PPKM Darurat Lagi? Pembatasan Masyarakat Keleluasaan TKA

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh: Rahma Aini (Pontianak, Kalbar)

 

Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat akan di perpanjang hingga akhir juli mendatang. Kepastian perpanjangan masa PPKM Darurat ini diungkapkan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Muhadjir Effendy bahkan menyebut kondisi corona saat ini sudah darurat militer. ” Jadi kalau darurat itu ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang, nah kalau sekarang ini sudah darurat militer”. kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang di jadikan shelter pasien corona, dislemen, jum’at 16/9/2021 (detiknews).

Muhadjir mengatakan dengan adanya perpanjangan PPKM Darurat ini, Jokowi menyampaikan ada beberapa resiko. Diantaranya terkait bantuan sosial atau bansos. Pemerintah tidak bisa memikulnya sendiri. Untuk itu meminta semua pihak untuk bergotong royong, juga agar masyarakat bisa memupuk kesadaran untuk saling jaga dan membantu sesama.

Sungguh, kebijakan yang di buat oleh rezim sekuler kapitalisme ini sangat menggelikan. Karena pada saat PPKM masyarakat akan kesulitan mencari nafkah, melarat dan sekarat. Sedangkan kasus COVID 19 terus meningkat. Masyarakat di suruh melakukan pembatasan bahkan melibatkan aparat untuk penertibannya. Tidak disiplin maka akan kena sanksi.

Namun pada saat yang sama pemerintah mengizinkan beratus-ratus TKA Tiongkok masuk kedalam Negeri. Dengan dalih keahlian mereka tidak dimiliki oleh rakyat, makanya mereka dibutuhkan untuk menempati posisi strategis nasional. Padahal tidak menutup kemungkinan, kedatangan mereka disertai virus dari luar yang akan semakin memperparah keadaan.

Bila dilihat sejak awal pandemi, kapitalisme hanya memperhatikan krisis ekonomi dan resesi sebagai kerugian utama pandemi. Di sistem kapitalisme ini juga, kesehatan seolah hanya dipandang sebelah mata saja bahkan nyawa manusia sekalipun. Solusi lockdown yang telah disuarakan para pakar tidak segera di ambil dengan alasan menyelamatkan ekonomi. Inilah bukti betapa kejamnya kepemimpinan dikendalikan oleh paradigma yang hanya mementingkan keuntungan materi dan mencampakkan aturan Allah SWT.

Berbeda dengan Islam, seorang penguasa atau pemimpin adalah pelindung bagi rakyat dan orang-orang yang dipimpinnya. Sebagaimana Rasulullah SWA bersabda :
“Imam (kholifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR Al-Bukhori)

Kepemimpinan dalam Islam dipahami sebagai tanggung jawab dunia dan akhirat. Artinya, seorang penguasa atau pemimpin didunia bertanggung jawab atas nasib rakyatnya. Dia wajib menjaga agama rakyatnya supaya tetap dalam tauhid dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Dia juga wajib memelihara agar urusan sandang, pangan, dan papan rakyatnya bisa tercukupi. Demikian juga menjaga segala kebutuhan kolektif mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.

Wallahu a’lam Bisshowab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.