Saatnya Indonesia Menggencarkan KIS (Kartu Indonesia Sabar)

Oleh: Siti Maftukhah, SE. (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Wabah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan hampir seluruh dunia, memberikan dampak yang luar biasa. Persebaran wabah melalui gesekan dan pergerakan maanusia ini telah memporakporandakan tatanan masyarakat yang ada selama ini.

Bersekolah dan bekerja yang biasanya dilakukan dengan keluar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Meski tidak semua pekerjaan harus dilakukan di dalam rumah memang. Semua dilakukan agar penyebaran virus tidak semakin meluas. Termasuk anjuran untuk berpola hidup sehat juga digencarkan. Salah satunya dengan pemberlakukan protokol kesehatan jika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan social distancing atau physical distancing.

Hanya saja, beberapa pekan ini banyak informasi di media perihal banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dari tidak memakai masker hingga berkerumunnya banyak orang tanpa menjaga jarak. Semua berpulang pada dua hal, yaitu ketidaktegasan kebijakan pemerintah dan kesadaran (mungkin lebih kepada kesabaran) masyarakat saat menghadapi wabah.

Pemerintah memang memberlakukan beberapa kebijakan yang dianggap bisa memperkecil persebaran wabah Covid-19 ini. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia, adalah salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Termasuk menutup tempat ibadah, larangan mudik, belajar dan bekerja di rumah dll. Sayangnya, kebijakan itu tidak dibarengi dengan ketegasan pemberlakuannya di tengah-tengah masyarakat.

Banyak terjadi pelanggaran pada saat pemberlakuan PSBB, karena pemerintah malah membiarkan/mengijinkan moda transportasi beraktivitas. Sehingga pergerakan manusia tidak dapat dihindari. Bahkan penumpukan penumpang juga kerap terjadi di beberapa stasiun kereta di Jakarta.
Tempat-tempat ibadah ditutup tapi di sisi lain mall atau pusat perbelanjaan tetap beroperasi. Maka pergeralan manusia pun tetap terjadi.
Begitu juga dengan kebijakan larangan mudik, namun mengijinkan/membolehkan untuk pulang kampong. Artinya, pergerakan manusia tetap terjadi.

Belajar dan bekerja di rumah pun demikian. Pemerintah tidak memberikan fasilitas yang memadai kepada masyarakat agar bisa tetap beraktivitas meski wabah melanda, yaitu dengan belajar dan bekerja daring. Tentu masyarakat membutuhkan internet lebih banyak untuk tetap bisa belajar dan bekerja di rumah. Kasus seorang mahasiswa yang akhirnya harus meninggal karena jatuh dari menara masjid untuk bisa mendapatkan sinyal, atau mahasiswa yang harus naik gunung dengan berjalan kaki demi bisa kuliah daring. Atau mungkin yang lagi viral, seorang anak SD yang mencurahkan isi hatinya bahwa ibunya harus berhutang agar bisa membeli kuota internet. Miris! Harusnya pemerintah bisa memberikan akses internet lebih mudah dan murah bahkan gratis kepada masyarakat.

Yang juga harus dicermati adalah kesadaran masyarakat akan bahaya wabah Covid-19. Bahkan akhir-akhir ini, karena berbarengan dengan puasa Ramadan dan hari raya idul fitri, masyarakat terlihat berbondong-bondong memadati tempat-tempat keramaian untuk berburu takjil dan keperluan hari raya tanpa memperdulikan protokol kesehatan.

Bahkan pemerintah yang mulai longgar dengan kebijakannya, yaitu dengan dibukanya kembali beberapa tempat pariwisata, membuat pergerakan manusia semakin massif. Dan lagi-lagi, masyarakat mulai mengacuhkan protokol kesehatan saat berada di tempat umum.

Masyarakat yang sudah sekian pekan “dikurung” dalam rumah, langsung dengan sukacita keluar rumah untuk meluapkan rasa penat dan bosannya selama masa stay and work at home ke tempat-tempat rekreasi. Mirisnya, banyak yang melanggar protokol kesehatan.

Maka pergerakan manusia pun tidak dapat dihindari. Yang itu artinya, persebaran wabah juga semakin meluas. Ditandai dengan masih meningkatnya jumlah penderita. Padahal saat ini, pemerintah mulai memberlakukan new normal life. Diawali dengan pembukaan beberapa tempat ibadah, kantor-kantor pemerintahan, BUMN dll.

Pemerintah harusnya sabar dengan adanya wabah ini, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat wabah. Dari kesehatan dengan memberikan pelayanan maksimal kepada penderita dan jaminan (APD, gaji dll) kepada tenaga kesehatan, pendidikan daring yang berarti akses internet dipermudah (bahkan jika perlu gratiskan sekalian), kebutuhan pangan bagi masyarakat selama pandemi dll. Dan anggaran untuk itu semua bisa diambilkan dari anggaraan yang belum/tidak penting semisal anggaran pemindahan ibukota, anggaran pelatihan prakerja dll. Pemerintah harus sabar untuk tidak mikir pindah ibukota dulu.

Masyarakat pun juga harus sabar menghadapi wabah ini. Wabah ini adalah musibah yang harus dipahami sebagai ketetapan Yang Maha Kuasa, sehingga harus sabar. Sabar tidak keluar rumah jika tidak penting sekali.

Maka Indonesia saat ini memang butuh KIS (Kartu Indonesia Sabar). Wallahu a’lam[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *