Penghapusan Tenaga Honorer, Bukti Tidak Adilnya Kapitalis

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh Apt. Dian Budiarti, S.Farm

Sistem kapitalis memang tidak pernah memihak pada rakyat. Termasuk dalam hal lapangan kerja. Setelah tenaga kerja asing yang banyak masuk ke negeri ini, membuat lapangan kerja bagi rakyat sendiri semakin menyempit. Sekarang, pemerintah berencana melakukan penghapusan tenaga honorer mulai tahun 2023.

Wacana ini disampaikan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. “Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan 2023,” kata Tjahjo Kumolo.

status pegawai pemerintah di 2023 nanti hanya ada dua saja yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kedua status tersebut disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Terkait petugas kebersihan dan keamanan, dia mengatakan hal tersebut akan dipenuhi melalui tenaga alih daya atau pihak ke tiga. Dikutip dari liputan6.com (22/1/2022).

Alasan yang dilontarkan terkait dengan penghapusan pekerja honorer ini karena adanya sistem orang dalam yang bisa membawa masuk seseorang untuk bekerja di intansi tersebut. Adapun bagi para eks pekerja honorer mereka bisa menjadi PNS dengan mengikuti seleksi CPNS dan PPPK.

Hal ini membuat ketar-ketir para pekerja honorer karena bisa jadi, mulai tahun depan mereka akan kehilangan pekerjaannya. Meskipun, para pekerja honorer bisa diangkat penjadi ASN tetapi mereka tetap harus mengikuti seleksi ketat CPNS dan PPPK. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN melalui jalur seleksi CPNS jelas memberatkan untuk mereka. Belum tentu semuanya bisa lulus seleksi, jika tidak lulus mereka harus siap kehilangan pekerjaannya. Padahal mereka sudah bekerja selama paling sedikit 18 tahun.

Maka, Tak mengherankan jika kebijakan baru ini mendapatkan penolakan keras dari kalangan pekerja honorer seperti Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I), Titi Purwaningsih yang menilai kebijakan penghapusan status tenaga honorer pada 2023 itu tidak manusiawi. Pemerintah tidak memberikan kepastian bagaimana nasib tenaga honorer. Padahal pekerja honorer sendiri memiliki payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) 48 juncto PP nomor 43 dan PP nomor 56 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS.

Seharusnya pengangkatan ASN dari pegawai honorer tidak memerlukan seleksi kembali, karena mereka telah mengabdi selama belasan tahun, dan menunggu untuk diangkat menjadi PNS. Pengangkatan mereka melalui jalur seleksi CPNS akan menimbulkan rasa ketidakadilan belum lagi berkaca dari kasus seleksi CPNS sebelumnya yang banyak menuai pro dan kontra terkait adanya pengaturan nilai dan lain sebagainya.

Kebijakan seperti ini bukanlah kebijakan yang memihak pada rakyat, karena hanya mementingkan untung rugi pemerintah tanpa melihat bagaimana kesejahteraan rakyat. Begitulah sistem kapitalis dalam mengatur dan membuat kebijakan, kemudian berdampak pada kesejahteraan rakyat. Dalam sistem Islam, lapangan kerja akan di jamin ketersediaannya. Tidak akan di biarkan pengangguran menumpuk, apalagi sampai mempekerjakan tenaga kerja asing dan mengabaikan para memuda negeri sendiri. Semua tenaga kerja akan disalurkan dan mendapat jaminan dan hak yang sama. Sudah selayaknya kita kembali kepada sistem dari Sang Pencipta, yang akan membawa kesejahteraan bagi manusia karena sesuai dengan fitrahnya.

Wallahu a’lam bishshawab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.