Oleh: Wiwik Indrawati, S.Pd
Lelang tender penggantian gorden di rumah dinas jabatan anggota DPR RI telah tuntas dengan dimenangi peserta lelang yang menawarkan harga Rp 43,5 miliar. Perusahaan itu adalah PT Bertiga Mitra Solusi yang beralamat di Tangerang, Banten. Lelang itu diikuti oleh 49 peserta. Namun, hanya harga penawaran dari tiga peserta lelang yang bisa terlihat, termasuk PT Bertiga Mitra Solusi.
“Tender sudah selesai,” demikian tertulis dalam situs LPSE DPR RI, Kamis (5/5/2022). Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti perusahaan pemenang tender gorden DPR. MAKI heran lantaran perusahaan yang menang justru yang menyodorkan harga lebih tinggi dibandingkan dua perusahaan lainnya. “Terus terang saja agak aneh jika pengumuman pemenang yang dijadikan pemenang adalah penawar tertinggi. Karena yang tidak memenuhi persyaratan itu sudah gugur di fase-fase sebelumnya, misalnya barangnya jelek, tidak dapat dukungan, atau tidak sesuai spesifikasi, itu nggak sampai dibuka penawaran,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (5/5). “Kain gorden itu kan di pasaran banyak dan panitia mestinya memberikan spesifikasi barangnya itu yang gampang dicari di pasar, jadi nggak boleh dikunci, sehingga hanya satu perusahaan yang bisa menyuplai kain, itu nggak boleh,” lanjutnya.
Proyek Kontroversi
Proyek ini diajukan dengan alasan sudah 13 tahun gorden rumah dinas DPR RI yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan, belum diganti. Sebanyak 505 rumah dinas tersebut dianggap memiliki gorden yang sudah tidak layak pakai sehingga DPR RI menyediakan anggaran sebesar Rp48,7 miliar untuk penggantiannya. Jika dihitung, satu rumah saja mendapat alokasi Rp96 juta untuk satu set gorden
Berdasarkan data Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), terdapat delapan juta lebih rakyat terkategori miskin ekstrem, yaitu kemiskinan hingga taraf menunda makan karena tidak punya uang. Jika anggaran sebesar Rp48 miliar itu digunakan untuk keperluan mereka, setidaknya mereka bisa makan sehari tiga kali dengan kecukupan nutrisinya. Lagi pula, jika memang gorden sudah benar-benar lapuk dan harus diganti, apakah gaji pejabat yang ratusan juta itu tidak bisa dialokasikan untuk gorden? Mengapa semua harus dibebankan pada APBN, sedangkan pemasukan terbesar APBN berasal dari pajak rakyat. Artinya, gorden seharga miliaran tersebut disumbang dari rakyat.
Potensi Korupsi
Selain mempertanyakan urgensi proyek pengadaan gorden ini, penolakan juga telah datang dari berbagai kalangan. Meski demikian, proyek ini tetap berjalan dan kini aroma korupsi semakin pekat tercium. Pasalnya, pemenang tender adalah penyodor tawaran harga tertinggi. Padahal, yang namanya pengadaan barang dengan sistem tender, normalnya akan mencari barang dengan kualitas terbaik dan harga paling ekonomis. Kecurigaan adanya korupsi makin pekat tercium saat banyak media menyambangi kantor pemenang tender tersebut. Didapati di sana, kantornya sepi dan tidak ada plang depannya. Situs perusahaan tersebut pun setelah diusut, baru dibuat dua bulan ke belakang. Padahal, perusahaan PT Bertiga Mitra Solusi ini menyebutkan telah berdiri sejak 2014, lantas mengapa bisa baru buat situs dua bulan yang lalu? Sungguh aneh tetapi nyata, perusahaan yang seperti ini malah menang tender.
Lobi-Lobi Politik
Tidak ayal, proyek ini dianggap mudarat dan tidak pantas disahkan di tengah karutnya permasalahan bangsa. Namun demikian, ini bukanlah proyek satu-satunya yang memperlihatkan hilangnya nurani para pejabat. Lihatlah proyek baju dinas, mobil dinas, dan seabrek fasilitas wah yang dialokasikan APBN untuk kenyamanan hidup para pejabat. Semua proyek tersebut mulus tanpa hambatan. Dengan dalih agar kerja optimal, para anggota dewan tersebut dianggap layak “dianakemaskan”. Padahal, kerja mereka masih banyak disangsikan publik. Masih banyak program yang tidak menyentuh esensi persoalan, bahkan terkesan program-program yang dikerjakan hanyalah “pesanan” yang jauh dari maslahat rakyat.
Jika pun nantinya memang terbukti ada tindak korupsi, rakyat tidak akan begitu heran karena telah jamak diketahui bahwa proyek pengadaan barang dan jasa merupakan ladang basah para koruptor untuk mengerat dana. Pun, bukan hal yang aneh jika ternyata perusahaan tersebut nantinya terbukti merupakan perusahaan bodong atau perusahaan yang sengaja dibuat untuk memenangkan tender. Ya, banyak proyek yang jika diusut akan berakhir sama. Itulah sebab, proyek gorden ini akhirnya seperti hanya menunggu “lobi-lobi politik” saja. Jika daya tawar kuat maka tidak akan terkuak. Sebaliknya, jika lemah akan berakhir di penjara. Sebab, bukan lagi satu rahasia bahwa KPK sebagai badan pemberantas korupsi pun tidak benar-benar lepas dari kepentingan politik. Rasanya rakyat sudah muak dengan tingkah laku para pejabat yang kian hari makin berani untuk melakukan korupsi. Semua ini tentu karena para koruptor itu tidak sendiri. Mereka berjemaah dalam melakukan aksinya. Jadilah politik saling sandera, lebih baik menutup aib koruptor lainnya, dari pada korupsi yang ia lakukan dibongkar tetangga. Walhasil, sangat sulit memberantas korupsi di negeri demokrasi, karena wajah maling dan polisinya serupa.
Demokrasi Suburkan Korupsi
Inilah buah sistem politik demokrasi yang hanya menghasilkan pejabat yang tidak peka terhadap kebutuhan rakyatnya. Sedari awal mencalonkan pun bukan untuk memenuhi amanat rakyat, tetapi untuk kepentingan diri, keluarga, dan partainya. Jika pun ada pejabat yang masih memiliki hati nurani dan mementingkan rakyat ketimbang diri dan partainya, sungguh selain jumlah mereka sedikit, mereka pun akan tergerus dan tersingkir. Anggaran negara demokrasi sudah sangat sekarat. Sudahlah sumber pemasukan dari SDA malah dikeruk asing, pajak yang dengan susah payah dikumpulkan dari rakyat malah dengan mudahnya mengalir ke kantong-kantong pejabat dan partainya. Cuan memang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan cuan melimpah, mereka akan mampu menutup banyak “mulut” dan membeli banyak “jasa” untuk memperkuat kekuasaan.
Pemberantasan korupsi dalam sistem demokrasi bagai mencincang air. Betapa tidak, hal tersebut akan sia-sia dilakukan. Sesungguhnya, demokrasilah yang menyuburkan korupsi. Dengan sistem ini, aturan bisa diubah sesuai rezim yang berkuasa. Jika KPK dianggap ancaman maka akan dilemahkan. Jika masih ingin berkuasa, dibuatlah masa jabatan tiga periode. Jika tidak mau dikritik, dibuatlah UU ITE. Jika banyak ormas mengancam kekuasaan, dibuatlah UU Ormas yang telah manjur membubarkan sejumlah ormas Islam. Pun, masih banyak lagi aturan yang dibuat dan diubah sesuai kepentingan penguasa.
Sesungguhnya, proyek minus empati seperti pengadaan gorden DPR hanyalah satu dari sekian proyek mubazir yang selalu saja diproduksi sistem demokrasi. Pun, jika nantinya terbukti ini merupakan ajang bancakan korupsi para pejabat. Sesungguhnya inilah realitas hidup di bawah sistem demokrasi yang meniscayakan para koruptor mengerat harta rakyat dengan mudahnya.Oleh karena itu, sungguh sia-sia saja memberantas korupsi dan menjadikan pejabat memiliki hati nurani pada sistem hari ini. Itulah sebab, harus ada sistem substitutif yang sempurna tanpa cacat, yang lahir dari pencipta manusia, yaitu Allah Swt. agar rakyat kembali hidup dengan sejahtera dan berkeadilan. Sistem Islamlah yang mampu mewujudkan semua itu.Sistem Islam memiliki seperangkat aturan mulai dari akidah Islam sebagai landasan bernegara, hingga penerapan hukum yang paripurna. Seperti sistem peradilan dan sanksi yang akan menjerakan koruptor, sistem pemilihan yang hanya akan meloloskan individu yang mumpuni dan amanah.
Sistem ekonomi Islam yang mengharamkan kepemilikan publik dikuasai swasta sehingga kebutuhan umat terpenuhi dengan tuntas. Sistem pendidikan Islam yang melahirkan individu bertakwa yang menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi dalam diri para pejabatnya dan masih banyak lagi. Semua aturan ini hanya akan bisa diterapkan dalam sistem Khilafah Islamiyah. Wallahualam bishawab.
