Pilkada Jalan, Kluster Bertebaran

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh: Ika Suhesti, S.Ikom

Gelombang permintaan agar pilkada serentak ditunda datang lagi. Setelah NU dan Muhammadiyah, kali ini desakan agar pemerintah menunda pemilihan kepala daerah datang dari tenaga kesehatan. Persatuan Perawat Nasional Indonesia meminta kepada presiden dan para pemangku jabatan untuk menunda pilkada serentak selama pandemi covid 19 belum terkendali. (www.cnnindonesia.com 22/9/2020)

Pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di 270 daerah tersebut, dikhawatirkan akan menjadi kluster baru penyebaran virus sars CoV2. Karena salah satu agenda dalam pilkada adalah kampanye yang hampir pasti mengundang kerumunan massa. Di tengah keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan, jika terjadi gelombang baru penularan covid 19, maka beban para tenaga kesehatan akan bertambah dan akan semakin sulit diprediksi kapan pandemi ini bisa teratasi.

Dilansir dari detik.com, 21/9, meskipun pernyataan protes datang dari berbagai kalangan, nyatanya hal tersebut tidak membuat pemerintah bergeming dan akan tetap melaksanakan pilkada sesuai dengan jadwal. Bahkan ketika keberatan tersebut datang dari tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam melawan pandemi covid 19. Ratusan dokter sudah jadi korban, perawat pun banyak yang berguguran. Tetapi hal tersebut nampaknya hanya dianggap angka tanpa jiwa. Suara mereka tak didengar oleh penguasa.

Kontradiktif dengan pernyataan presiden beberapa waktu yang lalu setelah sejumlah negara memboikot Indonesia. Saat itu Jokowi menyatakan bahwa fokus pemerintah adalah menangani covid. Jika memang kesehatan dan penanganan covid 19 menjadi prioritas, seharusnya pemerintah bisa menunda pelaksanaan pilkada yang berpotensi menjadi mega kluster karena adanya kerumunan masa saat kampanye. Bukankah negara ini negara demokrasi yang katanya menjunjung tinggi kebebasan untuk berpendapat?

Kebebasan berpendapat hanya menjadi ilusi dalam demokrasi. Faktanya kebijakan yang diambil pemerintah jarang sekali yang berpihak kepada rakyat. Di satu sisi mengatakan utamakan kesehatan tapi di sisi lain keinginan untuk melanggengkan kekuasaan lebih besar dari pada keselamatan bangsa dan negara. Begitulah demokrasi dengan masa kepemimpinan 5 tahun. Alih-alih mensejahterakan rakyat, mesin-mesin politik terus bekerja untuk mempersiapkan perebutan kekuasaan periode berikutnya.

Ironis bukan, demokrasi yang selama ini diartikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat faktanya tidak demikian adanya. Bahkan ada undang-undang ITE yang justru menjadi senjata untuk menikam yang tidak sependapat dengan pemerintah. Lantas apakah kita masih mau diperdaya oleh sistem yang diimpor dari negara penjajah?

Berbeda dengan demokrasi yang pada kenyataanya abai terhadap suara rakyat, kisah-kisah kepemimpinan Islam justru sudah membentang dengan kegemilanganya. Dalam berbagai riwayat disebutkan para pemimpin negara yang pada masa itu menerapkan sistem Islam sangat menghargai pendapat masyarakat yang dipimpinya. Seperti  Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang medengarkan seorang delegasi dari Hijaz yang kala itu baru berusia dua belas tahhun. Sang Khalifah tak segan menerima pendapat dari seorang bocah sekalipun, jika apa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran. Hal tersebut salah satu gambaran betapa pemerintahan saat itu sangat menghargai pendapat rakyat.

Bagaimana pula sikap Al Mu’tasim Billah khalifah ke-delapan bani Abbasiyah, ketika mengetahui jeritan perempuan yang dilecehkan tentara Romawi. Lantas mengambil sikap untuk kemudian menurunkan ribuan pasukan demi melindungi kehormatan perempuan yang menjadi tawanan tentara Romawi tersebut. Saking banyaknya pasukan yang dikirim oleh sang khalifah, disebutkan pasukan yang dikirim Al Mu’tasim Billah tidak terputus dari pintu istana Khalifah hingga kota Amoria.

Dalam sebuah hadist disebutkan “hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455 dan disahihkan al Albani). Demikian berharganya nyawa kaum muslim dalam Islam, karena itu dalam sistem islam seorang kepala negara (khalifah) akan menjadi pelindung bagi rakyatnya. Menjaga keselamatan umat yang berada dibawah naunganya. Allahualam bishowab.

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.