Refleksi Akhir Tahun 2019 : Kaleidoskop Kegagalan Rezim Neolib

Oleh : Ummu Farras (Pemerhati sosial dan Aktivis Muslimah Kota Cilegon)

Tahun 2019 akan segera berakhir. Pergantian tahun ini menyisakan kaleidoskop yang semestinya dijadikan bahan renungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak terkecuali bagi para penguasa pemilik jabatan. Sudah selayaknya merenungi, apakah telah melaksanakan amanah jabatannya dengan baik? Apakah sudah berhasil mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang termaktub dalam Pancasila yang senantiasa dijadikan sebagai pedoman hidupnya?

Moment pergantian tahun ini jangan sampai dijadikan sebagai moment kembang api belaka. Tetapi jadikan sebagai bahan muhasabah karena masih diberikan kesempatan waktu untuk memperbanyak bekal menuju alam abadi.

Sebagai bahan renungan, Banyak hadist yang menyebutkan tentang beratnya pertanggungjawaban seorang pemimpin kepada Allah SWT. Seperti hadist dari Abu Sa’id radhiyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.” (HR. Tirmidzi)

Allah SWT pun akan menelantarkan para penguasa yang suka berdusta (suka berbohong dan ingkar janji). Pada Hari Kiamat Allah SWT tidak mengampuni Dosa-Dosanya. Seperti dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Tiga orang yang Allah enggan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. (Dia) tidak sudi memandang muka mereka, (Dia) tidak akan membersihkan mereka daripada dosa (dan noda). Dan bagi mereka disiapkan siksa yang sangat pedih. (Mereka ialah): Orang tua yang berzina, Penguasa yang suka berdusta dan fakir miskin yang takabur.” (HR. Muslim)

Penguasa yang ingkar janji dan dzolim pun akan dimasukkan ke dalam neraka serta diharamkan surga baginya. Rasulullah SAW bersabda:

“Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka.” (HR. Ahmad)

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Cukuplah hadist-hadist ini menjadi pengingat bahwa seorang pemimpin kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan terhadap seluruh rakyatnya.
Di rezim jokowi jilid II ini, apakah sudah ada progres penguasa untuk mensejahterakan rakyat? Atau malah sebaliknya, membuat rakyat sengsara?

Berbicara data, Rakyat yang kelaparan saat ini masih menyentuh angka memprihatinkan. Seperti dilansir katadata.co.id, Kelaparan menjadi salah satu isu yang masih menghantui Indonesia. Menurut Global Hunger Index 2018, Indonesia dinilai memiliki masalah kelaparan tingkat serius yang memerlukan perhatian lebih.

Dalam laporan tersebut, lembaga nirlaba Welthungerhilfe dan Concern Worldwide menghitung indeks global kelaparan berdasarkan empat indikator. Di antaranya adalah kasus kurang gizi dari populasi penduduk, stunting pada anak usia di bawah 5 tahun, kematian anak di bawah usia 5 tahun, dan anak usia di bawah 5 tahun yang tidak dirawat dengan baik. Adapun indeks kelaparan di Indonesia mendapat skor 21,9 dan berada pada tingkat serius untuk ditangani.

Menyoal angka pengangguran, Indonesia pun masih menyentuh angka yang memprihatinkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran naik 50 ribu orang per Agustus 2019. Alhasil dengan kenaikan tersebut, jumlah pengangguran meningkat dari 7 juta orang pada Agustus 2018 lalu menjadi 7,05 juta orang.

Mengenai perekonomian, Indonesia tak hanya membuka selebar-lebarnya kran impor, tapi juga menjual berbagai aset negara. Barang impor yang membanjiri Indonesia diantaranya besi baja, pesawat, barang-barang mekanik, barang plastik dan sampah plastik, kendaraan, bahan kimia, bahkan cangkul pun masih impor.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (24/6/2019) menyebutkan, negara asal barang impor terbanyak di Indonesia adalah China.

Angka yang tercatat di BPS, impor barang China yang dilakukan Indonesia pada Januari-Mei 2019 adalah US$ 18,031 miliar, atau bila dirupiahkan dengan kurs US$ 1 = Rp 14.100, maka dalam 5 bulan di 2019 Indonesia mengimpor barang dari China Rp. 254,2 triliun.(cnbcindonesia.com)

Selain barang-barang di atas, Indonesia pun meng-Impor komoditas-komoditas pangan yang pada realitanya Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dan meskipun surplus, komoditas pangan tetap impor. Komoditas tersebut adalah beras, gula, garam, kedelai, gandum, dan lainnya. Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengaku prihatin dengan kondisi pangan dalam negeri. Menurut Buwas, tidak ada satu pun pangan di dalam negeri yang tidak impor. Hampir semua pangan di dalam negeri itu seluruhnya impor.

“Saat ini kita tidak fokus terhadap apa yang mendasar, pangan. Coba apa yang tidak impor hari ini soal pangan. Garam impor, bahan tahu tempe kita impor. Apa-apa impor,” papar Buwas (cnnindonesia.com). Mengenai aset negara, penguasa dengan mudahnya meng’obral’ sumber daya alam di Indonesia. Dampak kapitalistik begitu besar terhadap perekonomian negeri. BUMN sebagai pemenuhan hajat publik, kini ‘tergadai’ di negeri sendiri. Sistem ekonomi kapitalisme-neoliberal yang digadang rezim, membiarkan para pemilik modal untuk bebas memiliki sektor publik. Maka layanan publik pada akhirnya dikomersialisasi, dan dikapitalisasi. BUMN pun beralih fungsi dari pemenuhan kebutuhan publik, menjadi hanya terorientasi pada untung rugi. Maka naiklah berbagai tarif layanan publik untuk rakyat. Tarif listrik, tol, BPJS, bahkan wacana nya Air juga tarifnya ‘bakalan’ naik. Jika ada komersialisasi dan liberalisasi, pasti ada permainan para cukong di dalamnya. Permasalahan korupsi para ‘tikus berdasi’ ini sudah mengakar kuat dan menjadi penyakit yang akut.

Di bidang hukum dan pemerintahan, penguasa negeri dan jajarannya dalam rezim neolib menerapkan hukum yang adil berdasarkan kepentingan para kapitalis dan para penguasa negeri saja. Pasalnya hukum sekarang tidak lagi dapat diukur dengan keadilan yang hakiki. Tetapi keadilan datang dari orang yang bisa membeli keadilan itu sendiri. Terlihat dalam beberapa kasus penistaan Agama Islam, tidak selalu mendapat perhatian pemerintah bahkan terkesan diabaikan. Berbeda halnya ketika menghukumi para koruptor, atau orang -orang yang ‘dipelihara’ oleh penguasa. Sebut saja Ade Armando, Abu Janda, Viktor laiskodat, Sukmawati, Muwafiq, dll. Hukum menjadi lembek. Rezim Neolib mengukuhkan liberalisme di segala aspek kehidupan. Mengukuhkan cengkraman Asing dan Aseng di dalam negeri, Mengukuhkan lingkaran Oligarki penguasa dalam penggemukan kabinet rezim, yaitu dengan dibentuknya Stafsus-stafsus milenial yang gajinya selangit tapi dibentuk sebagai ‘teman duduk’ saja. Kemudian dibentuk juga Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) yang dibentuk sebagai pemberi nasihat dan masukan kepada Presiden. Yang sejatinya sama sekali tidak dibutuhkan dan ini tersirat hanya sebagai legitimasi bagi-bagi kue kekuasaan. Semakin menguatkan lingkaran oligarki rezim neolib dan makin menampakkan taringnya untuk menghisap darah rakyat.

Menolak lupa, Di tahun ini pun isu Radikalisme begitu masif digaungkan terhadap kaum muslim. Para ulama di persekusi, di Kriminalisasi, Majelis Taklim diawasi di mata-matai, Kurikulum Agama Islam dirombak, tak ada pembelaan sedikitpun atas kaum muslim. Bahkan Akhir tahun ini ditutup dengan abainya penguasa rezim ini terhadap penindasan etnis minoritas Uighur di Xinjiang dibawah tirani China. Menukar derita muslim Uighur dengan sekelumit materi yang tak ada artinya di hadapan Allah SWT. Dan malah semakin memperlihatkan romantisme negeri terhadap China. Dilansir dari republika.co.id, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Nasional China Jenderal Wei Fenghe membicarakan peningkatan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan kedua negara. Di bawah dinginnya suhu udara Beijing yang diguyur hujan salju sejak Senin (16/12) pagi itu, kedua Menhan tampak bersikap hangat dan bersahabat.

Ironis. Di atas derita muslim Uighur, pejabat negeri malah semakin romantis dan bersahabat dengan pembantai kaum muslim. Inilah sebenarnya wajah asli rezim neolib yang nyata membawa Kesengsaraan bagi kaum muslimin.

Maka, sudah semestinya kita merenungkan akan dibawa kemana kapal negeri ini jika nakhodanya telah tersesat dan merusak kapal? Jawabannya adalah harus kita campakkan dan buang sistem Demokrasi Kapitalis Neolib ini karena nyatanya telah rusak dan menyengsarakan rakyat. Saatnya kita ganti dengan Syari’at Islam sebagai satu satunya sistem yang bisa melepaskan negeri dari Kesengsaraan, keterpurukan, menuju cahaya yang terang benderang. Yaitu cahaya Islam Rahmatan lil ‘aalamiin.

Wallahu’alam bisshowwab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *