Toleransi Hanya Basa Basi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh: Ummu Muhammad (Member AMK, Praktisi Pendidikan)

 

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

(UUD 1945, pasal 29 ayat 2)

 

Sebuah kutipan pasal yang indah dan mampu menyihir mata generasi negeri ini. Melalui pasal tersebut  menganggap mampu mencukupi seluruh kebutuhan para pemeluk agama dalam melaksanakan rangkaian ibadahnya.

 

Faktanya, aneka praktik intoleransi banyak terjadi, dan anehnya penduduk negeri yang mayoritas muslim ini, jika korbannya adalah minoritas agama maka dengan mudah beritanya viral dan media memblow up dan menuduh pelakunya dari kalangan muslim.

 

Sedangkan jika korbannya adalah muslim, media membisu tak sedikit pun pernyataan yang mampu memberikan rasa keadilan bagi umat Islam. Bahkan mereka tak segan-segan mengatakan pelakunya kurang akal atau memalingkan fokus masyarakat kepada hal lain dan membuat lupa seketika.

 

Sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini di sekolah SMK 2 Padang yang menerapkan aturan pakaian jilbab bagi murid-muridnya, dan 46 siswa nonmuslim memakai jilbab atas kemauan sendiri, sedangkan satu siswa menolak aturan tersebut, tapi video argumen orang tua dan pihak sekolah viral di media sosial. (Detik.com, 23 januari 2021).

 

Kasus ini langsung menjadi perhatian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, seakan-akan ini adalah hal serius yang baru terjadi dan harus segera ditindak lanjuti karena melanggar hak asasi dan nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan, dan sanksi tegas akan segera diberikan kepada pihak sekolah yang terkait.

 

Berlakukah aturan tersebut pada puluhan sekolah lain yang memiliki masalah yang sama pada siswa muslim? Sebagaimana yang terjadi di Bali, sekolah menerapkan aturan larangan berjilbab bagi siswa muslim, bahkan ada sedikit ancaman bagi siswa yang tetap mengenakannya?

(Republika.co.id, 26 februari 2014).

 

Masalah intolerasi pada muslim mudah hilang terlupakan, seolah-olah mereka dalam keadaan baik-baik saja. Kondisi seperti ini, seperti menggambarkan bahwa pasal yang dibuat oleh para legislator bukan untuk penduduknya yang muslim. Karena negara hanya hadir pada masalah yang terjadi pada penduduk yang beragama minoritas. Bahkan mereka mendapatkan perlakuan istimewa dengan aturan baru sebagai bentuk pembelaannya, meskipun aturan baru itu mencederai ajaran Islam dan menyakiti hati pemeluknya.

 

Sedangkan mayoritas muslim dipaksa untuk mencukupkan diri dengan diam menerima perlakuan tidak adil di tempat tinggalnya atau protes bersama pembelaan saudaranya, ormas, serta lembaga keagamaan yang pernyataannya bersifat sementara dan tidak mengikat. Pantaskah sistem yang ada di negeri ini mampu menampung dan melindungi semua pemeluk agama?

 

Kemudian bagaimana Islam menyikapi kasus ini? Sistem Islam adalah sistem yang diajarkan oleh penguasa semesta lewat penjelasan kekasihnya sebagai utusan terakhir yang diturunkan untuk seluruh umat manusia. Ia adalah solusi berbagai permasalahan umat manusia yang aturannya bisa memuaskan akal dan menenangkan jiwa.

 

Manusia diperlakukan sebagaimana ia diciptakan. Dengan kerendahan dan ketundukan hatinya, mereka akan mampu merasakan kebahagiaan yang diimpikannya. Perselisihan yang terjadi di antara mereka dapat diselesaikan atas dasar ketakwaan yang tak akan mungkin memicu masalah baru. Karena masing-masing yang berselisih merasa cukup dan puas atas keputusannya.

 

Terkait dengan aturan pakaian sekolah yang sering menuai kontroversi, maka Islam telah mengaturnya karena ia termasuk ibadah dalam hal hubungan manusia dengan dirinya. Islam mewajibkan bagi perempuan yang sudah balig untuk mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh dan menjulurkan khimar sampai di bawah dada. Sebagaimana yang termaktub dalam al Quran.

 

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (TQS al Ahzab:59)

 

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya)” (TQS an Nur:31)

 

Kewajiban ini tidak hanya berlaku saat perempuan ke sekolah saja, tapi berlaku saat perempuan keluar dari rumahnya. Hal ini agar ia senantiasa terjaga dan merasa aman.

 

Dalam sistem Islam pun, aturan pakaian dibahas dan diterapkan dalam kehidupan manusia (pendidikan, sosial, kesehatan dan lain-lain-red) baik muslim ataupun non muslim. Bagi muslim mereka diwajibkan memakai pakaian sebagaimana syara’ memerintahkan.

 

Sedangkan bagi nonmuslim, Islam mengatur interaksi antara mereka dalam hal pakaian sesuai dengan agama mereka masing-masing seperti pakaian pendeta, biarawati, biksu dan lain-lain, serta sesuai dengan apa yang dibolehkan oleh syara’, yaitu hukum kehidupan umum yang berlaku pada seluruh warga.

 

Adapun pakaian selain pemuka agama tertentu maka berlaku apa yang dibolehkan oleh syara baik untuk laki-laki ataupun perempuan, yaitu dengan syarat menutup aurat dan tidak menarik perhatian lawan jenis.

 

Sejarah mencatat, bahwa negeri yang dahulu pernah diterapkan Islam, pakaian penduduk non muslim menyesuaikan tanpa ada sedikit pun paksaan.

 

Lantas kenapa penguasa negeri ini merasa terusik dengan nonmuslim yang rela memakai pakaian agama lain, sedangkan pada saat yang lain muslim diharuskan memakai pakaian agama lain?

 

Wallahu ‘alam bishshawab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.