Oleh : Luluk Kiftiyah
Member AMK (Akademi Menulis Kreatif) dan Pebisnis Online
“Adalah Bani Israil urusan mereka diurus (tasusu) oleh para Nabi, bila Nabi wafat akan diganti dengan Nabi berikutnya tetapi tidak ada nabi setelahku dan sebagai gantinya akan ada para Khalifah”. (HR. Muslim dan Abu Hurairah)
Hadis di atas menunjukkan bahwa politik atau siyasah adalah aktivitas para Nabi. Jika saat ini ada statemen bahwa politik itu kotor, lantas apakah para Nabi terdahulu melakukan aktivitas kotor atau mungkar? Dari statemen ini para pengemban dakwah tak henti-hentinya diserang dengan berbagai rekayasa, opini negatif dan penyesatan pemikiran.
Para pemegang sistem jahiliyah atau para kekasih syetan ingin selalu mengaburkan makna dakwah yang sebenarnya. Sebab Rasulullah telah memberikan pedoman yang sangat gamblang dalam berdakwah dan mengubah masyarakat jahiliyah. Para kekasih syetan selalu mencoba untuk mengaburkan dakwah dengan mengopinikan bahwa Islam tidak mengenal politik dan menganggap bahwa politik itu kotor. Seolah-olah tidak tepat ketika mencampur agama yang suci dengan poltik yang kotor. Inilah opini negatif yang terus dibangun di tengah masyarakat, agar masyarakat alergi dengan politik dan menjauhi aktivitas politik.
Anehnya, pernyataan tersebut didengung-dengungkan oleh kyai, ustaz, ulama’ atau paling tidak sebagai tokoh masyarakat yang paham agama tetapi mereka yang tidak terlibat politik. Sehingga dari keadaan ini, yang paling diuntungkan adalah para penguasa yang ada di dalam politik jahiliyah demokrasi.
Padahal sejatinya politik itu tidak kotor, yang kotor adalah sistemnya. Sistem demokrasilah yang menjadikan politik itu kotor, karena identik dengan hanya berorientasi materi. Pada praktiknya terjadilah korupsi atau suap.
Sehingga sebaik apa pun orang yang masuk dalam lingkaran sistem demokrasi akan menjadi kekasih syetan. Bagaimana tidak, jika mereka mempertahankan menjadi orang yang jujur dan membela kebenaran, maka akan celaka atau terdepak dari kursinya. Mau tidak mau, suka tidak suka jika ingin tetap aman pada jabatannya, maka harus mengikuti arus sistem. Secara otomatis mereka terjebak dalam lingkaran syetan.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa korupsi di Indonesia tidaklah dilakukan secara sendiri dilakukan secara berjamaah. Bukankah sudah tidak asing lagi terdengar nama-nama dari berbagai partai politik yang tertangkap KPK? Bahkan berita terhangatnya, dana Bansos Covid-19 sebesar Rp 134 Triliun pun dikorupsi oleh Mentri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Kasus tersebut terkait dugaan suap pengadaan sembako bantuan sosial untuk Covid-19. (m.bisnis.com, 6/12/2020)
Itulah boroknya sistem demokrasi, tidak ada sejarahnya dalam sistem demokrasi kehidupan masyarakat tercukupi, aman, dan tentram. Dalam sistem demokrasi ini, hak-hak rakyat telah terabaikan, karena para penguasa sibuk dengan pengusaha. Mereka sibuk menggendutkan kekayaan masing-masing, tak peduli dari mana hasil kekayaan tersebut. Begitu ada kesempatan, langsung di embatnya. Sebab dalam sistem demokrasi, ukurannya bukanlah halal-haram melainkan atas asas manfaat.
Akibatnya, keadaan di negeri ini makin lama bukannya makin membaik tetapi justru sebaliknya terpuruk dalam semua lini kehidupan. Hal ini terjadi karena para wakil rakyat atau para penguasanya sama sekali tidak mencerminkan nilai-niai akhlak atau moral yang baik. Satu sama lain saling berebut kue kekuasaan, yang seharusnya menjadi hak rakyat telah ditikung oleh para penguasa rakus.
Jadi politik kotor itu buah dari sistem demokrasi, yang sedang mereka pertahankan saat ini. Di mana aturan yang dibuat sejatinya menguntungkan para pengusa bukan rakyat. Sedangkan politik Islam adalah politik yang bersih. Politik yang bersih ini telah dicontohkan oleh Rasullullah saw dan sedang diupayakan oleh para pengemban dakwah agar bisa diterapkan kembali.
Wallaahu a’lam bishshawab
