Pertarungan Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan, Bagaimana Posisi Indonesia?

Oleh: Yuyun Daliman

Kawasan Laut Cina Selatan memanas. Di lansir dari laman berita internasional CNN Indonesia tanggal 02/08/2020: Duta Besar China dan Perwakilan Tinggi Australia untuk India terlibat perdebatan sengit di Twitter tentang Laut China Selatan. Australia membela Amerika Serikat yang menolak klaim sepihak China atas 90 % wilayah Laut China Selatan.

Pertarungan antara Amerika Serikat dan China sudah nampak saat keduanya melakukan manuver di kawasan perairan laut Cina Selatan dengan mengerahkan kekuatan militernya masing-masing. Sejak Juli lalu Amerika Serikat telah mengirim dua kapal induknya ke Laut Cina Selatan untuk menggelar latihan .

Sementara itu militer China atau Tentara Pembebasan Rakyat ( PLA) juga menggelar latihan serangan maritim di Laut China Selatan dan mengerahkan sejumlah pesawat perang ke salah satu pulau di perairan tersebut ( CNN Indonesia 21/07/2020). Surat Kabar pemerintah China Global Times, pada Senin 20 Juli melaporkan latihan perang tersebut dilakukan ketika ketegangan antara China dan Amerika Serikat kian memanas, terutama setelah Negeri Paman Sam secara agresif terus mengirim pesawat tempur dan kapal induk mereka ke Laut China Selatan.

Sejumlah peristiwa yang terjadi sejak awal 2020 tersebut menunjukkan ketegangan antara dua kekuatan besar di dunia ini semakin memanas dan kemungkinan terburuknya adalah meletusnya perang . Hal ini tentu sangat berbahaya bagi negara – negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Laut China Selatan adalah laut tepi, bagian dari Samudra Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka himgga Selat Taiwan dengan luas kurang lebih 3500000 kilometer persegi. Posisinya sangat strategis karena sepertiga kapal di dunia melintasinya dan merupakan salah satu jalur perdagangan bagi negara -negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Laut China Selatan juga disinyalir memiliki banyak kekayaan sumber daya alam. Laut China Selatan juga merupakan jalur distribusi minyak dunia.

Laut China Selatan menjadi perairan rawan konflik setelah Beijing mengklaim 90% wilayah perairan Laut China Selatan yang bersinggungan dengan teritorial dan zona ekonomi eksklusif ( ZEE) negara negara sekitar nya seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan juga Taiwan. Agresivitas China di Laut China Selatan juga sempat memicu friksi dengan Vietnam, Malaysia juga Indonesia ketika kapal ikan dan kapal patroli Tiongkok menerobos ZEE Indonesia dekat Natuna.

Sebenarnya Amerika Serikat secara geografis tidak memiliki satupun hak di wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan. Namun bagi Amerika, dominasi China di Laut China Selatan adalah ilegal dan sebuah pelanggaran berat hukum internasional . Dilansir dari laman berita VIVA MILITER tanggal 5/8/2020 Komandan Angkatan Darat Amerika , Jenderal James McConville memastikan akan berusaha keras untuk mengakhiri dominasi China di kawasan Laut China Selatan. Amerika Serikat pun meningkatkan patrolinya di kawasan ini dan menyebutkan kegiatan tersebut dilakukan atas dasar untuk mengamankan dan menjaga stabilltitas kawasan Laut China Selatan.
Amerika Serikat menginginkan kawasan Laut China Selatan menjadi perairan internasional yang bisa dilewati siapa saja.

Di lansir dari laman berita CNN Indonesia tanggal 28/7/2020, negara Filipina sendiri memilih untuk menganggap sengketa di Laut China Selatan hanya sebagai isu diplomatik karena Manila tidak sanggup jika harus berperang dengan China dan memilih untuk tidak menandatangani keputusan pengadilan arbitrase 2016 yang mendukung tuntutan Filipina terhadap China. Putusan arbitrase itu mementahkan seluruh klaim historis China Di Laut China Selatan , termasuk wilayah yang diperebutkan Beijing dan Manila .

Lalu bagaimana posisi Laut China Selatan bagi Indonesia? Menurut pengamat dan politisi muslimah Ustadzah Pratma Julia Sunjandari bagi Indonesia posisi Laut China Selatan juga strategis untuk pertahanan negara, karena perairannya memanjang antara pulau Sumatera dan Kalimantan ( Selat Karimata). Potensi ekonominya juga luar biasa karena setiap tahun menjadi lalu lintas perdagangan senilai sekitar USD 3T.

Maka tak heran jika Laut China Selatan begitu menggiurkan bagi negara-negara besar di zaman perdagangan bebas saat ini , termasuk Amerika Serikat.
Posisi Indonesia sendiri di kancah internasional bisa dikatakan lemah. Insiden Natuna 2020 terjadi karena Beijing mengklaim perairan Natuna masuk wilayah sembilan garis putus-putus ( nine dash line) tanpa melalui konvensi hukum laut PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea ( UNCLOS). UNCLOS adalah hasil dari konferensi PBB mengenai hukum laut yamg berlangsung sejak tahun 1973-1982.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan bahwa Indonesia ingin terus menjaga agar Laut China Selatan stabil dan damai. Menurutnya penting bagi semua pihak menghormati hukum yang telah menjadi kesepakatan internasional termasuk UNCLOS .

Sikap “netral” cenderung pasif dengan menghormati perjanjian UNCLOS menunjukkan kelemahan Indonesia karena terkungkung konvensi internasional yang dibuat negara penjajah. Padahal Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di Asia Tenggara semestinya bisa aktif memobilisasi kekuatan negara- negara di kawasan Asia Tenggara untuk menentang dominasi China maupun Amerika yang sama sama melakukan pelanggaran kedaulatan lautnya. Indonesia harusnya berani menolak kezhaliman dominasi negara penjajah kapitalis barat maupun timur dan memutus segala kesepakatan internasional yang merugikan.

Namun berharap Indonesia berani bersikap aktif , bebas, mandiri dalam kancah internasional termasuk dalam hal ini apa yang sedang terjadi di kawasan Laut China Selatan adalah jauh panggang dari api. Sesuatu yang memang tidak mungkin akan dilakukan karena posisi Indonesia hanyalah sebagai negara pengekor.

Indonesia telah terkungkung dalam kapitalisme global ( asing dan aseng). Jamak sudah diketahui kedua negara besar tersebut ( Amerika Serikat dan China) banyak memberi bantuan dalam bentuk investasi yang sejatinya adalah utang yang mengikat dan menjerat Indonesia menjadi negara “ pengekor dan “ terjajah”. Penjajahan terhadap negeri ini dalam bentuk neoimperialisme ( utang dalam bungkus investasi) menjadikan Indonesia tunduk dan keok terhadap superioritas Amerika Serikat dan China.
Banyak proyek China yang menjadi andalan rezim saat ini. Begitu pun dengan negeri-negeri muslim lain di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Kondisinya setali tiga uang dengan Indonesia. Bayangkan jika ketiga negara ini bersatu dengan kekuatan sumber daya alam dan manusia nya dan visi yang shahih maka akan menghasilkan kekuatan yang mampu menggetarkan negara -negara kafir penjajah.

Namun apa boleh buat Indonesia tidak mempunya daya karena bukan Islam yang menjadi standar dan pedoman dalam berpolitik. Visi yang shahih yaitu Islam tidak menjadi asas dan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, padahal hanya Islam yang menjamin “kedaulatan” sebagai bangsa.

Maka tidak ada pilihan lain bagi Indonesia dan negeri- negeri muslim untuk mampu bersikap aktif bebas mandiri melawan hegemoni negara -negara kafir penjajah kecuali dengan menjadikan Islam sebagai sistem hidup dan kehidupan ( the way of life).
Hanya bila landasan negara adalah aqidah Islam , hukum-hukum dan sistem yang diterapkan adalah Islam sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW maka kaum muslimin akan meraih kejayaan. Menjadi umat terbaik yang mampu mengusir negara –negara kafir penjajah seperti Amerika Serikat dan China dari seluruh negeri kaum muslimin dan kembali menyatukan umat Islam dalam satu negara. Semua itu akan bisa terwujud dengan tegaknya Khilafah Islamiyyah . Khilafah akan menjadi solusi dari berbagai krisis dan konflik yang terjadi saat ini.

Berkaitan dengan hal tersebut Rasulullah SAW telah bersabda: Allah memperlihatkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat bumi dari bagian Timur hingga bagian Barat. Dan kekuasaan umatku akan mencapai semua wilayah yang aku lihat itu ( HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Inilah berita gembira sekaligus janji Allah SWT melalui lisan Nabi SAW. Dan janji Allah pasti terwujud.
Demikianlah tidak ada kekuatan yang apple to apple yang mampu menghadapi kapitalisme global kecuali kekuatan yang sama besarnya yaitu Khilafah. Dan Barat paham betul dengan hal ini maka tidak heran berbagai upaya dilakukan untuk membendung tegaknya Khilafah. Wallahu’alam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *