Rezim Tak Punya Hati, Abai Terhadap Kritik

Oleh : Heni Satika (Praktisi Pendidikan)

Beragam kritik terhujam kepada rezim saat ini terkait carut marut dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Salah satunya dari dr Siti Fadilah Supari, mantan menteri kesehatan pada masa Presiden SBY. Dikutip dari liputan6.com Kritik beliau tertuang dalam surat tertanggal 24 April 2020 dari dalam Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur. Berikut antara lain isi dari kritik dr Siti Fadilah Supari.

“Pak Jokowi yang baik, jangan biarkan rakyat kita menangis. Perintah Bapak untuk segera memenuhi kebutuhan dasar bagi rakyat di dalam wilayah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sudah sangat jelas. Namun di tingkat bawah saat ini masih belum bisa merasakan kebijakan tersebut. Saya dengar bantuan sosial belum diterima sebagian besar rakyat kita. Padahal rakyat sudah lebih sebulan harus tinggal di rumah dan tidak bekerja sebulan sebelum PSBB diberlakukan,”
Siti mengkritisi dapur-dapur umum yang belum serius didirikan oleh para perangkat desa. Ia berharap ada monitoring dan evaluasi di daerah-daerah yang menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Siti juga menyinggung rumah karantina bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dengan Pengawasan (PDP) yang seharusnya sudah ada di tingkat desa dan kelurahan.

Tak hanya mengkritisi, Siti Fadilah juga menyarankan untuk memberdayakan para bidan desa guna memonitor, mengevaluasi, dan melakukan screening kasus COVID-19.

“Oh iya Pak, setahu saya Kementerian Kesehatan punya bidan-bidan desa yang barusan jadi CPNS beberapa waktu lalu. Mereka punya jadwal rutin Posyandu. Mereka juga sudah biasa door to door memeriksa kesehatan rakyat di desa. Bidan desa dan Posyandu bisa jadi salah satu ujung tombak monitoring dan evaluasi maupun untuk screening” tulisnya.

Pada penghujung surat, Siti menulis, “Pak Jokowi yang baik, pada Bapaklah kami semua, rakyak Indonesia, menggantungkan keselamatan masa depan bangsa dan negara ini. Semoga kita bisa secepatnya menang dari wabah Corona.”

Sebenarnya tak hanya Bu Siti Fadhilah yang memberikan saran. Sudah banyak pihak yang terkait mengkritisi kebijakan Presiden terkait penanganan covid–19. Tetapi sepertinya tidak ditanggapi secara serius.

Ini terbukti dengan tetap diberlakukannya penerbangan internasional. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto mengungkapkan penerbangan internasional tetap dibolehkan untuk proses pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). “Hal ini sengaja dilakukan agar pemerintah tak menghalangi bagi WNA yang ingin kembali ke negaranya.” Dengan alasan apapun tetap saja ini akan membawa dampak penyebaran virus lebih jauh lagi. Disamping, belum jelasnya juknis pelaksanaan di tingkat bawah. Sehingga membuat kesimpangsiuran, ditambah penanganan dan pembiayaan diserahkan daerah masing-masing. Ini artinya pemerintah cuci tangan terhadap perkara tersebut.

Belum lagi bantuan yang berbelit-belit proses pengurusannya. Ada sejumlah syarat untuk bisa memperoleh BLT. Mereka yang bisa mendapatkan BLT harus sudah terdata oleh RT/RW tempat tinggal masing-masing. Masyarakat yang masuk pendataan adalah mereka yang kehilangan mata pencarian akibat pandemi corona.

Penerima BLT dari Dana Desa merupakan mereka yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lain, hingga Kartu Prakerja. Dengan kata lain, tidak terdaftar sebagai penerima bansos dari pemerintah pusat..

Belum lagi pencitraan yang dibangun, dikutip dari kumparan.com. Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam rapat kerja bersama Komisi VIII secara virtual, Rabu (6/5) menegaskan “Jadi presiden punya anggaran sendiri. Tas warnanya sama, tapi beliau ada logo Istana, itu dia yang pegang,” “Saya enggak tahu jumlah dan nilainya berapa. Kantong yang kami (pakai) buat di Jabodetabek sama, tapi ditulis ‘Bantuan Presiden RI melalui Kementerian Sosial’ dan enggak ada logonya,” pungkasnya

Ini sangat berbeda jauh dengan kehidupan yang diatur dengan hukum Islam dimana seluruuh urusan rakyat adalah tanggungjawab penguasa. “imam atau pemimpin adalah junnah/perisai.”

Sehingga di tangan penguasalah diserahkan segala urusan rakyat. Baik yang kaya atau miskin. Tanpa pakai syarat dan tanpa nanti. Apalagi di masa pandemi ini seharusnya Presiden itu berperilaku seperti Khalifah Umar bin Khattab. Merasakan kehidupan rakyat yang paling miskin. “tidak akan pernah seseorang merasakan kesusahan orang lain sebelum dia merasakannya sendiri.” Beliau hidup dengan tingkatan paling bawah dari rakyatnya. Sehingga tidak heran beliau begitu cekatan menangani masyarakatnya di masa pandemi.

Kapasitas pemimpin yang seperti ini tidak akan bisa kita dapatkan dalam era kapitalisme seperti sekarang. Juga tidak sibuk untuk melakukan pencitraan. Tapi benar-benar nyata dalam mengatasi krisis. Sungguh rindu kapan kembali datang masa kepimpinan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *