PROPAGANDA DALAM GELANGGANG POLITIK DEMOKRASI

Oleh Ainul Mizan

Interaksi dalam kehidupan manusia mutlak dibutuhkan. Mengingat keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Interaksi di lingkungan sosial tentunya membutuhkan kecakapan dalam menyampaikan pesan baik secara lisan maupun tulisan. Dalam menyampaikan pesan tersebut tidak bisa dilepaskan dari urgensi adanya propaganda.

Adapun propaganda menurut Wikipedia, merupakan sekumpulan pesan yang diarahkan guna mempengaruhi pandangan, dan tingkah laku masyarakat atau sekelompok orang. Pesan yang disampaikan dalam sebuah propaganda bersifat subyektif. Artinya, pesan tersebut tidak ditampilkan secara rinci, dari sudut pandang tertentu dan diarahkan agar masyarakat mudah digerakkan.

Adalah sebuah kewajaran bila manusia demi menjaga kepentingannya dan ideologinya, melakukan propaganda. Sebuah propaganda bisa bernilai positif maupun bernilai negatif. Bernilai positif ketika berita tersebut mengandung kebenaran. Sedangkan akan bernilai negatif ketika berita yang disampaikan terdapat manipulasi dan kebohongan.

Di dunia saat ini, Ideologi Kapitalisme dengan Demokrasinya bertengger dengan pongahnya mengatur tata kelola dunia. Menyimpang sedikit dari kaidah Demokrasi akan menghasilkan suatu bentuk framing yang jahat. Bahkan propaganda ini sudah merasuk jauh sekali ke semua denyut nadi kehidupan, hingga tataran ajaran agama (baca Islam) tidak akan luput dari upaya propaganda.

Propaganda dilakukan dari bentuk yang sederhana hingga ke bentuk yang canggih. Di era digital ini, propaganda akan cepat tersebar luas melalui jaringan internet. Biasanya guna mengegolkan ambisinya, dibentuklah pasukan cyber yang dikenal dengan sebutan buzzer.

Para buzzer ini membuat berbagai spekulasi dan menggarapnya seolah menjadi sebuah kebenaran. Melalui sosial media, mereka menggencarkan aksinya. Buzzer ini akan bekerja baik sebagai bio maupun bot dengan jumlah akun mencapai ribuan.

Demokrasi sebagai sebuah bentuk pemerintahan partisipatif yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sebagaimana rumusan Abraham Lincoln (www.kompasiana.com, 23 Maret 2013). Dinyatakan sebagai sistem terbaik saat ini bagi manusia karena memberikan 4 jenis kebebasan yang selanjutnya disebut HAM (Hak Asasi Manusia), yaitu kebebasan berpendapat, berkeyakinan, berkepemilikan ekonomi, dan berperilaku.
Tentunya hal demikian akan menjadi sebuah kebenaran ketika diarahkan kepada sistem pemerintahan otoritarian. Sebuah bentuk pemerintahan non partisipatif, serta pendekatan ke rakyat dalam bentuk aturan dan undang – undang.

Akan tetapi akan menjadi sebuah persoalan di saat propaganda “Demokrasi sebagai sistem terbaik “ digunakan untuk menyerang Islam. Dalam lintasan sejarahnya, Islam tidak pernah mengalami disharmonisasi hubungan antara agama dan negara. Bahkan sejak awal, Islam menjadi motor penggerak bagi jalannya roda pemerintahan guna mewujudkan keadilan.

Lantas, kalangan yang ikhlas dalam membela Islam akan menyuarakan dengan lantang bahwa Islam itu agama damai, rohmatan lil alamin. Jihad itu bermakna bersungguh – sungguh dalam melakukan kebaikan. Membangun bangsa, mencerdaskan kehidupan berbangsa, ini merupakan bagian dari jihad. Bahkan mereka berani berpandangan mempertahankan kebhinekaan demi persatuan dalam sistem demokrasi seraya menganggap bahwa dengan menjadikan Islam diterapkan hanya akan menimbulkan perpecahan.
Propaganda menyudutkan Islam sebagai ajaran kolot dan konservatif serta radikal akan terus didengungkan.

