Peran Ormas Dalam Lingkaran Demokrasi

Oleh : MunaRachman (Aktivis Dakwah, Member Pena Muslimah Cilacap dan Pemerhati Politik)

Pengakuan KH.Said Aqil Siroj bikin kaget warga NU kultural. Mendengar pernyataan langsung dari ketua PBNU tersebut membuat warga Nahdliyin pantas kaget karena NU sendiri bukanlah parpol yang berkewajiban mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) pada pemilu lalu.

NU sebagai ormas islam terbesar hanya melakukan kerja – kerja yang berorientasi untuk mendidik umat.

NU tidak pernah berafiliasi dengan partai hingga calon presiden manapun.
“Kerja-kerja NU lillahi ta’ala untuk perbaikan dan kemajuan umat. Di desa – desa jemaah NU nggak ngerti apa-apa soal politik . Mereka hanya tahu bagaimana hidupnya terus berlanjut, bisa sekolahkan anak ke pesantren-pesantren “, terang Adi Prayitno pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah.

Rizal Ramli pun ikut menuturkan , menurutnya pemimpin – pemimpin formal NU membuat NU menjadi kecil dengan menjadikannya sekadar kendaraan sewaan,bahkan bersedia pakai plat merah. Padahal akar NU adalah plat hitam, organisasi masyarakat yang berjuang untuk keadilan dan kemakmuran rakyat .

Dalam video yang beredar , Kyai Said berbicara soal ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini. Dia membeberkan sejumlah ‘borok’ dari pemerintahan saat ini. Said Aqil mengatakan “Ketika pilpres suara kita dimanfaatkan. Tapi ketika selesai,kita ditinggal “. https://www.rmolbanten.com/read /2019/12/29/14020/Sebut – Pilpres – Pengakuan – KH. Said – Aqil – Siroj – Bikin – Kaget – Warga – NU – Kultural-

Alih-alih tidak dipenuhinya janji Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menagih janji, yaitu menagih kredit murah 1,5 Triliyun ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang akhirnya berbuntut panjang.

Mantan Sekretaris BUMN ,Said Didu ikut mengomentari janji Sri Mulyani ke PBNU . Melalui akun Twitternya ,Said Didu mengatakan, ada hal prinsip yang harus di ketahui publik terkait janji Sri Mulyani kepada PBNU . Ia mempertanyakan kewenangan Menkeu bagi – bagi uang kepada ormas . Jika sumber keuangan dari APBN , apa dasar hukumnya ? Jika sumbernya perbankan,berarti Menkeu mengintervensi bank
” Jika demi suara , berarti Menkeu sudah berpolitik,” tegas Said Didu,Sabtu (28/12/2019).
https://pojok satu.id/news / berita – nasional /2019/12/28/apa – urusannya- sri – mulyani – bagi – bagi – duit – rp 15 – triliun – ke – ormas /

Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum bahwa ormas selalu menjadi rebutan partai atau kontestan pemilu , untuk meraup suara memenangkan sang kontestan. Di tengah arus politik sekuler yang transaksional, sang kontestan memberi sejumlah janji dan menawarkan imbalan atas dukungan tersebut. Ormas (Islam) tertentu yang mengambil alih tanggung jawab sudahlah tidak memperhatikan harga dirinya , marwahnya sebagai ormas yang memiliki visi misi yang mulia. Semua sirna setelah disentuh oleh para kontestan pemilu dan mendapatkan timbal balik atau imbalan setelah mendukung kontestan pemilu tersebut. Apapun akan dilakukan oleh ormas tersebut .Bekerja keras siang dan malam bahkan sampai mengerahkan seluruh ide, metode , pikirannya untuk berupaya agar kontestan pemilu yang meminta dukungan tersebut meraup suara terbanyak mendapatkan kemenangan saat pemilu. Namun, setelah pemilu berlalu , berlalu pula lah janji – janji kontestan pemilu yang didukungnya itu dalam memberikan imbalan atas jasa yang dilakukan oleh ormas tersebut.

Pengakuan ketua ormas ini hanya menegaskan bahwa rezim sekuler demokrasi berkarakter ingkar janji dan hanya memanfaatkan rakyat dan ormas sebagai mesin pengeruk suara dan pendorong mobil mogoknya. Karena semuan kemenangan distandarisasi suara terbanyak, bukan kebenaran.

Hendaknya menjadi i’tibar bahwa ormas tidak boleh beralih dari tanggung jawab amar ma’ruf nahi munkar (QS. Ali Imran: 104) dan muhasabah Lil hukkam sesuai misi kehadirannya di tengah masyarakat. Semua dilakukan tanpa imbalan dari penguasa,tidak berkompromi dengan kezalimannya dan selalu berpegang teguh pada prinsip syariat dengan hanya mengharap ridho Allah SWT. Amal inilah yang saat ini menjadi kebutuhan hakiki umat bukan dana dan suntikan modal yang justru membuat umat tidak menyadari pertentangan rezim dengan sistem kepemimpinan Islam.

Wallohu a’lam bish-shawab. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *