Politik Dinasti Ala Demokrasi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

 

Pada tahun 2020 ini akan dilaksanakan pemilihan wali kota diberbagai wilayah. Sudah menjadi rahasia umum bahwasannya anak dan menantu dari petahana akan dijadikan wali kota di wilayah masing-masing. Contohnya putra perahan yakni Gibran Rakabuming Raka, yang maju dalam Pilkada Solo dan juga menantunya Bobby Nasution, yang maju dalam Pilkada Medan beserta 3 kerabat lainnya dari Parpol petahana (Muhfaqdilla, 2020). Dari hal tersebut tercium aroma politik oligarki yang dibangun parpol berkuasa dan politik dinasti yang dilakukan individu penguasa. Ini merupakan keniscayaan dalam demokrasi. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpendapat bahwasannya Petahana sedang membangun dinasti politik dan memanfaatkan momen kekuasaannya untuk mendorong keturunannya menjadi orang berkuasa setelahnya (Ihsanuddin, 2020).

Dalam sistem yang diterapkan saat ini sangat mudah meraup suara yang banyak bisa diraih dengan dana yang besar, memanfaatkan ketenaran untuk meraih simpati rakyat ataupun pengaruh jabatan yang sedang dimiliki. Sehingga mudah meraih kekuasaan melalui politik dinasti maupun politik oligarki. Menilik kebelakang bahwasannya kecurangan untuk meraih suara terbanyak dapat dilakukan oleh mereka yang haus kekuasaan sehingga menghalalkan segala macam cara. Politik hari ini nyatanya memang kian dipenuhi dengan kebohongan dan berbagai bentuk pencitraan.

Persis seperti sabda Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, kala itu Beliau bersabda “Akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya. Pada tahun-tahun itu pendusta dibenarkan, orang jujur didustakan, penghianat dipercaya, orang terpercaya dianggap penghianat. Pada masa itu yang banyak berbicara adalah ruwaybidhah,” Lalu ada yang bertanya “apa itu ruwaybidhah?” Rasul menjawab “yaitu orang yang dungu yang berbicara tentang urusan orang banyak.” Hadist shohih ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rahimahullahuta’ala.

Dalam hadist ini Rasulullah SAW dengan jelas menggambarkan sebuah situasi politik yang sangat kacau yang akan dihadapi oleh umat Islam dipenghujung jaman. Dan kekacauan ini tidak lain disebabkan munculnya rezim kekuasaan yang jauh dari tuntunan syariat karena membangun kekuasaannya diatas kedustaan dan pengkhianatan terhadap petunjuk kebenaran. Dungu yang dimaksud tentu bukan karena level intelektualitas mereka rendah, melainkan terkait dengan minusnya visi dan kapabilitas para pejabat penguasa dalam menjalankan fungsi kepemimpinan politiknya. Sehingga alih-alih digunakan untuk melayani dan mengayomi umat, kekuasaan yang ada justru dijadikan alat untuk memenuhi syahwat pribadi atau kelompok yang mengitari kekuasaanya. Iklim yang terbangun dibawah kekuasaan yang seperti ini pun digambarkan sebagai iklim yang penuh intrik dan tipu daya. Percis sebagaimana terjadi saat ini yang dipenuhi narasi berbau hoax, kebohongan dan berbagai bentuk pencitraan.

Miris, saat ini praktek politik dinasti belum dapat dienyahkan karena menolak politik dinasti akan terjadi bila sistem demokrasinya disingkirkan. Dalam Islam politik itu mulia dan agung, kerena politik tidak hanya berdimensi duniawiyah tetapi juga ukhrowiyyah. Dengan politik negara dan penguasanya mengurus dan melindungi umat atau rakyat sehingga mereka bisa merasakan kebahagiaan hidup sebagai manusia sekaligus bisa memposisikan dirinya sesuai dengan tujuan penciptaan. Yakni sebagai khalifah pembangun peradaban sekaligus penebar rahmat dimuka bumi.

Bukan sebagai pembuat kerusakan atau menebar laknat diseluruh alam. Itulah mengapa peradaban yang dibangun oleh politik demokrasi saat ini tidak mampu menyaingi peradaban yang pernah berhasil dibangun oleh sistem politik Islam. Sejak umat dipaksa mengadopsi sistem yang rusak ini, umat justru kehilangan martabatnya sebagai Khoiru ummah. Sebuah martabat yang justru belasan abad sebelumnya, saat umat diurus dengan sistem politik islam, terus tersemat dan melekat sebagai jatidiri hakiki umat islam.

Dengan sistem demokrasi kekuasaan dan kepemimpinan terbuka lebar buat para pelaku kriminal, pelaku kemaksiatan bahkan para penganut kekufuran asalkan mereka punya banyak uang atau modal yang didukung oleh para pemilik modal. Wajar jika akhirnya kebijakan yang dilahirkan tidak sedikit yang jauh dari nilai kebenaran. Namun mirisnya para pengusung demokrasi ahli membuat kemasan dan memasang iklan untuk memastikan umat terus mengelu-elukan demokrasi sebagai sistem politik ideal. Sehingga meski berbagai kebobrokan demokrasi kian banyak bermunculan, masih banyak umat yang berharap demokrasi akan memberi jalan perubahan, padahal adanya harapan inilah yang justru menjauhkan umat dari kebangkitan hakiki dengan islam.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.