Over Kapasitas Lapas, Salah Negara atau Narapidana?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Oleh Dinda Citra Aprilia (Praktisi Kesehatan)

 

Bukan pertama kalinya, kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kembali terjadi. Kali ini, amukan si jago merah melahap Lapas Tangerang. Sebelumya kejadian serupa juga pernah terjadi di Indonesia, diantaranya yang terjadi dua tahun belakangan ini adalah kebakaran di Lapas Sorong tahun 2019, Lapas Perempuan Palu tahun 2019 dan Lapas Tumintang Manado tahun 2020 (Liputan6.com, 9/9/21).

Dilansir dari laman Republika.com (14/9/21) insiden kebakaran Lapas Tangerang kelas 1 blok C2 yang dihuni oleh 122 warga binaan, terjadi pada tanggal 8 September dini hari. Insiden kebakaran ini menelan 48 korban jiwa. Dan penghuni Lapas lainnya mengalami luka bakar ringan hingga berat dan sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Tanggerang.

Beberapa fakta mengejutkan terkait penyebab terjadinya kebakaran ini mulai dipaparkan, dari korsleting listrik, hingga over kapasitas penghuni Lapas. Kemenkumham menyatakan bahwa korsleting listrik diduga terjadi karena instalasi listriknya tidak pernah diperbaiki sejak Lapas tersebut didirikan pada tahun 1972 (detik.com, 9/9/21). Itu berarti sudah 42 tahun lamanya kondisi instalasi listrik di Lapas tersebut tidak dikontrol kondisinya.

Hal ini boleh dikatakan sebagai sebuah kelalaian, sebab untuk instalasi listrik sekelas Lapas yang menampung banyak warga binaan tentunya segala hal yang dapat menimbulkan resiko tinggi harus dilakukan pengecekan berkala baik untuk pemeliharaan, perawatan atau pengecekan beberapa komponen yang harus diganti untuk mencegah terjadinya korsleting listrik. Sebab ini menyangkut keselamatan nyawa banyak orang.

Ditambah lagi kejadian ini bukanlah yang pertama, harusnya dapat dijadikan pelajaran tentang faktor-faktor apa yang selama ini menjadi penyebab kebakaran Lapas. Sehingga faktor tersebut bisa dikontrol oleh para petinggi negara dalam hal ini kemenkumham yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi kontrol, agar hal serupa tidak terjadi lagi. Namun nyatanya hari ini masih saja ada kasus kebakaran di Lapas. Hal ini dinilai oleh Kepala Advokat Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai bukti buruknya tata kelola dan keamanan bagi warga binaan. Ini berarti ada yang tidak beres terkait tatanan sistem selama ini di lembaga pemasyarakatan sehingga perlu dibenahi.

Fakta selanjutnya yang sudah menjadi rahasia umum selama ini adalah over kapasitas warga binaan dalam Lapas. Hal ini bukan hanya terjadi di Lapas Tangerang melainkan hampir seluruh Lapas di Indonesia mengalami kondisi serupa. Over kapasitas di Lapas Tangerang mencapai 250% dari jumlah idealnya. Kapasitas ideal seharusnya hanya 600 orang. Namun dihuni oleh 2.072 warga binaan. Hal ini disampaikan langsung oleh Rika Aprianti sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol Kementerian Hukum dan HAM (metro.tempo.co, 9/9/21). Over kapasitas inilah yang menyebabkan korban kebakaran menjadi lebih banyak.

Dari kedua fakta penyebab kebakaran Lapas Tangerang, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahannya hanya satu yakni buruknya tatanan sitem pengelolan sehingga terjadi kelalaian pemerintah dalam memenuhi hak warga binaan. Salah satu hak warga binaan adalah memperoleh rasa aman selama menjalani masa hukuman. Jika perawatan instalasi listrik di Lapas yg tidak dilakukan selama 42 tahun ini karena minimnya anggaran, maka hal ini tidak dibenarkan sebab dikutip dari cnnindonesia.com (8/9/21), negara telah memberikan porsi yang besar untuk anggaran Ditjen Pemasyarakatan (PAS) dari keseluruhan pagu Kemenkumham. Anggaran Ditjen PAS per tahun ada di kisaran 5 triliyun selama 5 tahun belakangan ini. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan makanan warga binaan setiap hari dan pengelolaan lapas di Indonesia. Namun nyatanya, dana yang relatif besar itu juga belum mampu membantu mengatasi penyebab terjadinya kebakaran Lapas di Indonesia. Lantas solusi seperti apalagi yang harus dicoba? Jika masalah krusial yang berulang kali terjadi saja masih belum bisa teratasi.

Jika menelisik terkait over kapasitas Lapas, maka yang perlu dipertanyakan adalah mengapa tindak kejahatan tiap hari kian meningkat? Sehingga menyebabkan jumlah narapidana bertambah, sedangkan kapasitas Lapas yang disediakan tidak seberapa. Berarti ada hal lain terkait sistem sanksi di Indonesia yang tidak mempan memberikan efek jera kepada pelaku. Sehingga keluar-masuk penjara dinilai sebagai hal biasa. Wajar jika over kapasitas Lapas masih menjadi persoalan yang belum terpecahkan di sistem sekuler hari ini.

Sedangkan jika kita mau sedikit berkaca pada penerapan sanksi hukum Islam, over kapasitas Lapas adalah permasalahan yang mudah untuk dipecahkan. Sebab hukumannya bersifat relevan, baik dengan kondisi zaman maupun dengan fitrah penciptaan manusia itu sendiri. Sehingga tidak akan memberikan dampak lanjutan baik di dunia maupun di hari pertanggungjawaban kelak. Karena fungsi hukuman dalam Islam adalah sebagai zawajir yakni pencegah dan jawâbir yakni penebus dosa.

Dalam sanksi hukum Islam, tidak semua sanksi kejahatan dihukumi penjara. Sehingga over kapasitas Lapas tidak mungkin terjadi sebagaimana di sistem sekuler hari ini. Selain itu, pemberian sanksi (uqubat) dalam hukum Islam akan memberikan efek jera. Hal ini yang akan membuat pelaku berpikir ribuan kali untuk melakukan kejahatan tersebut atau bahkan untuk mengulanginya kembali. Sehingga kecil kemungkinan terjadi peningkatan jumlah narapidana yang berakibat pada over kapasitas Lapas. Ada empat jenis hukuman dalam Islam diantaranya, hudud; jinayat; ta‘zir; dan mukhalafat. Keempat jenis hukuman tersebut beragam sesuai dengan tingkat keparahan tindak kejahatan yang dilakukan, mulai dari hukuman cambuk, potong tangan, membayar denda, pemberiaan edukasi untuk pencegahan atau agar tidak berulang, hingga hukuman mati, dan sebagainya. Jikalau harus dihukumi penjara, maka khilafah wajib memenuhi hak hidup narapida sesuai syariat dan wajib dilakukan pembinaan yang dapat meningkatkan ketaqwaaan dan rasa takut kepada Allah.

Namun demikian, tentulah sanksi hukum Islam yang adil dan relevan ini hanya dapat diterapkan dalam naungan Khilafah Islamiyah. Sebab jika masih bertumpu pada sistem sekularisme, maka hanya solusi tambal sulamlah yang akan disajikan dan tentu tidak akan memecahkan masalah hingga ke akar.

Di sistem hari ini ketika telah memakan korban, barulah berbagai solusi ditawarkan. Mulai dari UU Narkotika yang perlu direvisi, anggaran lapas perlu ditingkatkan lagi, instalasi listrik semua Lapas wajib dikoreksi, hingga drama saling menyalahkan antar pejabat tinggi. Lalu sampai kapan bertahan di kondisi sistem yang tak memberikan solusi? Jika pada akhirnya masalah kebakaran dan over kapasitas kembali terjadi.
Wallahu a’lam bishshawab

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.