Reputasi Harga Mati dalam Rezim Demokrasi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh: Mariyani Dwi

Lonjakan kasus positif corona tak mampu dielakkan lagi. Masyarakat cemas bukan kepalang. Berharap pandemi segera sirna, rasanya seolah seperti mimpi tak berkesudahan.

Belum selesai rasa gundah yang dialami, kini masyarakat kembali dibuat bingung. Pasalnya data kasus positif corana yang tak valid tersuguhkan.

Kasus covid-19 melonjak tinggi dalam beberapa hari terakhir. Bahkan Kamis (3/12), kasus covid-19 bertambah sebanyak 8.369 hanya dalam waktu sehari. Dikutip dari merdeka.com (4/12/2020), Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kementerian Kesehatan, Budi Hidayat, mengatakan melonjakan  kasus covid-19 nasional karena data yang dilaporkan Dinas Kesehatan daerah ganda. Selain itu, peningkatan terjadi akibat penumpukan data kasus covid-19 atau double input (data kasus covid-19).

Data ini membingungkan publik, sebab data yang dilaporkan kementerian kesehatan berbeda dengan data yang disajikan pemerintah daerah. Misalnya Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Budi mengelak jika peningkatan kasus covid-19  akibat kesalahan input data di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan. Dia menegaskan data yang diterima Pusdatin telah melalui proses verifikasi berjenjang. Artinya, ia menilai bahwa peningkatan kasus covid-19 terjadi akibat kesalahan pelaporan data dari dinas kesehatan daerah, bukan salah input Kementerian Pusat.

Disisi lain Pemdapun tak mau disalahkan. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Yulianto, mengaku kaget saat melihat data yang disampaikan Kementerian Kesehatan melalui Satuan Tugas Penanganan covid-19. Pada tersebut, kasus covid-19 tembus 2.036 orang per 29 November 2020. Padahal data yang tercatat di Dinas Kesehatan Jawa Tengah hanya 844 kasus covid-19.

Karut-marutnya data covid-19 antara  Pemerintah Pusat dan Daerah yang saling tunjuk, sesungguhnya juga menunjukkan kepada kita, bahwa pemerintah masih abai akan penyelesain wabah pandemi yang melanda.

Mereka sibuk mencari klaim sana sini, sembari mencari bukti untuk pembenaran masing masing. Mereka seolah tak peduli akan keselamatan masyarakat yang seharusnya mereka prioritaskan. Masyarakat sangat membutuhkan keseriusan penanganan.

Namun mereka lebih memilih menjaga harga diri atau reputasi masing masing. Karena sejatinya reputasi “harga mati” adalah niscaya dalam sistem demorasi. Reputasi lebih penting daripada nyawa dan keselamatan masyarakat.

Berbeda seratus delapan puluh derajat, jika yang diterapkan adalah sistem Islam. Islam menjaga setiap jiwa. Dalam satu hadist disebutkan “hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya satu nyawa tanpa haq” (HR. Muslim).

Dalam sistem Islam pemimpin atau kholifah adalah perisai. Kholifah akan sekuat kemampuan menjaga, melindungi, dan meriayah sebaik baiknya rakyat yang ada dalam tanggungannya. Dengan dorongan iman, bahwa hidup adalah untuk mencari ridho Allah SWT semata. Maka kholifah akan sebisa mungkin untuk meminimalisir tindakan yang tidak sesuai Islam.

Karena dapat dipastikan Islam adalah sistem yang sangat mampu menjadi aturan rujukan bagi seluruh manusia mencapai kesejahteraan. Dimana islam adalah aturan yang datang dari sang pencipta.

Oleh karenanya kholifah akan selalu memprioritaskan kepentingan rakyat, dengan hanya menggunakan satu satunya aturan Islam yang diterapkan.

 

Wallahu’alam bish-showwab

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.