Praktik Politik Demokrasi : Tidak Ada Makan Siang Gratis

Oleh : Yayuk Kusumawati (Pelajar SMAN Cilacap)

Setelah tutup buku pilpres 2019, rezim dapatkan doorprize dipenghujung tahun masehi. Hal tersebut membuat kerut di kening rezim bertambah. Alih-alih sumpel menyumpel lubang belum rapat.

Warga Nahdliyin di akar rumput pastinya kaget pernyataan warga Nahdliyin hanya dimanfaatkan suaranya oleh pemerintah saat Pilpres 2019 lalu ditinggal.

Pernyataan itu keluar langsung dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj. Warga Nahdliyin pantas kaget karena NU sendiri bukanlah partai politik yang berkewajiban mendukung salah satu pasangan calon (paslon) pada Pemilu lalu.

“Khittah NU itu tak berpolitik. Hanya mendidik umat. Pengakuan ketua PBNU tentu membuat jemaah NU di bawah, terutama NU kultural, kaget,” ujar pengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLNetwork di Jakarta, Sabtu (28/12).

NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, kata Adi, hanya melakukan kerja-kerja yang berorientasi untuk mendidik umat.

NU tidak pernah berafiliasi dengan partai hingga calon presiden manapun.

“Kerja-kerja NU lillahi ta’ala untuk perbaikan dan kemajuan umat. Di desa-desa, jemaah NU nggak ngerti apa-apa soal politik. Mereka hanya tahu bagaimana hidupnya terus berlanjut, bisa sekolahkan anak ke pesantren,” terang Adi.

Selain itu, Ketua PBNU yang juga staf khusus Wapres Maruf Amin, Robikin Emhas, memabagikan video Kiai Said itu dibagikan lewat akun instagramnya.

Dalam video itu, Kiai Said berbicara soal ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini. Dia membeberkan sejumlah ‘borok’ dari pemerintahan saat ini.

Di menit 17.45 video, Said Aqil mengatakan, “Ketika Pilpres suara kita dimanfaatkan. Tapi ketika selesai, kita ditinggal.”

Pernyataan Kiai Said Aqil itu pun mendapat kritikan dari orang dekat almarhum Gus Dur, Rizal Ramli.

Rizal bahkan menyentil, pengurus formal NU (PBNU) telah membuat ormas Islam terbesar di dunia menjadi sempit.

Kata Rizal, pemimpin formal NU menjadikan NU sebagai “kendaraan dinas” pemerintah.

“Pemimpin-pemimpin formal NU membuat NU menjadi kecil dengan menjadikannya sekadar kendaraan sewaan, bahkan bersedia pakai plat merah. Padahal akar NU adalah plat hitam, organisasi masyarakat yg berjuang untuk keadilan dan kemakmuran rakyat,” tulis Rizal akun Twitter @RamliRizal. [dzk]

Rezim hanya bisa bungkam saat satu persatu kedoknya terbuka. Tidak ada klasifikasi mengenai hal tersebut membuktikan bahwa kabar tersebut adalah benar. Seiringnya waktu masyarakat semakin paham betapa bobroknya sistem saat ini dan betapa kacaunya urusan sistem karena rezim yang tidak layak pakai. Tebaran harapan kosong yang terus dilayangkan rezim tidak cukup untuk membuwai masyarakat sehingga menanah para ormas supaya bidikannya tepat dan menyakinkan masyarakat. Tapi apalah daya selugu – lugunya ormas masih bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ormas selalu menjadi rebutan partai atau kontestan pemilu, untuk meraup suara memenangkan sang kontestan. Di tengah arus politik sekuler yang transaksional, sang kontestan memberi sejumlah janji dan menawarkan ‘imbalan’ atas dukungan tersebut.
Pengakuan ketua ormas ini hanya menegaskan bahwa rezim sekuler demokrasi berkarakter ingkar janji dan hanya memanfaatkan rakyat dan ormas sebagai mesin pengeruk suara dan pendorong mobil mogoknya. Karena semua kemenangan distandarisasi suara terbanyak, bukan kebenaran.

Hendaknya menjadi I’tibar bahwa ormas tidak boleh beralih dari tanggung jawab amar makruf nahi mungkar (QS Ali Imran 104)
Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِا لْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُ ولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
waltakum mingkum ummatuy yad’uuna ilal-khoiri wa ya`muruuna bil-ma’ruufi wa yan-hauna ‘anil-mungkar, wa ulaaa`ika humul-muflihuun

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
(QS. Ali ‘Imran 3: Ayat 104)

Dan muhasabah lil hukkam sesuai misi kehadirannya di tengah masyarakat. Semua dilakukan tanpa imbalan dari penguasa, tidak berkompromi dengan kezalimannya dan selalu teguh berpegang pada prinsip syariat dengan hanya mengharap ridla Allah. Amal ini lah yang saat ini menjadi kebutuhan hakiki umat, bukan dana dan suntikan modal yang justru membuat umat tidak menyadari pertentangan rezim dengan sistem kepemimpinan Islam. Dalam islam negara bertanggung jawab tarhadap urusab jamaah bukan sebaliknya menjadikan ormas sebagai kuda pacu untuk membawa sebuah negara. Negara juga tidak mengurus kepentingan individu atau kelompok kecuali mereka yang lemah. Eits bukan lemah terhadap uang dan jabatan yah, tapi yang lemah yang tidak mampu menyambung hidup. Perhatikan menyambung hidup bukan kekuasaan.

Untuk lebih jelasnya kita harus menerima akidah islam dari situ kita dapat mendapatkan pandangan hidup. Itulah yang kita butuhkan saat ini, sehingga kita dapat terhidar dari ketidaklayakan rezim. Peran ormas ialah sebagai sanara bagi kita untuk menelusuri akidah yang benar tapi sangat disayang kan jika ormas berlalih fungsi menjadi sarana untuk mengeruk suara rakyat.

One thought on “Praktik Politik Demokrasi : Tidak Ada Makan Siang Gratis

  • 9 Januari 2020 pada 05:48
    Permalink

    Masya Allah, tulisanya keren-keren.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *