Realita Pajak di Atas Beban Rakyat

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Realita Pajak di Atas Beban Rakyat

Oleh Neng Dedeh

Aktivis Muslimah

“Sudah jatuh tertimpa tangga pula,” itulah istilah yang mungkin pantas disematkan untuk rakyat saat ini. Bagaimana tidak, disaat kondisi ekonomi rakyat yang sedang terpuruk akibat imbas dari pandemi Covid-19 lalu, disusul dengan naiknya berbagai macam kebutuhan, mulai dari naiknya tarif BBM yang memicu terjadinya kenaikan berbagai kebutuhan pokok. Mirisnya dengan permasalahan itu rakyat pun diperparah dengan sulit nya mencari lapangan pekerjaan.

Baru-baru ini dilansir dari sebuah media kontan.co.id, Minggu (01/01/23), Bahwa mulai hari Minggu 1 Januari 2023, pemerintah menerapkan ketentuan baru terkait tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi atau karyawan. Penyesuaian tersebut dalam rangka menekan depisit anggaran dan meningkatkan tax rasio, sehingga pemerintah mengambil langkah kebijakan fiskal, salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah dengan menerapkan reformasi di bidang perpajakan. Hal ini tertuang dalam peraturan di bidang pajak penghasilan yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2022. Dalam PP tersebut setiap penghasilan rakyat baik luar maupun dalam di berlakukan pajak penghasilan, jelas ini merupakan suatu kezaliman, yang jelas menyengsarakan rakyat, nauzubillahi min dzalik.

Padahal seyogianya negara lebih memfokuskan kepada bagaimana cara menyejahterakan rakyatnya bukan malah membebani rakyat dengan pajak yang kian marak.

Adapun pajak (dharibah) dalam pandangan Islam. Pada dasarnya Islam telah melarang siapapun mengambil harta orang lain tanpa haq yang di benarkan syariah termasuk perbuatan zalim. Bahkan Nabi saw. pun mengutuk siapapun yang suka memberatkan urusan kaum muslim.

Nabi saw. bersabda:

“Siapa saja yang memberatkan (urusan orang lain), Allah akan memberatkan urusan nya kelak pada hari kiamat.” (HR. al-Bukhari)

Bahkan Nabi saw. juga berdoa dengan berisikan ancaman terhadap para pemimpin yang memberatkan urusan umatnya.

“Ya Allah siapa saja yang memegang urusan umatku, lalu ia memberatkan mereka, maka beratkanlah dirinya, siapa saja yang memegang urusan umatku, lalu ia bersikap welas asih kepada mereka, maka bersikap welas asih lah kepada diri nya.” ( HR. Muslim)

Berdasarkan hadis-hadis tersebut disimpulkan bahwa setiap apapun bentuk pungutan dari harta orang lain tanpa kerelaan dari pemilik nya, serta tanpa alasan syar’i merupakan sebuah bentuk kezaliman walaupun berdasarkan atas nama negara. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari menarik pungutan (pajak) dari rakyat adalah haram.

Akan tetapi adakalanya dalam kondisi tertentu syari’at Islam memperbolehkan negara menetapkan pajak kepada rakyat, tentunya pajak (dharibah) yang negara Islam tetapkan jauh berbeda dengan pajak yang di tetapkan oleh negara kapitalis-sekular. Baik itu menyangkut dari aspek latar belakang, tujuan dan peruntukannya.

Dalam negara Islam pajak akan ditarik apabila :

1. Negara Islam dalam kondisi darurat saja, disaat Baitul Mal habis. Yang di khawatirkan akan memengaruhi pengaturan urusan rakyat.

2. Penarikan pajak dilakukan dengan cara selektif, yang artinya pajak hanya dibebankan kepada orang yang dirasa mampu saja, tidak di bebankan kepada seluruh rakyat.

3. Dalam pandangan Islam, pajak (dharibah) merupakan sebuah pemasukan yang di anggap sebagai bentuk pelengkap saja, bukan dijadikan suatu hal yang utama dalam memenuhi kebutuhan negara.

Berbeda halnya dengan pajak yang di berlakukan oleh negara kapitalis-sekuler sekarang, yang mana:

1. Semua orang diwajibkan membayar pajak, dengan berbagai macam bentuk nya, baik yang dirasa mampu atau pun tidak.

2. Pajak dibebankan secara wajib tanpa mengenal suatu kondisi apapun, dikarenakan pajak dijadikan sumber pemasukan utama di suatu negara kapitalis-sekuler, termasuk di Indonesia.

Padahal negara diwajibkan memenuhi semua kebutuhan dasar rakyatnya, bukan malah membebaninya.

Rasulullah saw. bersabda:

“Imam/khalifah/kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia akan di mintai pertanggung jawaban atas pengurusan rakyatnya.”

Sejahtera dan tidak nya rakyat tergantung pada pemimpin negara dan tergantung pula pada kebijakan yang diterapkannya. Sejatinya kekuasaan adalah sebuah amanah.

Allah berfirman,

“Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerima nya, juga (menyuruh kalian) menetapkan hukum diantara manusia, agar kalian berlaku adil.” ( Tqs. An-nisa (4):58).

Imam ath-thabari dalam tafsir ath-thabari telah menukik salah satu perkataan dari sahabat Rasul, Ali bin Abi Thalib ra.,

“Kewajiban imam atau penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Jika ia telah melaksanakan hal itu maka orang-orang wajib mendengar kan dan menaati dia, juga memenuhi seruan nya jika mereka diseru….”

Dua sifat inilah yang seharusnya melekat erat pada jiwa seorang pemimpin negara, yakni pertama, menjalankan hukum-hukum Allah Swt., baik dalam perkara ibadah maupun muamalah.

Kedua, meriayah umat yakni memelihara segala urusan umat, menjamin pemenuhan kebutuhan umat tanpa adanya penekanan beban .

Namun sangat di sayangkan di dalam sistem kapitalis-sekuler sekarang ini, penguasa lebih mementingkan mengurus pemenuhan kebutuhan para pemilik modal dan oligarki, ketimbang memperhatikan dan melayani rakyatnya. Oleh sebab itu, sudah saat nya umat mencampakkan sistem kapitalis-sekuler buatan manusia, yang jelas-jelas sudah banyak menyengsarakan rakyat.

Saat nya umat kembali kepada aturan Allah yang Maha Benar. Dengan menerapkan sistem Islam secara kafah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sesuai yang diperintahkan Allah Swt.

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan jangan lah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian.” (Tqs. Al-Baqarah 02: 208)

Islam sebagai agama yang sempurna yang Allah turunkan, untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Sebagai mana ditegaskan dalam Al-Qur’an,

“Kami hendak mengutus kamu (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-anbiya 21:107).

Wallahu a’lam bishshawab.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *