hidup dalam sistem yang lebih mengedepankan materi dibanding kesehatan Rakyat.
Satu sisi pemerintah melarang mudik karena untuk menekan penyebaran Covid 19, namun di sisi lain pemerintah justru membuka tempat-tempat wisata dengan alasan untuk pertumbuhan ekonomi.
Semua ini terjadi karena sistem yang digunakan mengarah pada materi dan azas manfaat semata, sehingga yang jadi patokan untung rugi.
Sekuler kapitalis yang memisahkan agama dari kehidupan, yang dijadikan sandaran oleh pemimpin saat ini.
Sehingga para pemimpin tersebut dapat dengan seenaknya mengeluarkan kebijakan sesuai keuntungan yang dijanjikan, dan rakyat hanya dijadikan sebagai alasan saja demi mewujudkan keuntungan tersebut.
Berbeda dengan sistem Islam.
Dalam sistem kekhilafahan, pemimpin sangat memperhatikan seluruh urusan rakyatnya termasuk didalamnya mudik.
Bagi Muslim tradisi mudik tahunan yang diisi dengan kunjung mengunjungi, silaturahmi dan saling bermaaf-maafan merupakan tradisi yang lahir dari pemahaman Islam.
Rasulullah SAW bersabda;
“Zur ghibban tazdad hubbab’”– Berkunjunglah tidak terlalu sering, maka akan bertambah kecintaan- (Syu`bul Iman lil-Baihaqi).
Demikian pula dengan hadits Nabi SAW “Maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya daripada shalat dan shaum?” Sahabat menjawab, “Tentu saja!” Rasulullah pun kemudian menjelaskan, “Engkau damaikan yang bertengkar, menyambungkan persaudaraan yang terputus, mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah, menjembatani berbagai kelompok dalam Islam, dan mengukuhkan ukhuwah di antara mereka, (semua itu) adalah amal shalih yang besar pahalanya. Barangsiapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dibanyakkan rezekinya, hendaklah ia menyambungkan tali persaudaraan” (HR Bukhari-Muslim).
Dengan demikian Kholifah akan memperhatikan jika arus mudik ini berada dalam masa pandemi.
Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin khaththab saat terjadi wabah beliau dengan sigap melakukan karantina total terhadap wilayah wabah, sehingga wabah tidak tersebar kemana-mana.
Karena beliau faham, semua urusan Rakyat merupakan tanggung jawabnya dan akan diminta pertanggung jawaban.
Sebagaimana sabda Rosulullah saw.
“Imam (kholifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR. Al Bukhari).
Dengan demikian, pemimpin yang baik itu yang senantiasa memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan rakyatnya.
Dengan begitu tidak dengan seenaknya mengeluarkan kebijakan yang kontradiktif.
Dan itu hanya terwujud dalam sistem pemerintahan Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah.
Wallahu a’lam bishshawab
