Paradoks Demokrasi: Katanya Kebebasan Berpendapat, Faktanya Anti Kritik

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh : Setya Kurniawati (Aktivis BMI Malang dan Pena Langit)

 

BEM KM IPB turut angkat suara terkait kasus mural yang sedang viral karena mengekspresikan pendapat atas ketidakpuasan rakyat terhadap penguasa, buntut kasus tersebut mulai dari mural dihapus bahkan ada yang pembuatnya menjadi incaran polisi. BEM KM IPB memposting di Instagram dengan judul “Aksi Solidaritas Kebebasan Berpendapat di Kondisi Serba Sakit, Berpendapatpun Sulit”.

Dalam postingan tersebut menunjukkan BEM KM IPB telah melakukan aksi melalui karya seni dengan memasang mural satir terkait PPKM pada tanggal 28 Agustus 2021 pukul 22.00 WIB, namun sekitar pukul 13.00 WIB tanggal 29 Agustus 2021 mural sudah dicopot oleh pihak tertentu. Isi dari mural tersebut bertuliskan “Jangan Sakit Kalau Lo Gak Punya Duit!” dan “PPKM Pak! Piye Kami Mangan”. (@bemkmipb, 29/08/2021).

Postingan serupa juga dilakukan oleh LPM Kavling10 UB dengan judul “Muralis Masuk Penjara bagi Pelaku Street Art Merupakan Kebanggan”. Mereka menyatakan bahwa “tindakan penghapusan mural yang berkaitan dengan pemerintah oleh aparat akhir ini dinilai sebagai sikap antikritik oleh banyak pihak. Pegiat seni rupa Figo Dimas Saputra menilai bahwa penghapusan tersebut mencerminkan pemerintah takut pada masyarakat Indonesia”. (@lpmkavling10, 07/08/2021).

Sikap antikritik dalam sistem demokrasi memang bukan kali pertama terjadi. Kritik yang seharusnya wajar dilakukan namun nyatanya dalam demokrasi bersifat elastis. Pendapat mana yang sejalan dengan kepentingan penguasa maka akan muncul dipermukaan, sebaliknya jika ia bertentangan dan mengganggu kepentingan penguasa maka akan segera diberantaskan.

Saatnya kita menyadari bahwa Kebebasan berpendapat dalam demokrasi faktanya hanya berupa slogan jika tidak sejalan dengan kepentingan para penguasa. Karena demokrasi dalam kapitalisme hanya sebagai alat untuk mengamankan kepentingan segelintir pihak dan mengabaikan kepentingan rakyat.

Padahal jika kita berfikir jernih kritik rakyat bukanlah sesuatu yang sifatnya kebetulan belaka. Kekecewaan akan pemenuhan hajat hidup terutama selama pandemi membuat mereka bergerak menyuarakan pendapat. Sayangnya, di negeri mayoritas muslim terjadi adanya sikap represif atas suara kritis yang muncul jika tidak sejalan dengan kepentingan seglintir pihak.

Seorang pemimpin yang beragama Islam harusnya tak perlu alergi kritik. Karena kritik termasuk ajaran Islam yaitu amar makruf nahi mungkar yang terdapat dalam Alquran Surah Ali Imran: 110.
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.”

Rasulullah Saw. bahkan menyatakan dengan spesifik kewajiban serta keutamaan melakukan muhasabah (koreksi) kepada penguasa. Al-Thariq menuturkan sebuah riwayat,
“Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Saw., seraya bertanya, ‘Jihad apa yang paling utama?’ Rasulullah Saw. menjawab, ‘Kalimat hak (kebenaran) yang disampaikan kepada penguasa yang zalim.’” (HR Imam Ahmad)

Muhasabah atau kritik inilah yang dihidupkan dan dijaga dalam sistem Islam di naungan Khilafah Islamiyah. Rasulullah Saw. adalah contoh terbaik dalam menjaga budaya kritik ini, beliau menerima kritik terhadap kebijakan yang tidak dituntun wahyu. Dalam perang Uhud misalnya, beliau menyetujui pendapat para Sahabat yang menghendaki untuk menyongsong pasukan Quraisy di luar kota Madinah, meskipun beliau sendiri berpendapat sebaliknya.

Sikap Rasulullah Saw. diikuti para Khalifah setelah beliau. Khalifah Abu Bakar ra., ketika dibaiat menggantikan Rasulullah Saw., berkhutbah meminta rakyat untuk mengkritiknya.
“Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang terbaik di antara kalian semuanya, untuk itu jika aku berbuat baik bantulah aku, dan jika aku berbuat salah luruskanlah aku.” (Abu Bakar ra.)

Demikian juga Khalifah Umar bin Khaththab ra. setelah menjadi Khalifah pengganti Abu Bakar ash-Shiddiq ra. Khudzaifah bin Al Yaman mendatangi Khalifah Umar yang bermuka muram, penuh kesedihan. Ia bertanya, “Apa yang sedang engkau pikirkan wahai Amirul Mukminin?” Khalifah umar menjawab, “Aku sedang dihinggapi ketakutan, jika sekiranya aku melakukan kemungkaran, lalu tidak ada orang yang mengingatkan dan melarangku, karena segan dan rasa hormatnya padaku.” Khudzaifah segera menjawab, “Demi Allah, jika aku melihatmu keluar dari kebenaran, aku pasti akan mencegahmu.” Seketika itu, Wajah Khalifah Umar langsung berubah sumringah.

Khalifah adalah manusia yang tak luput dari salah dan lupa walaupun menerapkan sistem terbaik (Islam) dari Allah SWT yang Maha Sempurna. Karenanya, kritik bukanlah ancaman, bahkan dibutuhkan agar kinerja Khalifah optimal tidak keluar dari koridor syariah Islam karena kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan di dunia-akhirat.

So, kritik rakyat terhadap penguasa adalah sunah Rasul dan tabiat dalam Islam, bentuk rasa cinta rakyat terhadap pemimpin agar tidak tergelincir pada keharaman yang dimurkai Allah SWT.

Wallahua’lam bishawab.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.