PPDB Jakarta menyisakan masalah

Oleh: Mia Fitriah Elkarimah

Setiap tahun, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menjadi perhatian. Sebab, pelaksanaan PPDB secara online selalu menyisakan masalah bagi orang tua.

Niat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi semua sekolah bermutu melalui penerapan kebijakan zonasi dalam sistem PPDB sebenarnya merupakan upaya yang baik. Tapi karena tidak dibarengi dengan program peningkatan mutu guru, kualitas sekolah, kualitas pelayanan. Sehingga kericuhan PPDB terus berulang setiap tahun.

Tahun ini saja, Jalur Zonasi biasanya berpatokan “Jarak” tapi untuk tahun ini PPDB Jakarta penggunaan umur untuk menentukan penerimaan siswa. Ini yang menyebabkan akhir-akhir ini para orangtua siswa melakukan protes, aksi demonstrasi oleh para orang tua di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (29/6). Mereka menuntut penghapusan syarat usia dalam semua jalur seleksi PPDB Jakarta.

Posko pengaduan KPAI juga banyak dipenuhi aduan PPDB yang didominasi oleh keberatan para orang tua Jakarta atas kriteria usia.

Sebenarnya persoalan PPDB juga terjadi di daerah lain, tak hanya di Jakarta, protes orangtua soal kuota jalur prestasi di Kota Bogor, dan masalah layanan daring PPDB di Malang.

Seharusnya Dinas Pendidikan di provinsi maupun kabupaten/kota menyosialisasikan skema PPDB sejak jauh hari, perlu ada perumusan kebijakan yang lebih paten dalam pelayanan, pelaksanaan, pengawasan, hingga orang tua siswa merasa ada jaminan keadilan dan transparansi.

Jangan berlarut-larut, jangan dievaluasi setelah proses PPDB selesai, ini sama saja mengiyakan sistem yang sekarang berjalan. Kalau pun diulang, dinilai akan menimbulkan polemik baru; dampak yang akan terjadi bagi anak-anak yang sudah diterima lewat jalur zonasi. Tentu konsekwensinya adalah mereka yang diterima dibatalkan.

Cari solusi bersama, win-win solution dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *