Pemilukada: Syahwat Kekuasaan Melunturkan Rasa Kemanusiaan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh: Ambarwati, Mahasiswi/Anggota Komunitas Muslimah Menulis Depok

Apakah Anda mengikuti perkembangan rencana penyelenggaraan Pemilukada tahun ini? Jika demikian, Anda pasti bisa merasakan ada satu rasa yang terusik di dalam sini. Dalam hati nurani. Ya, pemerintah ngotot akan tetapi menyelenggarakan pesta rakyat di tengah pandemi yang belum menunjukkan penurunan. Justru malah terus naik kasusnya terutama di ibu kota dan sekitarnya. Sampai Pak Anis—Gubernur Jakarta memberlakukan rem darurat  dengan melaksanakan PSBB kembali.

Seperti yang kita ketahui Senin kemarin 21 September 2020 angka kasus kematian Covid-19 mencapai sekitar 4000. Ironisnya, yang dilakukan oleh pemerintah bukanlah berupaya menekan angka penularan atau menggenjot angka kesembuhan akan tetapi dengan mengubah definisi kematian. Yakni membagi kematian korban Covid-19  dengan dua kategori yaitu korban tanpa penyakit bawaan dan korban dengan penyakit bawaan. Nah, korban yang meninggal dengan penyakit bawaan ini tidak dihitung sebagai korban Covid-19. Dengan begitu, otomatis kasus angka kematian  karena Covid-19 akan turun, seperti yang dikatakan oleh medis berita tempodotco. Astaghfirullah. Capek deh!

Mengapa pemerintah ngotot untuk tetap menyelenggarakan Pemilukada? Mengapa tidak ditunda saja? Sepertinya pemerintah memang belum menyadari atau memang tidak peduli akan keselamatan rakyat. Ketidakmampuan pemerintah dalam menanggulangi kasus ketika belum sampai di Indonesia dengan cara mencegah serta mengatasi pandemi tidak menjadikan bahan introspeksi untuk fokus memperbaiki ketidakacakapannya, justru memperhatikan hal-hal yang tidak urgent. Salfok alias salah fokus kalau kata anak milenial.

Keurgent-an masalah yang menuntut untuk segera ditangani oleh pemerintah, terkesan sekenanya. Padahal pemilu bisa ditunda sampai pandemi berakhir dan anggaran yang tidak sedikit itu sementara dialihkan untuk menangangani kasus pandemi ini sekaligus menekan angka penularan dan bisa difokuskan men-support dan memfasililitasi para Nakes untuk menggenjot angka kesembuhan.

Pemilu yang dipaksakan untuk tetap terselenggara ini berpusar pada kepentingan penguasa semata, sehingga kepentingan rakyat seolah-olah nomor sekian. Padahal mereka dipilih adalah untuk rakyat. Sesuai seruan demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat(seharusnya).

Ironis sekali, padahal organisasi besar PBNU, Muhamaddiyah dan banyak tokoh sepakat jika pemilu ditunda. Tetapi sepertinya tidak mendapat respon positif dari pemerintah. Karena Presiden Jokowi melalui jubirnya dengan tegas menyatakan untuk tidak menunda Pemilukada yang nanti diselengggarakan Desember mendatang.

Syahwat Kekuasaan melunturkan rasa kemanusiaan. Bukankah patut untuk dikaji lagi?  Dengan kondisi seperti ini saja, mereka tetap ngotot. Semakin jelas menampakkan ketidakpedulian terhadap nasib rakyat. Nanti, jika terpilih bukankah sama saja ada atau tidaknya mereka tidak berarti apa-apa bagi rakyat karena mereka duduk di kursi kepemimpinan tidak untuk membela hak-hak rakyat.

 

Mungkin mereka lupa kalau tujuan diadakannya pemilu adalah untuk memilih siapa yang pantas mengemban amanat rakyat. Dan rakyat akan semakin yakin kelak mereka bukan meng-urus-i rakyat tapi bakal meng-kurus-i rakyat dengan berbagai pajak dan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Sejatinya mereka sebagian besar disokong dana oleh cukong seperti yang diungkapkan oleh Mahfud MD. Begitulah asalnya mereka yang jadi pemimpin akan manut dengan cukong ketimbang kepentingan rakyat sendiri.

Seolah-olah nyawa rakyat tidak lebih penting dari sekadar pesta rakyat daerah. Di samping itu juga dampak dari kegiatan ini akan rawan orang berkerumun dan berinteraksi. Meski dengan protokol kesehatan ini, tidakkah efektif apalagi akan menambah biaya untuk menyediakan masker, handsanitizer, sabun dan peralatan lainnya.

Jika memang masih ngotot, bisa dengan memakai usulan dari Ustadz Hilmi Firdausi. Yang melakukan pemungutan suara dengan online atau E-Vooting berbasis E-KTP. Selain efektif bisa dilakukan di mana saja,  juga bisa mengurangi potensi kecurangan yang beruntung sengketa pada hasil pemilu. Itu bisa jadi efektif, efisien karena memangkas banyak biaya dan juga lebih aman.

 

Berkaca saja pada pemilu presiden tahun lalu. Ratusan nyawa melayang, dengan penuh teka-teki tanpa ada pernyataan bela sungkawa dari pemerintah. Nyawa manusia dianggap angin dan sampai sekarang  tidak  terungkap sebab musababnya. Apalagi di masa pandemi ini, bisa-bisa chaos.

Berbeda dengan sistem kepemimpinan Islam. Pemimpin Islam akan peduli dengan apa yang dia pimpin. Karena dia tahu akan pertanggungjawaban kelak di akhirat. Tidak akan dibiarkan sebuah nyawa melayang tanpa hak yang dibenarkan oleh hukum syara’. Tentunya prioritas utama adalah keselamatan rakyatnya, karena kehilangan nyawa seorang Muslim lebih besar perkaranya daripada hilangnya dunia. Dari al Barra’ bin Azib radhiyallahu ‘anhu, Nabi SAW bersabda, “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak” (HRNasai 3987, Turmudzi1455, dan disahihkan al-Albani). []

Allahu a’lam

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.