Standart Kemiskinan yang Tak Lazim

Oleh : NS Rahayu

Kemiskinan saat ini makin merebak diseyiap wilayah. Baik di pusat, propinsi maupun kabupaten, hampirsemua wiyayah di Indonesia terjamah dengan kemiskinan. Bps baru saja merilis daerah termiskin di jatim, ngawi dan pacitan masuk 10 kota/kab termiskin di jatim.

Sebagaimana yang dilansir oleh Radarmadiun.co.id (3/3/2020) – Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini merilis angka kemiskinan di Jawa Timur (Jatim). Berdasarkan data BPS, jumlah warga miskin di Ngawi sebanyak 14,7 persen dari total populasi penduduk daerah setempat.
Angka itu menempatkan Ngawi di urutan enam daerah termiskin di Jatim. ‘’Memang hingga saat ini angka kemiskinan di Ngawi masih terbilang tinggi,’’ kata Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono Minggu (1/3).

Dan yang termiskin adalah wilayah sampang seperti diberitakan Beritajatim.com (21/2/2020) :
Data terakhir yang diterima oleh Badan Statistik Nasional (BPS) menyatakan bahwa Kabupaten Sampang menempati predikat daerah termiskin di Provinsi Jawa Timur.
Apa indikator yang menjadi landasan suatu daerah diketahui sebagai daerah miskin? Nor Amin, kasi Statistik Sosial BPS sampang menjelaskan bahwa pihaknya hanya menyetorkan data ke pusat, di antaranya data makanan dan non makanan. Di situ ada batasan yang dinamakan garis kemiskinan.

Ibarat gunung es yang nampak dipermukaan jauh lebih kecil dibandingkan dasar gunung itu sendiri, hal ini disebabkan dengan data BPS yang menstandartkan garis kemiskinan adalah jika penghasilannya perbulan kurang dari 425.250/orang/bulan hal ini sebenarnya telah banyak yang mengkritik karena standart miskin yang digunakan Indonesia dibawah standart bank dunia.

Standar Yang Tak Lazim

Standar kemiskinan yg diterapkan oleh Indonesia ternyata dibawah standart dunia. Dunia menetapkan standart kemiskinan 2 dollar AS dan di Indonesia menetapkan standar 1 dollar AS perhari. Pada maret 2019 BPS (Badan Pusat Statistik) merilis garis kemiskinan masyarakat Indonesia adalah Rp. 425.250 perkapita perbulan. https://nasional.kompas.com/read/2019/11/11/16553951/anggota-komisi-iv-garis-kemiskinan-indonesia-di-bawah-standar-dunia.
Sudah barang tentu jika standart kemiskinan disesuaikan dengan standart bank dunia maka jumlah angka kemiskinan akan meningkat secara signifikan terlebih diperparah dengan kondisi ekonomi jeblok saat ini dimana semua kebutuhan hidup serba mahal, listrik naik, BPJS naik, air naik, kebutuhan pokok naik, gas naik, BBM naik, sekolah naik dll. Tidak hanya 10 kota/kabupaten saja yang tergolong miskin tapi akan bertambah banyak dan luas wilayah kemiskinannya.

Hal ini membuktikan bahwa standar BPS tidak merujuk pada fakta dilapangan, karena bisa jadi disesuaikan dengan standart penguasa supaya terlihat bahwa pengauasa telah “bekerja” dengan baik dan benar. Dengan standart yang ngawur maka seolah-olah banyak rakyat yang kaya dan sudah sejahtera sehingga sah-sah saja jika pemerintah mencabut subsidinya.

Pemda (Pemerintah Daerah) juga telah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbagai cara seperti PKH (program keluarga harapan), pelatihan kerja, pelatihan umkm dll. Namun semua solusi tersebut tidak menjadikan Indonesia terbebas dari kemiskinan. Karena solusi yang diberikan merupakan solusi yang justru membuat pemerintah lepas tangan dengan tanggungjawabnya dalam mengurusi rakyatnya. Rakyat justru dilatih untuk disuruh membuka lapangan kerja sendiri lewat umkm dll.

Islam Solusi Kemiskinan

Solusi yg diberikan oleh pemerintah sangat bertolak belakang dengan solusi islam. Di dalam islam kemiskinan merupakan tanggung jawab penguasa. Penguasa wajib memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan pada setiap individu rakyatnya.
Rasulullah saw. bersabda: Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Sehingga privatisasi sektor-sektor strategis dilarang oleh islam, impor ugal-ugalan dilarang oleh Islam, termasuk dilarang pencabutan subsidi disektor vital bagi masyarakat. Pemerintah juga wajib memberikan lapangan pekerjaan bagi setiap laki-laki sehingga mampu mencukupi kebutuhan keluarganya.

Islam memiliki aturan yang jelas dan komplit ketika diterapkan mengatur kehidupan baik individu, masyarakat dan Negara justru akan teraih maslahat dan mampu mengentaskan kemiskinan. Wallahu’alam bishawab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *