Relawan Jadi Komisaris: Kompetensi atau Balas Budi?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh Khaulah (Aktivis BMI Kota Kupang)

 

“Tidaklah seorang penguasa diserahi urusan kaum muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pada Jumat, 28 Mei 2021, Abdi Negara Nurdin alias Abdee Slank diangkat menjadi Komisaris PT Telkom Indonesia. Juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, menilai penunjukan tersebut merupakan hal yang tepat. “Sangat tepat, sesuai dengan jejak profesionalitas Abdee,” kata beliau. (News.detik.com, Minggu 30 Mei 2021)

Tetapi, tentu saja santer terdengar kritik dari berbagai kalangan akan hal ini. Seperti, Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf yang menyebut penempatan Abdee Slank sebagai komisaris hanya akan merugikan Telkom karena latar belakang profesi yang tidak sesuai. “Ini jelas merugikan Telkom, karena tidak sesuai dengan profesi yang dijabatnya sebagai komisaris dan jika Telkom dirugikan, negara yang akan dirugikan,” kata Bukhori.

Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi MUI, Anwar Abbas, juga menilai penunjukan seseorang untuk menempati jabatan Komisaris di BUMN akhir-akhir ini lebih banyak bernuansa balas budi daripada kompetensi. Hal ini karena yang bersangkutan telah berkontribusi dalam pemilu lalu. “Akhir-akhir ini yang banyak terabaikan, dimana yang didudukkan untuk menjadi pimpinan dari BUMN tersebut terutama untuk posisi sebagai komisaris adalah orang-orang yang dinilai oleh banyak pihak tidak tepat, tidak kompeten dan tidak mumpuni”, katanya.

Sebetulnya, tak hanya Abdee Slank. Setidaknya terdapat 13 orang yang dinilai turut berjasa dalam Pilpres yang kini menduduki kursi komisaris di perusahaan pelat merah tersebut. Padahal, BUMN sejatinya mengatur urusan publik seperti infrastruktur, listrik, energi, dan lain sebagainya. Sepatutnya, negara memilih yang terbaik, yang memiliki kapabilitas dalam jabatan tersebut.

Dari sini bisa disimpulkan, pengelolaan negara bukan untuk kemaslahatan rakyat. Ya, negara tak menempatkan kebaikan rakyat pada posisi teratas. Sebaliknya, keuntungan pihak tertentu-lah yang menjadi prioritas. Misalnya, demi penguasa saat ini untuk melanggengkan kekuasaan dan juga orang-orang yang berjasa di balik itu.

Jika ditelisik lebih jauh, penunjukkan relawan jadi komisaris ini amat berbahaya. Rakyat tak diurus sedemikan baik, karena pejabat yang terpilih tak punya kemampuan pada bidang yang digeluti. Rakyat luput dari mendapat pejabat yang adil, berkualitas, dan bertanggung jawab. Terlebih, tak memberi sumbangsih apa-apa bagi BUMN yang hari ini “sekarat”.

Seharusnya, kita sadar bahwa politik balas budi telah melekat kuat, bak lingkaran setan di sistem ini. Senantiasa bergulir seperti itu, yang terpilih akan memilih yang berjasa membuatnya berada di tampuk kekuasaan. Maka, kepentingan publik terabaikan, tak terelakkan. Padahal, BUMN adalah milik negara yang harusnya mengelola segala hal yang ada untuk kepentingan publik. Jika lingkaran setan ini terus berlanjut, maka seolah-olah BUMN adalah milik individu tertentu yang dengan seenaknya mengangkat komisaris yang nihil kompetensi.

Perlu digarisbawahi, lingkaran setan ini akan terus berlanjut jikalau senantiasa diterapkannya sistem kapitalisme. Sistem yang cacat sedari lahir, yang mengakibatkan segala turunannya pun mengalami kefasadan. Dalam sistem ini, politik dipandang sebagai seni untuk meraih kursi kekuasaan demi meraup materi sebanyak-banyaknya.

Maka, tak heran penguasa kian hari kian terlucuti sifat aslinya, ialah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan pun melanggengkan kekuasaan. Tak heran pula jikalau nasib rakyat ditumbalkan demi kepentingan pribadi/kelompok. Sehingga sudah sepatutnya rakyat sadar bahwa sistem kapitalisme ialah sistem yang amat meresahkan.

Sistem kapitalisme, sistem hasil karya manusia ini tentu saja bertolak belakang dengan sistem yang berasal dari Allah Swt., sistem Islam. Di dalam sistem Islam, politik ialah untuk mengurusi urusan rakyat. Penguasa yang diserahi amanah kekuasaan menyadari bahwa kelak Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas itu. Maka, Ia akan memilih pejabat yang memiliki kompetensi di bidangnya agar rakyat terurus dengan baik.

Sungguh, sistem Islam nihil politik balas budi. Penguasa dipilih oleh rakyat berdasarkan kriteria tertentu. Begitu pula pejabat negara lainnya, telah ditetapkan kriterianya yang tentu saja sesuai hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadaan seperti ini, kita tak boleh lagi terkungkung pada sistem kapitalisme. Tetapi, bertransformasi ke sistem yang sahih, ialah sistem Islam.

Wallahu a’lam bishshawab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.