Tata Kelola Ekonomi Kapitalis Membuat Rakyat Menjerit

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh : Rakhmawati Aulia (Pegiat Literasi)

 

Masyarakat kembali harus gigit jari. Setelah sempat minyak goreng mengalami kelangkaan di pasaran saat ditetapkan harga eceran tertinggi (HET)-nya, kini minyak goreng memang tersedia dan melimpah tapi masyarakat harus dihadapkan dengan harga yang melangit.

Melihat perjalanan minyak goreng. Sejak akhir tahun 2021 minyak goreng mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan dengan harga Rp 24.000/liter, akhirnya Kemendag memutuskan untuk menerapkan kebijakan Dosmetic Market Obligation (DMO) sebesar 20 persen bagi eksportir bahan baku minyak goreng dan Dosmetic Price Obligation (DPO) untuk harga baku minyak goreng dalam negeri.

Harga minyak goreng pun menjadi turun per 1 Februari 2022 dengan harga eceran tertinggi (HET) yang disampaikan Mendag Lutfi, yakni Rp 14.000/liter. Memang benar kebijakan ini bisa menyelamatkan para konsumen minyak goreng tapi dalam saat yang bersamaan juga mengorbankan petani kelapa sawit. Tungkot Sipayung, Direktur Palm Oil Agribusiness Strategis Policy Institute (PASPI) juga sempat mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa menimbulkan penyelewengan berupa penyeludupan ke Luar negeri. Kebijakan ini pun dinilai sarat dengan kepentingan para kapital dengan penurun harga DPO dan penetapan DMO sebesar 20 persen. Para pengusaha akan mendapatkan harga bahan baku murah dan hasil produksinya bisa diekspor ke Luar Negeri.

Benar saja apa yang terjadi. Kebijakan baru ini mengakibatkan minyak goreng mengalami kelangkaan di dalam negeri, dibeberapa wilayah sampai memiliki antrian yang cukup panjang saat dilakukannya pendistribusian. Bahkan tragisnya dari suarakaltim.id, 12 Maret 2022 memberitakan bahwa sampai menelan korban seorang ibu rumah tangga saat melakukan antrian ketika membeli minyak goreng.

Setelah prahara kelangkaan minyak goreng, Kemedag kembali merilis aturan dan merevisi HET minyak goreng pada tanggal 16 Maret 2022 dengan mengembalikan harga minyak goreng sesuai harga pasar. Minyak goreng akhirnya kembali menjadi melimpah, tapi dengan harga yang dua kali lipat dari harga sebelumnya.Tentunya hal ini begitu sangat disayangkan, di negeri pemasok produk sawit terbesar di dunia.

Kapitalisme Gagal Kelola Ekonomi

Terlepas dari adanya kartel ataupun mafia minyak goreng. Harga minyak goreng yang naik-turun, langka di pasaran dan berujung pada kenaikan harga menunjukan bahwa ada yang salah dalam tata kelola ekonomi yang dilakukan oleh Negara. Terbukti, saat rakyat harus menjerit dengan ketidak tersediannya minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok dalam hidup. Bukannya memikirkan pemenuhan untuk rakyat dalam Negeri Pemerintah justru malah mengizinkan pengusaha tetap mengekspor minyak goreng keluar Negeri, serta menjadikan minyak sawit mentah (CPO) untuk keperluan biodisel. Tentu yang akan diuntungkan dalam perkara ini adalah pengusaha dan penguasa bukan rakyat.

Salahnya tata kelola ekonomi ini tentu adalah hal yang wajar di Negara yang menggunakan sistem Kapitalisme dalam mengatur aspek kehidupan, hanya akan berbuah pada kegagalan. Tabiat kapitalime yang lebih mempriotaskan keuntungkan dan akumulasi modal hanya akan mengantarkan pada kerusakan dan kemelaratan dalam kehidupan. Penguasa dalam sistem kapitalisme ketika memberlakukan kebijakan pun bukan berdasarkan pada kepentingan rakyat, tapi untuk mengeruk keuntungan pribadi. Inilah wajah asli penguasa yang lahir dalam sistem kapitalisme yang harusnya bertindak sebagai pengurus urusan rakyat, tetapi justru berpihak pada kepentingan para pemilik modal atau korporasi. Hal ini, menunjukan kegagalan sistem Kapitalisme dalam memberikan kesejahteraan pada rakyat.

Islam Punya Solusi

Dalam Islam, kesejahteraan rakyat adalah tanggungjawab penguasa yang mengacu pada landasan iman. Negara wajib untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok terhadap rakyat sesuai dengan syariat Islam. Maka, di dalam sistem Ekonomi Islam telah mengatur sedemikan rupa berkaitan dengan masalah produksi, pendistribusian, bahkan juga dalam penentuan harga mekanisme pasar agar mampu mendatangkan kesejahteraan untuk rakyat. Negaralah yang akan melakukan kontrol dan pengawasan terhadap jaminan pemenuhan kehidupan rakyat.

Islam dengan kesempurnaan sistem aturannya tidak hanya memberikan solusi dalam masalah Ekonomi tapi dalam semua aspek bidang, Politik, Kesehatan, Pendidikan, Pergaulan. Wajarlah sejarah pernah mencatat kegemilangan yang dihasilkan oleh peradaban Islam di bawah ke-Khilafahan yang menerapkan Islam secara Kaffah. Sebuah kaidah syara’menyatakan:

“Di mana pun ada syariat, di situ pasti ada maslahat”.

Kemaslahatan dari syariat Islam akan nyata bisa dirasakan apabila seluruh syariat Islam diterapkan, karenanya kewajiban untuk menegakkan syariat Islam kafah menjadi sangat urgen untuk dilakukan, agar umat muslim bisa merasakan maslahat dari penerapan syariat Islam.

Wallahua’lam bishawab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.