Pinjaman Online Ilegal, Aktivitas Ribawi Legal?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh : Yulia Ummu Zaky (Pegiat Literasi)

 

Seiring dengan perkembangan teknologi sistem informasi, muncul berbagai aktivitas masyarakat baik yang bermanfaat maupun meresahkan. Di antaranya adalah pinjaman online. Iming-iming kemudahan untuk mendapatkan pinjaman pun berhasil memikat hati pencari modal. Tak hanya kalangan muda yang aktif di sosial media yang tertarik untuk berutang, ibu-ibu pun terpikat karena desakan keadaan. Tanpa berfikir panjang, mereka segera berutang agar permasalahan segera terselesaikan.

 

Padahal, mereka tidak mengetahui tentang urusan membayar utang. Kerumitan dan kesulitan yang akan datang, mungkin tidak sempat terfikirkan. Akhirnya, banyak yang kaget, stress, bahkan ada yang bunuh diri ketika mereka mendapatkan tagihan. Masyarakat dibuat bingung, resah, dan khawatir, karena mereka juga bisa mendapatkan imbasnya. Lantas bagaimana agar permasalahan ini terselesaikan?

 

Realitas Dampak Pinjaman Online

 

Seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah telah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena tak bisa membayar utang dari pinjaman online. Pihak kepolisian telah menangkap karyawan pinjaman online (pinjol) sebanyak tujuh tersangka yang memiliki peran sebagai operator SMS blasting dan penagih utang. Mereka mendapatkan bayaran sekitar Rp. 15 hingga Rp. 20 juta per bulan. Mereka diduga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ancaman dan teror terhadap ibu di wonogiri itu. Mereka bekerja di banyak perusahaan atau lembaga pinjaman online. (Tribunnews.com, jum’at, 15 Oktober 2021).

 

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengarahkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, agar melakukan moratorium atau menghentikan sementara penerbitan izin bagi penyelenggara sistem elektronik atas pinjaman online. Kemkominfo juga melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Arahan Presiden ini disampaikan dalam rapat terbatas dengan Menko perekonomian, Gubernur, Ketua Dewan Komisioner, dan Kapolri. Jokowi menyatakan persoalan pinjol ilegal ini merugikan masyarakat, sehingga harus segera ditangani. Salah satunya dengan menutup akun pinjol oleh Kementerian Kominfo. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melakukan moratorium penerbitan izin fintech atas pinjol baru. (Bisnis.com, Jum’at, 15 Oktober 2021)

 

Pinjaman Online Legal dan Ilegal

 

Berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini terkait pinjaman online membuat masyarakat harus lebih hati-hati, agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pinjaman online. Sebelumnya, pinjaman online ini memang diperbolehkan alias legal dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, karena kemudahan akses sosial media, muncullah banyak lembaga pinjaman online yang ilegal. Hal ini terdeteksi oleh pihak Kemkominfo. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ada lembaga pinjaman online yang legal dan ilegal? Jika legal berati memang diperbolehkan beroperasi dan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mengambilnya.

Padahal, potensi kerugian dan kekacauan di masyarakat tentu sudah bisa diperkirakan. Sementara, masyarakat banyak yang awam dan kurang memahami dampak atau konskwensi apa yang bakal diterima ketika terlibat dengan pinjaman online. Apalagi, kalau mereka terjebak dengan permainan pinjaman online ilegal. Ancaman dan teror bisa jadi tidak hanya mengenai dirinya, tapi bisa mengenai orang-orang di sekitarnya juga. Baik pinjaman online legal maupun ilegal pasti berdampak pada kekacauan ketika peminjam tidak bisa membayar cicilan atau melunasi utang.

 

Pinjaman Online adalah Aktifitas Ribawi yang Diharamkan

 

Realitas aktifitas pinjaman online adalah terbukti dengan adanya bunga yang besar, bahkan sangat besar, sehingga keuntungan besar bisa didapatkan oleh Lembaga Pinjaman Online. Dalam Islam, hal ini termasuk aktifitas ribawi yang diharamkan. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 278 – 280:

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui “

 

Dan juga dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 276:

 

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa” .

 

Selain itu disebutkan pula dalam Al Qur’an surat Ar-Rum ayat 39:

 

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

 

Jadi, segala bentuk aktifitas yang memberikan tambahan pada transaksi hutang piutang dan pinjam meminjam adalah riba. Maka, diharamkan kaum muslimin untuk mengambilnya. Kalau haram, kenapa dilegalkan?

 

Sistem Kapitalis Sekuler Melegalkan Riba

 

Ketika Islam mengharamkan riba, beda halnya dengan sistem kapitalis sekuler. Segala bentuk transaksi dalam sistem kapitalis sekuler diarahkan pada keuntungan sebagai hal yang utama. Asas halal haram tidak lagi menjadi prioritas. Dengan pertimbangan perkembangan perekonomian, transaksi yang haram pun bisa dilegalkan. Karena, manfaat yang diberikan dianggap sebagai potensi kenaikan perekonomian. Manfaat yang diperoleh tentunya hanya dapat dinikmati oleh para pemilik modal, sedangkan rakyat kecil hanya menjadi korban dan menerima dampak kerusakan.

Masyarakat sekuler tidak memperhatikan aturan agama dalam berbagai bidang, termasuk aktivitas ribawi. Karena, agama dipisahkan dari kehidupan. Urusan duniawi adalah urusan manusia dengan potensi akalnya untuk bebas melakukan sesuatu yang diinginkannya. Sementara, agama hanya mengurusi tentang ibadah ritual saja. Maka, wajar jika banyak dijumpai individu-individu yang rajin beribadah, tapi melakukan aktivitas ribawi.

 

Islam Mendidik Ummatnya agar Taat Syari’at

 

Ketika keimanan telah menancap dalam dada seorang muslim, maka konsekwensi taat sudah menjadi keharusan. Syari’at Islam mengatur segala aktivitas manusia agar terwujud kemaslahatan dan menjauhi kemadlaratan. Aturan Islam berasal dari sang Khaliq (pencipta manusia). Tentunya, Allah lah yang mengetahui apa saja yang akan membawa kemaslahatan dan apa saja yang akan mendatangkan kemadlaratan bagi manusia. Maka, selayaknya hamba-Nya mentaati syariat-Nya.

 

Oleh karena itu, sistem kapitalis sekuler yang mengambil aturan hanya dari akal manusia, sudah selayaknya kita tinggalkan. Hanya Islam satu-satunya yang layak untuk diterapkan. Bahkan, keberkahan akan didapatkan bagi suatu negeri yang menerapkan aturan-Nya. Tentang keberkahan ini, Allah SWT menegaskan:

 

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al A’raf : 96)

Wallahu A’lam bis-Shawwab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.