Polisi, Bagaimana Seharusnya Bertugas?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh: Bunda Fakhrina

 

Tentang tugas pokok, wewenang, peran, dan fungsi Polri, diatur melalui Undang-Undang No 2 tahun 2002.  Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam UU tersebut menyebutkan bahwa Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melihat peristiwa saat ini polisi banyak sekali mengabaikan tugas pokoknya, sementara tugas sampingan menjadi prioritasnya, bisa kita cermati. Polresta Bogor melakukan sejumlah kegiatan. Mulai dari menurunkan duta Covid-19, membantu kegiatan vaksinasi, pameran UMKM, hingga mengawal bayi sakit menuju rumah sakit, padahal ada instansi lain yang seharusnya melakukan tugas tersebut. Apakah benar ini tugas pokok polisi?

Polisi mengawal rombongan yang tidak sabar ingin melintas dengan cepat dan menembus antrian macetnya lalu lintas. Tidak jarang juga polisi mengawal besan yang ingin hajatan pernikahan atau hajatan, bahkan kadang rombongan artis yang akan manggung di suatu wilayah, karena mendapat bayaran yang menjanjikan.

Sejumlah kegiatan ini bukanlah tugas utama kepolisian yang justru tumpang tindih dengan tugas departemen yang lain. Ironis, sementara tugas pokoknya mereka abaikan.

Bagaimana Islam memandang tugas Polisi, atau Syurti?

Kepolisian adalah alat utama negara dalam menjaga keamanan. Dalam negara khilafah, urusan keamanan negara ditangani oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri, yang dipimpin oleh Direktur Keamanan Dalam Negeri. Departemen ini mempunyai Kantor Wilayah di setiap wilayah. Kantor Wilayah Keamanan Dalam Negeri di wilayah tersebut dipimpin oleh Kepala Kepolisian di wilayah itu.

Secara hirarki birokrasi, Kepala Kepolisian yang mengepalai Kantor Wilayah Keamanan Dalam Negeri di suatu wilayah berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri, tetapi secara teknis pelaksanaan tugas di lapangan (wilayah) berada di bawah Wali (Kepala Daerah tingkat I). Semua fungsi dan tugasnya diatur dalam UU khusus. Departemen Keamanan Dalam Negeri ini juga berhak untuk menggunakan polisi kapan saja, di mana perintahnya bersifat mengikat.

Polisi adalah laki-laki baligh dan warga negara khilafah. Perempuan juga berhak untuk menjadi polisi. Keberadaannya dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh kaum perempuan, yang terkait langsung dengan masalah keamanan dalam negeri. Dalam hal ini, semua tugas dan fungsinya diatur dalam UU khusus, sesuai dengan ketentuan hukum syara’.

Polisi dibagi menjadi dua: Pertama, polisi militer. Kedua, polisi yang menjadi alat kekuasaan. Mereka mempunyai uniform(seragam) tersendiri. Tanda dan simbol yang khas untuk menjaga keamanan. Sedangkan polisi militer merupakan satuan tentara, yang mempunyai identitas yang menonjol dibanding tentara yang lain, untuk mendisplinkan urusan tentara. Polisi militer ini bagian dari tentara, yang mengikuti Panglima Perang (Amir al-Jihad), atau berada di bawah Departemen Perang.

Karena itu, polisi yang berada di bawah tangan penguasa, sebagai alat kekuasaan, adalah polisi biasa, bukan polisi militer. Dalam hal ini, satuan polisi ini berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri. Dalam hadits Bukhari dituturkan, “Qais bin Sa’ad ketika itu berada di depan Nabi SAW layaknya kepala polisi dengan amir (kepala negara).” Qais bin Sa’ad di sini adalah Qais bin Sa’ad bin ‘Ubadah al-Anshari al-Khazraji.

Meskipun boleh saja khalifah menetapkan seluruh kepolisian, baik polisi biasa maupun polisi militer, berada di bawah tentara, atau di bawah Departemen Perang. Boleh juga dipisah, dan dijadikan satu dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Semuanya diserahkan kepada pandangan dan ijtihad khalifah.

Jika khalifah nanti memilih untuk dipisah, maka polisi yang bertugas menjaga keamanan dalam negeri ini merupakan alat kekuasaan, yang berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri. Departemen ini merupakan struktur tersendiri yang langsung berada di bawah khalifah, sebagaimana struktur pemerintahan yang lain.

Kepolisian bukan departemen atau badan yang berdiri sendiri, langsung di bawah kepala negara. Karena ia merupakan alat kekuasaan yang berada di tangan penguasa. Kewenangannya pun dibatasi oleh UU. Tetapi, sebagai alat kekuasaan, tugas dan fungsinya jelas mulia, untuk menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran.

Dengan tugas dan fungsi tersebut, kepolisian jauh dari kepentingan kelompok, partai atau orang-orang tertentu. Dia bekerja untuk sistem, bukan person, kelompok atau kroni. Untuk menjalankan tugasnya itu, polisi harus mempunyai karakter yang unik, seperti keikhlasan, akhlak yang baik, seperti sikap tawadhu’, tidak sombong dan arogan, kasih sayang, tindak tanduknya baik, seperti murah senyum, mengucapkan salam, menjauhi perkara syubhat, bijak dan lapang dada, menjaga lisan, berani, jujur, amanah, taat, berwibawa dan tegas. (https://mediaumat.news/kepolisian-dalam-negara-khilafah)

Wallahua’lam bishawab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.