Tidak Sense of Crisis, Cacat Bawaan Pemerintahan Kapitalistik

Oleh: Jerhikma (Komunitas Annisaa Ganesha)

Pandemi yang telah berlangsung tiga bulan ini masih terus menuai kontroversi. Terlebih penanganannya yang tanggung dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak supportif dan saling bertolak-belakang yang malah cenderung menambah masalah. Hal ini tergambar saat Presiden Joko Widodo berpidato membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni lalu, beliau mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah bawahannya. “Saya harus ngomong apa adanya, tidak ada progres signifikan (dalam penanganan krisis akibat Covid-19). Tidak ada.” kata Jokowi. Jokowi marah dan menganggap banyak menteri belum punya sense of crisis dan malah bekerja seperti kondisi normal. Padahal dirinya telah mempertaruhkan reputasi politik untuk membuat kebijakan extraordinary, mulai dari membuat perppu, membubarkan lembaga hingga reshuffle kabinet.

Ada beberapa sektor yang menjadi sorotan utama. Pertama, bidang kesehatan dengan anggaran Rp75 triliun, Jokowi mengkritik penggunaan anggarannya baru diserap sekitar 1,53%. “Pembayaran dokter, tenaga spesialis, keluarkan! Belanja peralatan, keluarkan!” katanya. Dengan begitu, uang akan beredar di masyarakat dan dapat memicu aktivitas perekonomian. Sri Mulyani merinci bahwa kecilnya serapan anggaran tersebut karena Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menghadapi ‘musuh baru’, yaitu musuh di level operasional dan proses administrasi.

Kekesalan yang dipublikasikan kepada khalayak umum tersebut, mengkonfirmasi fakta kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi ini. Jika kita melihat ke belakang pada proses pemilihan pejabat pemerintah, mereka dipilih berdasarkan dorongan kepentingan partai yang berkuasa kemudian terjadi proses bagi-bagi jatah kursi kekuasaan atas koalisi partai pemenang pemilu. Maka tak bisa dipungkiri bahwa penguasa serta jajarannya bekerja bukan untuk melayani kepentingan umat, tapi melayani kepentingan partai dan ambisi kekuasaan termasuk kepentingan kapitalis.

Bukankah telah tampak jelas bahwa pemerintah tidak memiliki kapabilitas untuk mengurusi urusan umat? Dan kecacatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari cengkraman sistem kapitalis-demokrasi yang mengarahkan penguasa untuk mencari keuntungan dari jabatannya dan melayani kepentingan kapitalis. Bagaimanapun kebijakan extraordinary yang diinginkan, tetap tidak akan lepas dari landasan kapitalis. Pemerintah membuat sedemikian rupa kebijakan-kebijakan yang hanya mementingkan segelintir orang (para kapitalis), dan menutupi kepentingan tersebut dengan berbagai dalih, seolah segala keputusan pemerintah demi kepentingan rakyat.

Perlu disadari, yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi adalah landasan yang benar dalam pengambilan kebijakan. Selama dalam koridor kapitalisme, tidak akan lahir kebijakan yang benar karena selalu akan menguntungkan para kapitalis.

Sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan yang sahih, benar, dan solutif untuk menangani pandemi. Tentu kebijakan-kebijakan seperti itu lahir dari sistem yang sahih pula, yaitu sistem Islam, yakni Khilafah. Khilafah memiliki akuntabilitas khusus dalam mencetak pemimpin yang amanah dan berkualitas menjalanakan kebijakan berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah.

Dilansir dari CNBC, Minggu (5/7), terdapat lebih dari 10,9 juta kasus Covid-19 yang dikonfirmasi secara global, dengan 212.326 kasus baru. Seorang pejabat WHO memperingatkan bahwa beberapa negara mungkin harus menerapkan kembali karantina sementara atau lockdown untuk menahan virus corona. Melihat lonjakan tersebut dan solusi yang ditawarkan WHO, mengingatkan kita akan bagaimana Islam menangani wabah.

Jauh sebelum pandemi Covid-19 ini, di masa lalu Islam telah menghadapi berbagai wabah. Islam memerintahkan untuk menerapkan lockdown dan physical distancing sembari memaksimalkan penanganan korban secara medis. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Bila kamu mendengar wabah di suatu negeri, jangan datangi. Bila wabah itu di negeri tempatmu, janganlah keluar dari situ.” (HR. Muslim). Sahabat Amr bin Ash juga memerintahkan umat untuk menjaga jarak dengan berpencar ke gunung-gunung saat wabah melanda Syam. Solusi Islam ini juga akan disesuaikan dengan kemajuan sains dan teknologi di setiap zaman. Solusi Islam ini akan menjadi cara preventif yang terbaik dalam menghentikan penularan wabah.

Allah SWT telah memerintahkan manusia agar hanya memilih Islam sebagai sistem kehidupan yang sempurna dalam menata urusan dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam Surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, “Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagi kalian, dan telah Aku ridai islam sebagai agama kalian.” Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, ”Ini merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada umat ini karena Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Mereka tidak memerlukan lagi agama lain.” (Tafsir Ibnu Katsir, 3/22). Oleh karena itu, umat tidak memerlukan sistem kehidupan lain selain Islam. Islam adalah sistem kehidupan yang sempurna. Islam mengatur urusan dunia dan akhirat. Syariahnya mengatur urusan thaharah (bersuci) hingga siyasah (politik) dan imamah (pemerintahan). Sistem pemerintahan Islam juga amat jelas dan memiliki contoh terbaik, yaitu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang pernah memimpin Daulah Islam di Madinah dan Khulafaur Rasyidin yang mempimpin Kekhilafahaan Islam setelah beliau wafat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *