Warisan Utang Negara Membuat Rakyat Sengsara

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh Agung Andayani

 

Ibarat pepatah, gajah mati meninggalkan gading. Sedangkan penguasa lengser meninggalkan warisan hutang ke penguasa berikutnya. Tidak bisa ditampik bahwa hutang negara terus mengalami pembengkakan. Kementerian Keuangan mencatat hingga April 2021 posisi utang mencapai Rp6.527,29 triliun. Dan angka ini diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir kepemimpinan Presiden saat ini pada tahun 2024 mendatang.

Banyak pengamat yang mengkawatirkan kondisi utang negara. Mereka kawatir tentunya tidak hanya berdasarkan asumsi belaka melainkan berdasarkan pada data. Seperti Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengatakan bahwa utang badan usaha milik negara (BUMN) perbankan dan nonperbankan yang pasti akan ditanggung negara jika gagal bayar mencapai Rp2.143 triliun. “Total utang publik sekarang mencapai Rp8.504 triliun. Saya memperkirakan di akhir periode, pemerintahan ini akan mewariskan lebih dari Rp10.000 triliun kepada presiden berikutnya,” katanya dikutip melalui keterangan pers, Kamis (3/6/2021).

Bahaya pembangunan berbasis utang telah dirasakan mengakibatkan kondisi utang yang makin membengkak, sangat berpengaruh membebani APBN. Anggaran yang dibutuhkan semakin banyak untuk mengangsur pokok pembayaran hutang. Ditambah lagi beserta bunga-bunganya. Maka negara membutuhkan banyak pemasukan.

Dengan kondisi pandemi covid telah membuat ekonomi dunia tergoncang. Termasuk ekonomi negeri ini pun merosot. Membuat banyak PHK masal begitu juga usaha UMKM banyak yang mengalami gulung tikar. Yang berpengaruh pada turunnya daya beli masyarakat dan menambah angka kemiskinan yang berdampak pada turunnya pendapatan negara. Disisi lain angsuran pokok utang negara beserta bunganya harus dibayar. Maka untuk menggencot pendapatan negara tidak ada cara lain selain dengan berhutang lagi atau memungut pajak sebanyak mungkin kerakyat.

Didalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017 bahan kebutuhan pokok tidak di kenai PPN. Namun karena tuntutan harus bayar hutang maka pemerintah akan membuat kebijakan menaikkan pajak PPN dari 10% menjadi 12%. Selain itu rencananya kebutuhan bahan pokok pun akan di pungut pajak dari mulai beras, garam, gula, telur dan sebagainya. Belum cukup juga maka sekolah-sekolah juga akan dikenai pajak. Alih-alih mensejeterahkan rakyat yang ada justru membebani mensengsarakan rakyat. Semoga saja hal tersebut tidak terjadi di negeri katulistiwa ini.

Wallahua’lam bishawab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.