Wacana Salah Kaprah E-KTP Untuk Transgender

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh: Atika Marsalya (Aktivis Dakwah)

 

LGBT bukanlah tamu baru di Indonesia, eksistensi kaum pelangi ini tentu saja membawa masalah tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Khususnya kelompok transgender, mereka kesulitan mendapat akses layanan publik karena posisi gendernya yang samar, pasalnya kebanyakan dari kelompok transgender ini tidak memiliki dokumen kependudukan.

Dikutip dari laman CNN Indonesia, Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil menunjuk pejabat pelaksana yang sepenuhnya bakal mengoordinasikan pelayanan terhadap pembuatan KTP kelompok transgender. Dirjen Dukcapil, Zudan Arif mengatakan langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen membantu memudahkan para transgender mendapatkan dokumen kependudukan terutama KTP-el. Zudan menegaskan, bahwa “Dukcapil seluruh Indonesia akan membantu teman-teman transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

Zudan menjelaskan, bagi yang sudah merekam data, caranya harus diverifikasi dengan nama asli terlebih dulu. Pendataannya, sambung Zudan, tidak harus semua ke Jakarta. “Di daerah masing-masing juga bisa dibantu oleh Dinas Dukcapil setempat. Termasuk untuk dibuatkan KTP-el sesuai dengan alamat asalnya,” kata Zudan.

Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Suara Kita, Hartoyo menyebut banyak transgender tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP-el, KK dan akta kelahiran. Kondisi ini mempersulit mereka mengakses layanan publik lain seperti bidang kesehatan untuk mengurus BPJS Kesehatan, mendapat bantuan sosial dan lainnya. (Sabtu, 24/04/2021)

Isu kolom transgender langsung mendapat respon dari kemendagri, seperti yang dikutip dari laman Jawapos.com Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, tidak ada kolom jenis kelamin transgender pada e-KTP dan kartu keluarga (KK). (Minggu, 25/04/2021).

Sikap pemerintah yang terkesan ingin melindungi kaum LGBT ini menimbulkan tanda tanya. Apakah hal ini menjadi menjadi solusi dari masalah LGBT di Indonesia?

LGBT Atas Nama Hak Asasi Manusia Bertentangan dengan Islam

Arus liberalisasi LGBT tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang diyakini oleh rakyat Indonesia. Maka, para pegiat LGBT mengatasnamakan hak asasi manusia agar bisa diterima oleh akal manusia, meskipun sejatinya hanya menuruti hawa nafsu liar manusia tanpa aturan agama. Alih-alih negara menghentikan penyimpangan seksual LGBT, justru dibiarkan bahkan difasilitasi dan akses legalitasnya dipermudah.

Dalam Islam, LGBT jelas bertentangan dengan syariat dan termasuk perbuatan keji. Allah Swt. berfirman,

“(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada mereka, ‘Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?’” (QS Al-A’raf: 80)

Di ayat selanjutnya, Allah Swt. berfirman,

“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.” (QS Al-A’raf: 81)

Selain dilabeli sebagai fahisyah, perilaku kaum Nabi Luth as. disebut sebagai khaba’its, bentuk jamak dari khabitsah.

“Dan kepada Luth, Kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan-perbuatan khabits (khaba’its). Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.” (QS Al-Anbiya’ [21]: 74)

Islam tidak membenarkan perilaku seks menyimpang seperti yang dipraktekkan kaum LGBT. Sama halnya dengan kaum shodom pada masa Nabi Luth As, Islam memberi hukuman keras dan sangat mencela para pelakunya. Dengan demikian, wacana KTP untuk transgender bukanlah solusi bagi masalah ini. hal tersebut justru hanya akan mengundang murka Allah swt terhadap negeri ini dan segenap penduduknya, na’udzubillah.

Hanya Sistem Islam Kafah yang Bisa Menghentikan LGBT

Dalam sistem Islam kafah, negara akan menghentikan gerakan LGBT dan gelombang kerusakan yang diakibatkannya. LGBT hukumnya haram termasuk perbuatan kriminal (jarimah) yang harus dihukum.

Media dalam sistem Islam dipastikan tidak akan menayangkan hal-hal yang berbau porno aksi dan pornografi maupun tayangan yang memicu terjadinya penyimpangan seksual. Sistem pendidikan Islam yang berbasis akidah Islam akan mebangun pondasi keimanan yang kokoh pada peserta didik agar mampu terhindar dari paham-paham rusak seperti liberalisme. Negara bertanggung jawab dalam menjaga akidah umat dan mengedukasi umat dengan tsaqofah Islam, sehingga kaum muslim tidak mengadopsi pemahaman lain selain pemahaman Islam.

Semua sistem ini secara terpadu dapat terlaksana ketika hanya al-qur’an dan As-sunnah saja yang menjadi pijakan dalam setiap lini kehidupan. Dengan begitu, keberkahan akan Allah datangkan bagi negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah.

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A’raf: 96)

 

Hanya sistem Islam kafahlah yang memiliki sistem peradilan dan sanksi yang tegas dan solutif dalam menangani seluruh kasus kejahatan, termasuk kasus LGBT.

Wallahua’lam bishawab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.