Untuk Hindari Perang, Normalkan Patroli di Natuna

Jakarta – Suara Inqilabi- Patroli di perairan Natuna akan ditingkatkan menjadi lebih proporsional. Pemerintah RI menegaskan peningkatan patroli itu bukan karena ingin berperang.

“Kita mau menormalkan patroli, sehingga lebih proporsional. Kita sekali lagi nggak mau perang karena tidak ada konflik di situ, jadi untuk apa perang? Kita meningkatkan proporsionalitas patroli saja,” ujar Mahfud di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Mahfud menyebut diplomasi dengan China terkait Natuna sudah rampung. Mahfud mengatakan Indonesia akan mempertahankan kedaulatan negara, dan hubungan dagang, ekonomi, serta kebudayaan dengan China tetap berjalan seperti biasa.

Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi pun memastikan operasi pengamanan di wilayah perairan Natuna dilakukan sesuai dengan prosedur hukum internasional. Ia menegaskan tidak akan terprovokasi dalam melakukan tindakan pengamanan.

“Prajurit-prajurit TNI AL dan AU melakukan operasi dengan memegang teguh aturan pelibatan yang berpedoman pada hukum-hukum laut nasional dan internasional. Intinya di situ. Jadi kita tidak ingin terprovokasi,” kata Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Sisriadi mengatakan kapal-kapal China yang berada di perairan Natuna tengah melakukan provokasi. Sisriadi menyebut TNI enggan melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hukum laut internasional.

“Mereka melakukan provokasi supaya kita melanggar hukum laut internasional itu sendiri sehingga, kalau itu terjadi, justru kita yang bisa disalahkan secara internasional dan justru kita yang rugi,” kata Sisriadi.

“Jadi prajurit kita melakukan tugasnya dengan rule of engagement (aturan pelibatan) yang diadopsi dari hukum nasional maupun internasional,” sambungnya.

Menlu Tegaskan Tak Akan Akui Klaim China atas Natuna

Indonesia menegaskan tidak akan pernah mengakui klaim China atas perairan Natuna. Sikap tersebut juga sudah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Terkait Nine Dash Line yang diklaim Tiongkok, sampai kapan pun juga Indonesia tidak akan mengakui dan apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa itu bukan hal yang harus dikompromikan karena sudah jelas hak berdaulat kita sudah jelas,” ujar Menlu Retno Marsudi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Indonesia dan China merupakan anggota Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut disingkat UNCLOS. Indonesia berharap China mematuhi aturan yang ada.

Upaya diplomasi pun terus dilakukan di antara kedua negara. “Tentunya komunikasi terus kita lakukan dan apa yang kita sampaikan, hal-hal yang sifatnya pasti, akan didukung dunia internasional,” ujar Retno.

Jokowi Tegaskan Tak Ada Tawar-menawar soal Kedaulatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji pernyataan jajarannya mengenai perairan Natuna. Jokowi mengatakan kedaulatan NKRI tidak bisa ditawar.

“Berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Situasi keamanan di Natuna, Kepulauan Riau, memanas setelah kapal coast guard China menerobos batas teritorial Indonesia. China mengklaim berhak atas Natuna. China menampik putusan pengadilan internasional tentang klaim 9 Garis Putus-putus di Laut China Selatan sebagai batas teritorial laut China tidak mempunyai dasar historis. [] Sumber: dtk

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *