Ulama Dalam Kendali di Sistem Demokrasi

Oleh: Nun Ashima

(Member Pena Muslimah Cilacap)

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode kepengurusan 2020-2025 resmi diumumkan, Rabu (26/11) malam. Sejumlah nama baru muncul, wajah lama hilang seiring pengumuman Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025. Keputusan itu diambil lewat rapat Tim Formatur. Tim itu berisi 17 orang ulama yang dipimpin Ma’ruf Amin.

Nama Din Syamsuddin dan sejumlah ulama identik seperti Bachtiar Nasir, Yusuf Martak, dan Tengku Zulkarnain dikaitkan dengan Aksi 212 sehingga terdepak dari kepengurusan. Nama Din digeser Ma’ruf Amin. Wakil Presiden RI itu kini mengemban jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI. (CNNIndonesia, 27/11/2020)

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai dominasi dan kekuatan Ma’ruf Amin di MUI sangat kentara. Membuka dugaan kuat campur tangan pemerintah di payung besar para ulama tersebut.

Bisa dikatakan ada semacam campur tangan karena Ma’ruf Amin kan wapres. Tentu pemerintah ingin majelis ulama dalam kendali. Sehingga kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan,” ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga independen yang selama ini sangat dipercaya oleh masyarakat khususnya umat Islam se-Indonesia. Karena disinilah tempat para ulama bersatu untuk menyuarakan kebenaran, membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI bukanlah organisasi politik, tidak semestinya diakomodir pemerintah dalam menentukan kebijakannya.

Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam dan pembimbing bagi umat muslim. Jadi, peranan MUI sangat penting karena menyangkut kemaslahatan umat dan keberlangsungan hidup kaum muslim. Sudah selayaknya ulama yang berperan didalamnya adalah para hanif yang selalu berpegang teguh pada Al Qur’an dan Sunnah serta lantang lagi kritis dalam menyuarakan ajaran Rasulullah saw.

Seharusnya kelompok-kelompok yang berbeda pandangan tidak didepak dari kepengurusan MUI.  Karena MUI dibentuk untuk mewadahi berbagai ormas Islam. Upaya menyingikirkan suara sumbang di MUI bukan kemenangan mutlak kubu pendukung pemerintah. Indonesia tidak hanya ditentukan oleh elite. Ini seperti state corporatism, ujar peneliti politik LIPI Siti Zuhro kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

Hal ini semakin menegaskan bahwa rezim ini berusaha mengebiri peran MUI menyingkirkan yang kritis dan dianggap main politik. Inilah akibat dari sistem  sekuler yang makin kuat dan dominan mewarnai pengambilan kebijakan disemua lini.

Dalam kondisi saat ini MUI dan seluruh ulama Indonesia tidak boleh gentar dalam menentang kezaliman dan muhassabah lil hukkam karena ulama adalah bentengnya umat. Rasulullah ﷺ telah banyak menerangkan perihal ulama di akhir zaman.

Dari Abu Dzar berkata, “Dahulu saya pernah berjalan bersama Rasulullah, lalu beliau bersabda, “Sungguh bukan dajjal yang aku takutkan atas umatku.” Beliau mengatakan tiga kali, maka saya bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah selain dajjal yang paling Engkau takutkan atas umatmu?” Beliau menjawab, para tokoh yang menyesatkan.” (Musnad Ahmad (35/222))

Anas ra. meriwayatkan, “Ulama adalah kepercayaan Rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asyik dengan dunia. Jika mereka bergaul dengan penguasa dan asyik terhadap dunia, maka mereka telah mengkhianati para Rasul, karena itu jauhilah mereka.” (HR al Hakim)

Hadis ini menggambarkan bahwa kemuliaan ulama terletak pada kehati-hatian mereka terhadap harta, kekuasaan, dan ilmu yang mereka sampaikan. Jika salah menyampaikan berakibat fatal. Ilmunya bisa menyesatkan manusia.

Oleh karena itu, ulama semestinya tidak boleh terjebak dengan narasi yang membingungkan umat. Ulama harus mewaspadai upaya mengaburkan dan memisahkan Islam dari ajaran yang sesuai risalah Nabi Saw. Ulama juga tidak boleh terjebak dalam politik pragmatis demokrasi. Terkungkung dalam arus kepentingan penguasa. Terbawa alur demokrasi yang penuh tipu daya.

Ulama itu mata hatinya umat . Dialah orang yang menyampaikan risalah Nabi ﷺ.  Sikapnya mewarisi sifat Nabi. Dia pula orang yang menjadi ujung tombak ke mana umat ini akan dibawa. Dia juga tidak boleh terjebak permainan kekuasaan demokrasi. Berdekatan dengan penguasa hanya untuk mengemis jabatan. Melegitimasi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Ulama seharusnya menjadi orang pertama yang menolak kampanye moderasi beragama seruan Barat. Proyek yang sengaja diaruskan untuk memecah belah umat Islam.

Inilah peranan ulama di tengah-tengah umat, sedangkan menghentikan kerusakan akibat sistem rusak ini tidak bisa diserahkan kepada umat atau ormas saja, tetapi hanya bisa dijalankan sempurna oleh Negara (Khilafah Islamiyah) yang akan melahirkan ketenangan dan ketentraman bagi seluruh penduduk bumi ini.

Wallahu a’lam bish-showab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *