Polemik Pembatalan Haji: Pandemi atau Defisit Anggaran?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh Farizatul Ilmi (Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah)

 

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang harus ditunaikan oleh seorang muslim, terlepas dari mampu atau tidaknya. Jika mampu silahkan daftar untuk mengisi kuota kursi haji sedangkan jika tidak mampu maka terus bersabar dan berikhtiar untuk bisa melaksanakan rukun islam yang kelima ini.

Namun saat ini, keberangkatan haji sudah dua tahun sejak tahun 2020 ditunda atau dibatalkan keberangkatannya oleh pemerintah dikarenakan dunia masih dilanda pandemi Covid-19. Mengapa menjadi polemik? Mari kita simak fakta berikut :

Menurut Kemenag Yaqut Cholil Qoumas pada Konferensi pers yang belum lama ini dengan resmi telah mengumumkan pembatalan keberangkatan haji kedua kalinya di tahun 2021 yang sebelumnya juga sudah dibatalkan di tahun 2020. Pembatalan ini guna untuk menjaga dan melindungi WNI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini merupakan kebijakan pemerintah yaitu Kemenag bahwa kebijakan ini merupakan suatu bentuk upaya dalam menanggulangi pandemi Covid-19 yang sempat mengalami lonjakan pasca libur lebaran bulan Mei kemarin. Yaqut mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 perihal pembatalan keberangkatan haji tersebut.

Selain itu, alasannya dibatalkan keberangkatan jemaah haji tahun ini menurutnya adalah karena Kerajaan Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggara ibadah haji tahun 2021. Akibat kasus Covid-19, Arab Saudi juga belum mengundang Indonesia untuk menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji. (https://www.cnbcindonesia.com, 06/06/2021).

Yang kedua bahwa terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji ini menuai kontroversi. Adapun isu-isunya adalah sebagai berikut :

1. Isu soal dana haji 2021.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa Ia menjamin dana haji tersebut aman dan Ia menepis isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Muhadjir setelah mendapatkan penjelasan mengenai pengelolaan dana haji dari Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu. Muhadjir juga menegaskan bahwa BPKH merupakan badan yang independen dan profesional yang tidak bisa dicampuri oleh siapa pun sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

2. Isu pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 karena minimnya lobi.

Kantor staf presiden (KSP) mengatakan bahwa hubungan pemerintah Indonesia dengan Arab saudi dalam keadaan baik-baik saja. Arab saudi juga belum mengeluarkan dengan resmi kuota di berbagai negara. Ia juga mengatakan pembatalan ini tidak ada hubungannya dengan kuat atau lemahnya lobi.

3. Karena adanya utang Indonesia ke Arab Saudi

Menteri Agama Yaqut Cholil mengatakan Indonesia ini tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Ia juga katakan Info soal tagihan yang belum dibayar itu 100 persen adalah hoaks, berita sampah, tidak usah dipercaya.

4. Anggapan Pembatalan Haji 2021 Terburu-buru

Yaqut Cholil membantah anggapan tersebut bahwa pembatalan haji 2021 terburu-buru. Ia mengatakan pembatalan tersebut sudah melalui kajian yang mendalam, yang mencakup pelaksanaan ibadah, aspek kesehatan, dan juga waktu persiapan.

5. Narasi Pemerintah Sembunyi di Balik Covid-19′

Madsuki Badlowi menepis narasi bahwa pemerintah sembunyi dibalik Covid-19 untuk menutupi kegagalan lobi ke pemerintah Arab saudi itu tidak benar adanya, Pungkasnya.
(http://www.news.detik.com, 05/06/2021)

Dari fakta-fakta di atas bisa kita simpulkan bahwa munculnya polemik ditengah masyarakat terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dan negara Indonesia dalam menjamin pelaksanaan ibadah haji. Kenapa dikatakan demikian? Dikatakan bahwa ada 11 negara yang diperbolehkan masuk ke Arab Saudi, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, Jepang, Swiss, Italia, Irlandia, serta Uni Emirat Arab. Sedangkan Indonesia sendiri yang merupakan negara muslim terbesar di dunia tidak termasuk dalam daftar negara yang diperbolehkan masuk ke Arab Saudi. Padahal Indonesia sendiri memiliki warga negara muslim terbanyak. Kenapa pemerintah tidak bisa mengusahakan atau mengupayakan agar tidak terjadi pembatalan yang kedua kalinya. Padahal dari jauh hari setidaknya pemerintah sudah bisa atasi ini karena bukan kerjaan baru lagi, ini merupakan program tahunan yang merupakan kinerja pemerintah untuk memfasilitasi rakyatnya agar terlaksana rukun Islam yang kelima.

Dan juga terkait dana haji, pemerintah seolah memberikan penjelasan yang kurang memuaskan akal, dana haji yang sudah di simpankan oleh jemaah kini bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya, tidak tau kemana dana tersebut. Sehingga muncul berbagai spekulasi-spekulasi di tengah masyarakat. Seharusnya pemerintah memberikan statment yang mampu memuaskan akal para jemaah.

Belum lagi isu jikalau jemaah haji ingin menarik uangnya kembali, pemerintah katakan boleh saja tapi tidak akan lagi diberikan porsi kursi untuk jemaah haji yang akan menarik uangnya kembali. Ini terkesan mengecewakan jemaah dan terkesan inkonsisten, padahal tugas dari pemerintah itu adalah menjadi fasilitator bagi rakyatnya.

Sebenarnya timbulnya berbagai polemik ini bukan sebatas kurangnya penjelasan yang tidak memuaskan akal melainkan kebijakan pemerintah seringkali tidak konsisten. Implementasinya pun juga buruk sehingga membuat hilangnya kepercayaan di tengah masyarakat terkait putusan tentang pembatalan haji. Ditambah lagi diperkuat dengan maraknya kasus korupsi dan penyelewengan uang rakyat. Sehingga makin menambah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa polemik pembatalan keberangkatan haji ini terjadi karena diterapkannya asas sekularisme yaitu pemisahan agama dalam kehidupan. Artinya apa? Pemerintah tidak lagi mengedepankan kewajiban beribadah tetapi melihat pada sisi yang lain yaitu pada aspek keuangan atau aspek ekonomi saja. Sehingga terlihat jelas tidak adanya tugas pemerintah sebagai fasilitator atau pelayan bagi rakyatnya untuk menunaikan kewajiban beribadah haji. Dan juga terkait pengelolaan ibadah haji telah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam memfasilitasi rakyatnya agar bisa melakukan ibadah haji dengan mudah dan tentram, tidak terkesan menyulitkan.

Bisa dilihat kembali dalam sejarah pada masa Utsmaniah, Khalifah Abdul Hamid II, saat itu Khilafah membangun sarana transportasi massal dari Istanbul, Damaskus hingga Madinah untuk mengangkut jemaah haji. Dana yang dipakai pun bersumber dari pos pemasukan negara yaitu fa’i, pengelolaan kepemilikan umum, dan sedekah, bukan bersumber dari dana jemaah

Begitu pun di masa Abbasiyyah, Khalifah Abbasiyyah, Harun ar-Rasyid, membangun jalur haji dari Irak hingga Hijaz (Makkah-Madinah). Di tiap titik dibangun pos layanan umum yang menyediakan logistik, termasuk dana zakat bagi yang kehabisan bekal. Khalifah Harun ar-Rasyid bukan mencari keuntungan melainkan untuk kemaslahatan dan mempermudah jemaah haji.

Hal teknis lainnya, akan diatur kuota jemaah haji dan umrah untuk diprioritaskan jemaah yang jelas sudah memenuhi syarat dan mampu, serta lebih memprioritaskan jemaah yang belum pernah berangkat haji. Kewajiban haji dan umrah hanya sekali seumur hidup. Seperti pada Hadist Rasulullah SAW bahwa “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berkhotbah di hadapan kami dan berkata, “Allah telah mewajibkan haji pada kalian.” Lantas Al Aqro’ bin Habis, ia berkata, “Apakah haji tersebut wajib setiap tahun?” Beliau berkata, “Seandainya iya, maka akan kukatakan wajib (setiap tahun). Namun haji cuma wajib sekali. Siapa yang lebih dari sekali, maka itu hanyalah haji yang sunah.” Dikeluarkan oleh yang lima selain Imam Tirmidzi. (HR Abu Daud no. 1721, Ibnu Majah no. 2886, An Nasai no. 2621, Ahmad 5: 331. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih)

Dengan demikian jikalau asas sekularisme yang masih terus dipakai hingga nanti, tidak terlepas kemungkinan bahwa polemik dan pengelolaan terkait ibadah haji akan semakin ngawur dan tak konsisten. Sedangkan jika asas yang dipakai adalah Islam sudah pasti polemik terkait ibadah haji akan mudah diatasi dan pengelolaannya pun pasti sesuai dengan syariah Islam dan rakyat pun akan mendapati bahwa pemerintah benar-benar menjadi pelayan atau fasilitator bagi rakyatnya, bahwa rakyat akan mudah melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya.

Wallahu a’lam bish-showwab

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.