Tujuannya untuk mengebiri Islam sebagai sebuah ideologi yang mengatur kehidupan sehingga yang tersisa dari Islam adalah ajaran dalam dimensi individual semata. Tidak ada lagi batu sandungan mewujudkan Demokrasi yang ideal. Padahal Demokrasi hanyalah tameng dari praktek – praktek pragmatisme dan oligarki politik kekuasaan.

Kita bisa menelusuri dari fragmen – fragmen kekuasaan. Segala cara akan ditempuh untuk merebut kekuasaannya dan mempertahankan kekuasaan yang sudah ada di tangannya. Inilah bentuk praktek pragmatisme politik.

Sebagai contoh propaganda di seputar pemilu 2019 di Indonesia. Untuk apa memerangi hoax jika istana justru membayar buzzer kisaran hingga 100 juta rupiah (www.tribunnews.com, 22 Februari 2019). Lagi – lagi kerakusan ingin berkuasa menjadi panglima.

Sebagian isu yang dilemparkan adalah Jokowi seperi Kholifah Umar bin Khotthob ra (aneh, padahal presiden Jokowi tidak setuju dengan sistem Khilafah), termasuk pula data yang keliru disampaikan di dalam debat capres cawapres. Di antaranya adalah tidak pernah terjadi Karhutla semenjak tahun 2015 (dalam 3 tahun terakhir). Tentu saja pernyataan Jokowi ini diluruskan oleh sejumlah pihak. Walhi menyebutkan bahwa tahun 2018, masih ada 8.617 titik api Karhutla dan 3.427 nya berada di lahan gambut (www.tirto.id, 8 Oktober 2019).

Yang terbaru, semakin menunjukkan bahwa Demokrasi memang digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi kekayaan alam negeri – negeri lemah. Secara faktual, negeri – negeri yang lemah itu notabenenya adalah negeri – negeri yang mayoritasnya adalah muslim. Tentu saja, bidikan pertama propaganda dan intensif dilakukan adalah diarahkan kepada ajaran Islam. Narasi Radikalisme yang diarahkan kepada Islam, sangat kental nuansa sebagai sebuah proyek pelemahan Islam. Jangan sampai yang menggagalkan ambisinya adalah kaum muslimin warga Indonesia sendiri, karena sudah melek dengan ajaran Islam.

Kasus Ninoy Karundeng, salah seorang relawan Jokowi yang sudah diselamatkan oleh jama’ah Masjid al Falah, Jakarta Barat dari amukan massa yang berdemo . Bahkan Ustadz Bernard Abdul Jabbar sekretaris PA 212 ikut menyelamatkannya. Justru polisi telah menetapkan beliau, Ust Bernard sebagai tersangka (www.news.beritaislam.org, 8 Oktober 2019). Bahkan polisi sudah mengamankan belasan orang jamaah Masjid al Falah.

Jelas sekali, kejadian ini mengerucutkan propaganda akan Radikalnya ajaran Islam. Sementara di satu sisi, polisi sangat lamban dalam mengusut tuntas terhadap kasus penembakan terhadap 2 orang mahasiswa di aksi mahasiswa Kendari.

Jangan menganggap bahwa Ideologi Kapitalisme itu bermusuhan dengan Ideologi Komunisme.
Lihatlah China yang menerapkan konsep “one state, two system” menjadi buktinya. China dalam politik dalam negerinya menerapkan oligarki ala Komunis. Sementara kebijakan politik di luar menggunakan wajah Kapitalisme yang ramah, laksana mawar berduri. Permusuhan mereka pada tataran bagi – bagi kekuasaan dan secuil kue duniawi. Bahkan harus mengorbankan nyawa manusia lainnya demi ambisi mereka.

Lantas, apakah sistem politik yang demikian akan bisa membawa keadaan kemanusiaan menjadi baik, bermartabat dan berkemajuan yang ditempuh dengan pendidikan propaganda menghalalkan segala cara??
Kalau memang tidak bisa, mengapa masih bersikukuh kepada sistem Demokrasi?? Sudah waktunya manusia diselamatkan dari berbagai propaganda rusak demi mengamankan kekuasaan oligarki, dengan cara mewujudkan sistem kehidupan dan pemerintahan yang berasal dari Allah SWT, Tuhan seluruh alam semesta. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *