Rakyat Butuh Bantuan, Bukan Kartu Pra Kerja

Oleh: Widhy Lutfiah Marha (Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif)

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari mengatakan sejak dibuka pada Sabtu (11/4/2020), sebanyak 1.4 juta orang telah mendaftar Kartu Prakerja gelombang pertama hingga hari Minggu (12/4/2020) pukul 16.00 WIB.

Kuota pada gelombang pertama pendaftaran Kartu Prakerja ini adalah 164.000 orang. Sementara itu, yang sudah verifikasi NIK sebanyak 624.000 orang. Denni menyebutkan, yang sudah memilih gelombang atau batch ada 78.000 orang. Gelombang pertama, kata Denni, berlangsung sejak Sabtu kemarin hingga Kamis (16/4/2020) pukul 16.00 WIB. Denni mengatakan, dalam pendaftaran Kartu Prakerja akan berlangsung dalam 30 gelombang dan pendaftaran dibuka setiap pekan.

Pemerintah sudah membuka pendaftaran kartu pra kerja tanggal 11 April 2020. Semula target penerima ini adalah orang-orang yang belum bekerja, namun di masa pandemi saat ini aturannya dirubah, juga ditujukan untuk orang-orang korban PHK.

Dengan alasan apapun, Konsep Kartu Pra Kerja yang belakangan ini diluncurkan merupakan tindakan yang tidak efisien. Pasalnya, seharusnya penerapan Kartu Pra Kerja diberlakukan saat kondisi perekonomian sedang normal. Saat tidak ada wabah dan badai ekonomi, Indonesia memang butuh SDM yang unggul dan memiliki skill yang baik. Sementara Kartu Pra Kerja bisa menjadi jawaban dengan memberikan pelatihan online, maupun offline.

Sebaliknya saat terjadi pandemi, program ini tidak perlu diluncurkan. Apalagi sampai harus menaikkan anggarannya hingga 100 persen, dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang. Di saat kondisi krisis seperti saat ini, masyarakat dan para korban PHK lebih membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibanding Kartu Pra Kerja. Terlebih program Kartu Pra Kerja mengharuskan mereka mengikuti pelatihan online agar menerima bantuan. Sementara dana Kartu Pra Kerja yang digelontorkan juga akan terpotong untuk para penyelenggara.

Jadi sudah sangat jelas bahwasannya dengan kondisi krisis ekonomi akibat pandemi saat ini rakyat butuh dana, butuh makan, bukan butuh pelatihan, apalagi secara online. Apalagi pekerja informal bahkan formal di Indonesia sebagian belum terbiasa melakukan pelatihan secara online.

Masih banyak di antara mereka yang belum memiliki skill digital secara mahir apalagi rakyat pedalaman dan miskin yang gaptek. Sungguh tidak masuk akal mereka ini disuruh login, daftar online, dan segala macam teknis yang mempersulit rakyat. Parahnya tidak semua peserta yang mendaftarkan diri dalam kertu pra kerja mendapat bantuan. Hal Itu karena peserta akan diseleksi dan dites dengan beberapa tahapan. Kemudian akan ada yg lolos dan tidak lolos.

Betapa mirisnya nasib rakyat yang harus meminta-minta jaminan dan bantuan layaknya pengemis meminta penuh harap di negaranya sendiri yang sebenarnya kaya berlimpah akan sumber daya alam. Lantas apakah benar kebijakan yang ditawarkan rezim menjadi solusi kebutuhan dasar rakyat atau hanya sebatas prioritas keuntungan publik (penuhi janji kampanye) dan menutup mata serta cuci tangan dari kebutuhan hakiki rakyat?

Program Kartu Prakerja ini mungkin saja bagai kontingen penyelamat di tengah ancaman resesi akibat wabah. Namun demikian, program ini justru nampak sangat dipaksakan padahal krisis sudah dan sedang terjadi.

Konsep program ini mengadopsi bahwa korban PHK dilatih secara online baru diberi tunjangan. Sementara untuk penyelenggaranya, akan mendapat dana dari negara. Dana itu akan dipotong dari tunjangan para pekerja tadi. Artinya, para pekerja juga tidak akan memperoleh tunjangan dengan nominal yang penuh.

Lebih dari itu semua, program “kartu sakti” seperti Kartu Prakerja ini tak ubahnya kebijakan asal jadi. Nampak hanya demi memenuhi janji kampanye tanpa memperhatikan kebutuhan hakiki rakyat.

Jadi jelas sekali bahwa program Kartu Prakerja yang dibanggakan Presiden Joko Widodo itu sangat tidak tepat diterapkan saat pandemi corona ini. Justru skeptis.

Sungguh, semua realitas ini makin menegaskan bahwa negara kita memang luar biasa kapitalistik. Dalam setiap kebijakan publik, selalu mengandung syarat birokratif. Beruntunglah rakyat jika syarat tersebut mudah ditempuh. Masalahnya, selama ini benak birokrat terfokus pada slogan “Jika bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?”

Pemimpin Peduli Hanya di Islam

Sungguh berbeda bila dibandingkan dengan pemimpin dalam sistem Islam. Ada Amirul Mukminin selevel Umar bin Khattab yang menangis karena rakyatnya kelaparan. Segera beliau memikul sendiri sekarung gandum untuk diantar pada rakyatnya tersebut. Kondisi khalifah Umar sangat letih akan tetapi beliau tidak mengizinkan seorang pun menggantikan posisinya. Dengan tegas beliau mengatakan kepada sahabatnya yang ingin menggantikan memanggul gandum, “Jangan engkau jerumuskan aku ke dalam api neraka. Kamu mungkin bisa menggantikanku memanggul satu karung gandum ini, tapi apakah kamu mau memikul beban di pundakku ini di hari akhirat?”

Hal yang sama juga terjadi saat Kota Madinah memasuki masa paceklik. Penduduknya pun mengalami kelaparan. Amirul Mukminin Umar bin Khatab tak tinggal diam melihat kondisi rakyatnya. Umar bersumpah tidak lagi makan daging atau samin sampai semua orang hidup seperti sedia kala. Amirul Mukminin berpendapat tidak mungkin seorang pemimpin dapat memperjuangkan kehidupan rakyatnya kalau dia tidak merasakan apa yang dirasakan rakyat.

Begitulah perbedaan fakta dari rezim kapitalis vs pemimpin dalam sistem Islam. Khalifah menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas tertinggi karena pertanggungjawaban akhirat menjadi tujuan.

Wallahu a’lam bishshawab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *