SISTEM ISLAM DILUMPUKAN, HARTA NEGARA DIINCAR

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh: Yuni Puspita

 

Pemerintah telah meresmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang Dan Brand Ekonomi Syariah di Istana Negara. “Potensi waqaf sangat-sangat besar di negara kita, potensi waqaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dan potensi waqaf uang bisa menembus angka Rp 188 triliun,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara yang disiarkan secara virtual. Senin, 25 Januari 2021 (Tempo.co)

 

Dengan potensi wakaf yang sangat besar Rp. 2000T/tahun dan potensi wakaf uang yang mencapai angka Rp. 188T. Namun di sisi lain, kelola SDA dalam sistem Kapitalis dimana kepemilikannya diserahkan kepada korporasi asing dengan kebutuhan publik yang semakin meningkat. Pemasukan negara bahkan bernilai minus ditambah lagi dengan kasus korupsi hingga pemasukkan dari rakyat memiliki potensi yang sangat besar.

 

Segalanya dalam sistem Kapitalisme membutuhkan uang, sehingga uang pun menjadi segalanya bagi sistem Kapitalis. Suatu keniscayaan pula, sistem Kapitalis membutuhkan biaya yang sangat mahal dalam menjalankan regulasi, dengan para kapital yang terus berlomba-lomba mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta. Sehingga menjadikan SDA yang seharusnya menjadi konsumsi bersama, malah digunakan untuk kepentingan mereka para kaum Kapitalis.

 

Lain hal nya dalam sistem Islam, di mana kelola sumber daya mutlak oleh negara untuk umat merasakan. Karena Islam hadir tidak hanya sebagai agama ritual dan moral belaka. Islam juga merupakan sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problem kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam.

 

Allah SWT berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

 

“Kami telah menurunkan kepada kamu (Muhammad) al-Quran sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”

(TQS an-Nahl [16]: 89).

 

Menurut aturan Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.

 

Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah saw.:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

 

Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api (HR Ibnu Majah).

 

Sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, setiap Muslim, termasuk para penguasanya, wajib terikat dengan seluruh aturan syari’at Islam. Karena itu semua perkara dan persoalan kehidupan, termasuk masalah pengelolaan SDA, harus dikembalikan pada al-Quran dan as-Sunnah.

Selain itu, apa saja yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, termasuk ketentuan dalam pengelolaan SDA sebagaimana dipaparkan di atas, wajib dilaksanakan. Tak boleh dibantah apalagi diingkari sedikit pun.  Allah SWT telah menjadikan ketaatan terhadap apa saja yang diputuskan oleh Rasulullah saw.

 

Dengan demikian, untuk mengakhiri permasalahan pengelolaan SDA sebagaimana yang terjadi saat ini, mau tak mau, kita harus kembali pada ketentuan syari’at Islam. Selama pengelolaan SDA didasarkan pada aturan-aturan sekuler kapitalis, tidak diatur dengan syari’at Islam, semua itu tak akan banyak manfaatnya bagi rakyat. Terbukti, di tengah berlimpahnya SDA, mayoritas rakyat negeri ini miskin. Pasalnya, sebagian besar kekayaan alam hanya dinikmati oleh segelintir orang, terutama pihak asing, bukan oleh rakyat kebanyakan.

 

WaAllahu’alam bishawab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.