Vaksin Berbayar, Prank ditengah mirisnya kondisi Negeri

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Oleh: Shabrina Syahida

 

Belum juga usai penderitaan yang dirasakan oleh rakyat, mulai dari buruknya penanganan pemerintah dalam mengatasi pandemi dengan dibuktikan semakin bertambah banyak orang-orang yang terkena covid-19. Didukung dengan data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, bahwasanya tercatat sebanyak 376.015 kasus aktif, dan hingga pada 11/07/2021 bertambah menjadi 2.575 kasus. Maka, total kasus Covid-19 di Indonesia sejak pengumuman kasus perdana pada 2 Maret 2020 lalu telah mencapai 2.527.203 kasus. Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah pasien meninggal dunia bertambah 1.007 orang. Dengan demikian, total kasus kematian akibat Covid-19 kini mencapai 66.464 jiwa (Kompas.com 11/07/2021).

Selain buruknya penanganan yang dirasakan oleh rakyat diatas, justru bertambah lagi penderitaan yang harus dirasakan lagi oleh rakyat. Hal ini disebabkan Pemerintah akan mengadakan Program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) berbayar. Kebijakan ini dinilai sangat menyakiti hati rakyat dan tidak berperasaan. Sebab kondisi yang memprihatinkan saat ini, yang seharusnya masyarakat mendapatkan haknya secara layak, berupa pengobatan dan pencegahan dengan adanya vaksin, justru barang tersebut dikomersilkan. Lebih lanjut, pihak pemerintah beralasan dengan mengklaim bahwa program VGR berbayar ini dapat memperluas dan mempercepat pendistribusian vaksin Covid-19. Pelaksanaan vaksin Covid-19 berbayar ini didukung berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 19 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes No. 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Melalui aturan tersebut, bahkan pemerintah merevisi agar pengertian dari Vaksinasi Gotong Royong dirubah menjadi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan, atau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada karyawan/karyawati, keluarga atau individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha (Kompas.com 12/07/2021).

Tentu saja hal ini mendapatkan respon yang beragam ditengah-tengah masyarakat. Tidak sedikit yang akhirnya mengajukan penolakan terhadap kebijakan ini. Hal itu disebabkan tidak sesuainya dengan hak kesehatan yang seharusnya didapatkan oleh setiap individu pada saat terjadinya pandemi, salah satunya protes dilakukan oleh “Aliansi Pengajar HAM” (radarsurabaya.id 14/07/2021). Tidak hanya dari satu pihak tersebut, melainkan juga banyak pihak lainnya. Mendapatkan penolakan yang sedemikian rupa, pada akhirnya kebijakan mengenai vaksin berbayar ini tidak jadi dilaksanakan. Sungguh, kebijakan yang terlihat memainkan perasaan rakyat yang saat ini dilanda kesusahan. Belum habis rakyat diminta berperang melawan covid, yang ada rakyat menjadi korban prank pemerintah dengan adanya testing the water mengenai kebijakan vaksin berbayar ini.

Pemerintah yang dinilai abai dan menjadikan barang yang seharusnya menjadi hak rakyat, justru menjadi sesuatu yang dikomersilkan adalah wajah rezim hari ini yang hanya berfungsi sebagai regulasi bagi perusahaan-perusahaan korporasi. Tidak ubahanya sebagai “jembatan” yang digunakan oleh kepentingan ekonomi pihak asing dan swasta dalam rangka mengeruk dan mengambil keuntungan pribadi.

Berbeda seratus delapan puluh derajat dengan sistem dalam Islam. Perbedaan tersebut dalam pembahasan ini dibagi menjadi dua hal yang mendasar. Pertama, Pemerintah dalam Islam berperan menjadi “Pengurus Ummat” yang menjadikan Syariat Islam sebagai landasan kebijakan yang akan dikeluarkan. Kebijakan yang berasal dari syariat tidak berdasarkan kepentingan ekonomi, apalagi kepentingan pribadi. Namun, dilandasi atas ketakwaan dan menjaga hak-hak manusia yang telah ditentukan oleh Allah. Dalam penerapannya, syariat bertujuan untuk menjaga lima hal diantaranya adalah hifz al-Din (menjaga Agama), hifz al-Nafs (menjaga jiwa), hifz al-‘Aql (menjaga Akal), hifz al-Nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-Mal (menjaga harta). Dengan demikian, terlihat perbedaan yang sangat mendasar dalam kebijakan pemerintah hari ini yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, bukan pada keselamatan atau perlindungan pada nyawa masyarakat.

Kedua, pemimpin dalam Islam akan dimintai pertanggung-jawabannya oleh Allah. Sehingga ia tidak akan mudah mengeluarkan kebijakan yang mampu menimbulkan ketegangan ditengah-tengah masyarakat. Kebijakannya akan dipikirkan secara matang-matang sebelum dikeluarkan dan dilaksanakan. Sebab, kredibilitas seorang pemimpin dalam Islam terlihat dari bagaimana kebijakan yang ia putuskan untuk mengatasi problem yang sedang dihadapi oleh rakyatnya. Ia tidak akan menyakiti hati rakyatnya dengan kebijakan yang ia keluarkan. Dan ia akan melakukan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat. Hal ini berdasarkan hadits yang disabdakan oleh Rasulullah saw, bahwasanya:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Dengan demikian, perbedaan yang asasiyah (mendasar) ini dapat terlihat dengan jelas. Maka sebagai seorang muslim seharusnya kembali merujuk kepada syariat Islam dalam segala aspek kehidupannya. WalLahu a’alam bi ash-shawwab.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *