POLWAN INDONESIA PELOPOR KESETARAAN GENDER

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh : Farida Widiyanthi, SP

 

Labuan Bajo, CNN Indonesia—Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan polri terus memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia termasuk karier Polwan di korps Bhayangkara. Listyo menerangkan sejauh ini sejumlah Polwan sudah berpangkat perwira tinggi dan menempati jabatan operasional beresiko tinggi di Polri. Hal tersebut diungkap Listyo saat membuka Konfrensi Asosiasi Polwan Internasional ke-58 di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Minggu 7 November 2021. Konfrensi ini diikuti total 980 peserta langsung maupun secara online dari 39 negara. Peserta secara langsung 446 pesertadari 17 negaradan 2 organisasi Internasional.

NTT, iNews.Id- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Membuka The58th International Association Of Women Police(IAWP) Training Conference di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timut (NTT). Indonesia menjadi negara pertama di Aia yang menjadi tuan rumah kegiatan tersebut sejak 1958. Dalam sambutannya, Sigit membahas soal kesetaraan gender yang dimana, terdapat stereotip bahwa institusi Kepolosian hanya dianggap sebagai pekerjaan bagi kaum pria. Namun sigit menekankan saat ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah memberikan ruang kepada para Polisi Wanita (Polwan) untuk mendapatkan hak kesetaraan gender.

Pada acara IAWP terdapat 65 pembicara yang berbagi keahlian, pengetahuan, pengalaman, dan best practice. Tema utama yang diangkat dalam konfrensi adalah “Women at the centre stage of policing” ada lima sub tema lagi yang menjadi turunan yakni: Women, Peace and security; Women and Leadership; Police Women and Their; Chalanges ;  The Role of Women in Policing; dan Current Issues on Transnational Crimes. Konfrensi Polwan ini mengekspos ‘keberhasilan’ Indonesia dalam mendudukan Polwan dalam pencapaian target Kesetaraan Gender. Salah satu ukurannya adalah posisi tinggi dalam hierarki Polri dan beresiko tinggi. Ini menegaskan bahwa pembangunan berbasis Kesetaraan Gender menempatkan perempuan pada risiko tinggi

Memperjuangkan dan mengidolakan  kesetaraan genderdi dalam masyarakat, dan menyamakan keberhasilan perempuan dengan pekerjaan juga telah mengakibatkan banyak perempuan menunda atau menhindari untuk memiliki anak demi mengejar karier yang sukses, atau bahkan mempertahankan pekerjaan . Saat ini ada lebih banyak perempuan daripada sebelumnya, terutama di barat, Yang memiliki anak pertama mereka di usia 40 tahun atau lebih karena ketakutan bahwa mereka akan menghadapi ‘hukuman kesuburan’ yakni yakni banyak anak sehingga- menurunnya penghasilan atau kehilangan karier mereka karena mereka mengambil waktu cuti untuk memiliki bayi. Bagi banyak perempuan, menunda untuk memiliki anak, sampai usia yang sangat tua sering berarti kehilangan anak-anak sama sekali karena berkurangnya kesuburan, peningkatan keguguran, atau komplikasi terkait kehamilan. Semua ini menyebabkan banyak duka bagi perempuan serta berkontribusi terhadap ‘baby gap” di banyak Negara Eropa yang disebabkan oleh tingkat kelahiran yang menurun.

Oleh karena itu, feminisme dan kesetaraan gender telah menipu banyak perempuan sehingga kehilangan banyak peran keibuan, dan bangsa bangsa kehilangan generasi masa depan yang kuat dan kaya! Definisi tentang pemberdayaan perempuan  sebagai kemandirian ekonomi dan seruannya untuk ‘perwakilannnya yang setara dari perempuan dalam angkatan kerja’ mengabaikan realitas kehidupan perempuan yang meliputi kehamilan, kelahiran, pengasuhan anak, dan tanggung jawab umum lainnya sebagai seorang ibu, yang semuanya berdampak pada partisipasi perempuan di tempat kerja. Lebih jauh lagi, kesetaraan gender tidak akan memberikan kehidupan yang adil dan Bahagia bagi perempuan. Sebaliknya membebani mereka dengan tanggung jawab ekstra, mencabut hak-hak mereka atas penyediaan keuangan, menyebabkan konflik dalam pernikahan mereka, dan mencurangi peran keibuan mereka. Hak dan peran mereka sendiri tidak membebaskan mereka dari penindasan melainkan menundukkan mereka pada berbagai bentuk ketidak adilan.

Sejatinya dengan meningkatnya perempuan di jabatan public hanya akan membantu kelas elit perempuan untuk memenuhi ambisi politik dan ekonomi pribadi mereka, tapi tidak memperbaiki peningkatan kehidupan kaum perempuan biasa dalam masyarakat. Jelas sistem di negara kita lah yang salah dan membutuhkan perubahan yang radikal demi meningkatkan kehidupan perempuan di Kawasan ini.

Berbeda dengan kedudukan perempuan dalam Islam yang dilindungi, dijauhkan dari kerawanan dan dijaga kehormatannya. Pada saat sama perempuan tidak dipandang lemah dan tak berdaya karena penempatan posisi tersebut. Selama berabad-abad Islam telah mendefinisikan peran utama perempuan sebagai pengatur rumah tangga, ibu, dan pengasuh anak-anak yang wajib untuk benar-benar dihargai dan dilindungi oleh masyarakat muslim. Peran ini tidak merampas hak perempuan atas Pendidikan, pekerjaan atau suara politik seperti yang di klaim oleh beberapa sekularis. Sebuah identitas yang menganugerahkannya peran yang memberinya waktu bersama anak-anaknya, menghilangkan kebingungan dan konflik mengenai prioritasnya, dan yang melengkapi kodrat alaminya, bukan bertentangan dengannya. Ini belum termasuk dengan semua pemenuhan hak-hak kewarganegaraan yang bisa mereka nikmati penuh. Semoga Polwan Indonesia menjadi pelopor dalam berperan sesuai Islam dan menolak  pembangunan berbasis kesetaraan Gender. Bukankah konsep Islam justru benar-benar mampu mewujudkan perempuan untuk ‘memiliki segalanya’? Wallahu a’lam bishawab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.