Penggalangan Charity di tengah Pandemi; Bentuk Panggilan Hati atau Pengambil Alihan Tanggungjawab?

Oleh : Tri Silvia (Aktivis Revowriter Tangerang)

Pandemi masih belum beranjak pergi. Berbagai prediksi kepergiannya pun terus saja bermunculan. Jutaan orang di dunia telah menjadi korban pandemi, yang ribuan diantaranya harus kehilangan nyawa. Sedangkan ratusan juta lainnya sedang berharap cemas menunggu kepergiannya. Akankah segera hilang dalam waktu dekat atau harus rela terus berjibaku, bulan demi bulan dan tahun demi tahun tersebab pandemi yang terjadi. Di Indonesia sendiri, di tengah wabah yang tidak pasti, masyarakat terus saja dibuat gamang dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Mulai dari digantungnya kebijakan lockdown, berbagai kompensasi yang tidak sesuai ekspektasi, kebijakan karantina yang tidak merata, tes massal yang belum juga jadi rencana, dilepaskannya puluhan ribu narapidana, hingga impor obat-obatan, APD, dan ventilator yang sebenarnya bisa saja diproduksi dalam negeri. Semuanya menambah beban rakyat yang seharusnya mendapat pemenuhan kebutuhan yang layak dari Pemerintah.

Adapun terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, pemerintah seakan tak menjadikannya sebagai prioritas utama. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah, dengan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dikeluarkannya telah membuat hampir seluruh aktivitas rakyat dibatasi, termasuk untuk aktivitas bekerja dan mencari nafkah. Banyak diantara para pekerja harian yang harus kehilangan mata pencaharian, disamping itu ada pula buruh dan tenaga kerja yang akhirnya harus dirumahkan sebab tidak adanya pemasukan untuk perusahaan. Alhasil mereka harus terus berfikir keras tentang bagaimana cara mereka untuk tetap bertahan hidup, minimal untuk makan sehari-hari.
Inilah kemudian yang menginisiasi para artis, influencer dan pengusaha untuk turun tangan berbagi. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk mengumpulkan donasi. Ada yang melakukan konser amal secara virtual, ada pula yang memberikan support berupa pemenuhan kebutuhan pokok untuk masyarakat, pembagian sembako, buka puasa gratis, warteg khusus bagi yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Kegiatan yang amat mulia dan patut dicontoh untuk yang lainnya. Namun sebenarnya apakah motivasi dibalik berbagai charity tersebut? Apakah mereka melakukannya sebagai panggilan hati ataukah bentuk pengambil alihan tanggungjawab?

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa pemerintah saat ini seakan tidak menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sebagai prioritas utama. Pemerintah justru mendorong para pengusaha dan para influencer untuk terus membantu masyarakat yang membutuhkan. Inilah yang kemudian dianggap sebagai pengambil alihan tanggungjawab. Carut marut covid-19 nyatanya tidak hanya menimpa masyarakat menengah kebawah, melainkan semua lapisan masyarakat, termasuk para pengusaha.

Ketidakmenentuan kondisi ekonomi, ditambah dengan buruknya pengelolaan keuangan Pemerintah nyatanya sangat mempengaruhi kondisi dan pola konsumsi masyarakat. Alhasil, hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi pendapatan bisnis para pengusaha. Lalu bagaimana caranya para pengusaha ini didorong untuk melakukan charity, sedang mereka sendiri adalah korban yang harusnya mendapat perhatian yang sama dari pemerintah?

Miris memang kondisi negeri ini. Di tengah kondisi pandemi, Pemerintah justru masih sibuk dengan penataan ibukota baru dan pengalihan dana untuk bantuan parsial, juga proses pengobatan pasien yang seringkali tidak tepat sasaran. Alih-alih menetapkan kebijakan lockdown dan menjamin segala kebutuhan pokok masyarakat.

Pemerintah justru cenderung abai dan seakan memberi komando para pengusaha dan para influencer untuk jadi garda terdepan untuk membantu masyarakat. Alhasil, kini kita melihat bahwa banyak masyarakat yang lebih mempercayai para pengusaha dan influencer dibandingkan Pemerintah. Lalu bagaimana negeri ini bisa berjalan jika roda masyarakat justru lebih ditentukan oleh para pengusaha dan influencer?

Pemerintah adalah sosok yang seharusnya berperan penting dalam sebuah negara, apalagi dengan kondisi wabah yang sedang menerpa hari ini. Ia memiliki kuasa untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kepentingan negara. Ia bisa mengkoordinir semua potensi keilmuan yang ada untuk membantu selesaikan permasalahan covid saat ini. Namun sayangnya, segala peran tersebut seakan tercerabut dengan digunakannya kapitalisme sebagai sistem hidup dan pemerintahan. Alih-alih menjadikan rakyat sebagai prioritas utama, sistem ini justru membuat mereka menempatkan kepentingan rakyat di urutan kesekian, jauh dibandingkan kepentingan lainnya.
Hal tersebut lah yang terjadi hari ini, dan membawa dampak besar pada merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintahan.

Berbanding terbalik dengan fakta di atas, sistem Islam justru menjadikan Khalifah (penguasa) sebagai satu-satunya penanggung jawab atas rakyat. Khalifah atau pemimpin umat Islam disifati dengan istilah junnah (perisai) dan wiqoyah (pelindung). Dalam arti, Khalifah memiliki tugas penting untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, yang mana hal tersebut tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Dua sifat di atas disematkan berdasarkan hadits, yang artinya : “Sesungguhnya Imam/Khalifah itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR. Muslim)

Khalifah berperan penting untuk menyelesaikan seluruh permasalahan rakyat yang ia pimpin, termasuk di dalamnya tentang pemenuhan kebutuhan pokok yang meliputi hajatul udhowiyah (kebutuhan dasar yang jika tidak dipenuhi, akan menyebabkan kematian), tempat tinggal, pendidikan, keamanan, dan lainnya. Segala pemenuhan ataupun permasalahan tersebut dipenuhi dan diselesaikan selama masa kepemimpinan khalifah hingga berganti dengan khalifah lainnya, terus dilakukan seperti itu selama sistem Islam masih diterapkan. Tidak terbatas hanya pada masa-masa keberlimpahan, akan tetapi juga saat kekeringan ataupun wabah terjadi. Beberapa riwayat mengisahkan tentang bagaimana para Khalifah ini begitu mengayomi rakyatnya yang sedang terkena musibah, salah satu diantaranya adalah yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Ia melakukan karantina atas wilayah yang terkena wabah dan meminta bantuan wilayah-wilayah lain di sekitarnya untuk menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan para korban yang ada di wilayah tersebut.

Semua dihadapi sendiri oleh Umar. Ia tak kemudian melemparkan tanggungjawab pada orang lain ataupun melakukan hal-hal lain yang merugikan bahkan membahayakan rakyatnya sendiri. Itulah yang harusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Ia akan menanggung segala kebutuhan dan penyelesaian masalah rakyatnya dengan seluruh daya yang ia miliki. Ia tidak akan mengalihkannya kepada orang lain yang tidak ada hubungannya dengan Pemerintahan. Semua dilakukan oleh pemerintah dengan bantuan seluruh aparat nya. Membantu masyarakat terdampak wabah secara merata ke seluruh lapisannya, tidak terkecuali para pengusaha. Alhasil, tak ada istilah pengambil alihan tanggungjawab dari pemerintah ke pengusaha. Sebaliknya para pengusaha dan influencer lah yang diayomi untuk tetap bisa bertahan ditengah wabah dan carut marutnya kondisi perekonomian.

Namun sayangnya, hal di atas tidak akan mungkin bisa terwujud secara ideal jika sistem negara yang dipakai masih kapitalisme. Sebab tak ada yang bisa diharapkan dari sistem tersebut. Selain itu, penggunaannya pun hanya mengakibatkan kerusakan dan kehancuran. Pemerintah akan cenderung menghitung untung-rugi ketika mengeluarkan kebijakan. Begitupun pengusaha yang begitu dimanjakan dan diberi prioritas utama dalam segala hal. Maka dari itu, sistem tersebut sudah seharusnya dibuang dan diganti dengan sistem Islam yang mendasarkan seluruh aturan dengan hukum-hukum ilahiah. Yakni yang menonjolkan aspek keimanan dan ketakwaan dalam menjalankan setiap aktivitas yang dilakukan. Dengan hal tersebut niscaya akan tercipta kedamaian, dan keamanan merata untuk seluruh rakyat. Dimana mereka akan selalu mendasarkan segala aktivitas dengan keimanan dan ketakwaan, pun dalam kondisi saat ini dimana banyak orang membutuhkan bantuan dan perhatian. Jikalau pun mereka (pengusaha) masih bisa membantu, maka charity yang mereka keluarkan adalah murni sebagai panggilan hati yang berawal dari keimanan dan keinginan untuk bersedekah dan membantu sesama bukan sebuah pengambil alihan tanggungjawab pemerintah.
Wallahu A’lam Bis Shawwab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *