TKA Datang Dikala Wabah Belum Surut

Oleh: Wike Wijayanti (Mahasiswa Guru PAUD IKIP SILIWANGI)

Ditengah wabah saat ini kian hari korban yang berjatuhan semakin banyak, tentu membuat kekhawatiran rakyat semakin parah, ditambah lagi tersiar kabar bahwa di Sulawesi Tenggara tepatnya di Konawe akan kedatangan 500 TKA yang berasal dari negeri sumber wabah. Sontak saja hal ini mengundang banyak penolakan di berbagai kalangan mayoritas anggota DPRD Sulawesi Tenggara dan anggota DPD RI. Kementerian Ketenagakerjaan mengaku tidak bisa menolak kedatangan 500 TKA yang telah diajukan dua perusahaan nikel. Terkait dengan masalah kedatangan TKA Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjanjikan bantuan terkait hal ini. Namun, hingga kini kompensasi yang dijanjikan belum juga dipenuhi.

Di sisi lain banyak terjadi PHK besar-besaran di berbagai sektor, belum lagi tak sedikit usaha rakyat kecil yang gulung tikar secara serentak. Melihat kondsi saat ini yang mengharuskan stay at home dalam rangka memutus mata rantai virus sehingga rakyat kesulitan mencari pekerjaan baru, sementara mereka memiliki keluarga yang harus dinafkahi ibarat sudah jatuh tertimpa pula tangga. Berbanding terbalik dengan hal itu solusi yang diberikan pemerintah hanya sekedar bantuan jangka pendek seperti memberi bantuan sembako, gratis listrik ,dan kartu prakerja yang pada faktanya menimbulkan masalah baru. Bukankah dengan memasukkan TKA ke negeri ini akan semakin memperburuk keadaan? Atau malah menguntungkan?. Dari sini kita bisa lihat bahwa ada kepentingan segelintir orang yang bermain didalamnya karena melihat kebijakan saat ini yang banyak memihak asing, dan banyak keuntungan yang bisa dihasilkan. jika berbicara keuntungan tentu saja pihak swasta dalam menjalankan usahanya memerlukan dana yang besar agar usahanya lancar.Terbukti saaat Kemenker mengatakan bahwa ada aturan yang mengatur terkait hal ini sehingga mereka tidak bisa menolak.

Sejatinya semua akar masalahnya ada pada sistem Demokrasi yang diterapkan saaat ini yang jelas-jelas tak memihak rakyat tapi malah makin mempertegas praktik neoliberalisme sebagai sumber daya nafkah di negeri tercinta. Pun sama saja membiarkan warga asing (aseng) menjajah dan mengambil alih semua aset yang kita miliki. Sehingga lambat laun kita akan jadi pekerja di negeri sendiri. Na’udzubillah…

Beda halnya dengan diterapkannya Islam Dalam bingkai Daulah Khilafah akan memberikan tindakan preventif dan kuratif, Khilafah juga menyediakan mekanisme penanganan bagi para pejabat yang melakukan kelalaian. Yakni dengan adanya struktur peradilan, dengan seorang hakim (qadhi). Sehingga akan memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi siapa saja yang melakukkan hal demikian akan dihukum dengan hukuman yang serupa.Semua tugas pemerintahan dijiwai sebagai bagian dari keimanan kepada Allah SWT. Tiada terbersit sedikit pun di dalam diri para pejabat Khilafah untuk berbuat curang maupun zalim kepada rakyat. Karena mereka adalah manusia beriman yang takut akan murka Allah jika mereka bermaksiat kepada-Nya.
Wallahu ‘lam Bishawab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *