UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Benarkah Menyejahterakan?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Benarkah Menyejahterakan?

 Khaulah
Aktivis Dakwah

Awal Juni tahun ini DPR mengesahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi undang-undang. Di antara pengaturan dalam UU KIA yang berhubungan dengan ketenagakerjaan adalah cuti melahirkan bagi ibu yang bekerja. Selain itu, setiap Ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya apabila terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. (news.detik.com, 07 Juni 2024)

Selama masa cuti tersebut, ibu yang merupakan pekerja berhak atas upah yang dibayar penuh untuk 3 bulan pertama dan bulan keempat. Kemudian mendapat 75% dari upah untuk bulan kelima dan bulan keenam. Selain itu, mereka yang mengambil cuti tersebut tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan aturan-aturan ketenagakerjaan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, menjamin UU KIA yang sudah disahkan dalam rapat paripurna, tak akan mendiskriminasi perempuan. Hal itu merespons anggapan UU KIA dinilai mendiskriminasi perempuan di tempatnya bekerja. Lanjut menurut Diah, cuti melahirkan sangat wajar bagi perempuan. Diah menyebut batas cuti melahirkan juga beragam di setiap negara. Kewajiban cuti tiga bulan bagi perempuan melahirkan, kata Diah, sudah sangat bagus. (tirto.id, 07 Juni 2024)

Diah juga mengungkap, dengan disahkannya RUU KIA, akan mampu mengangkat harkat dan martabat para ibu, meningkatkan kesejahteraannya, serta menjamin tumbuh kembang anak sejak fase seribu hari pertama kehidupan.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan hadirnya undang-undang tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, sehingga sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul di masa depan dapat diwujudkan bersama. (hukumonline.com, 04 Juni 2024)

Dari respons baik dua tokoh di atas, tampak bahwa disahkannya RUU KIA menjadi undang-undang mendapat sambutan baik dari beberapa kalangan. Pihak lainnya seperti Kementerian Ketenagakerjaan. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebutkan UU KIA diyakini akan semakin meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh. “Pengesahan RUU KIA menjadi undang-undang merupakan wujud konkret dari komitmen DPR dan pemerintah untuk mensejahterakan ibu dan anak menuju Indonesia Emas,” ungkap Putri dalam keterangan resminya, Jumat (7/6/2024).

Pengesahan RUU KIA menjadi UU dianggap membawa angin segar bagi perempuan karena mendapat cuti melahirkan dengan tenang, tetap bisa berkarir, ditambah tetap mendapatkan gaji walau dalam masa cuti. Jika melihat sekilas, perempuan menjadi pihak yang sangat diuntungkan, seolah begitu dijaga oleh negara. Pertanyaannya, benarkah dengan disahkannya UU KIA, Ibu dan anak turut sejahtera? Ataukah pengesahan ini hanya berkelindan seputar ekonomi semata?

Mengingat ada penjelasan dari Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarbumusi Irham Ali Saifuddin bahwa Undang-undang ini akan meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja dan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas nasional. Hal ini penting karena partisipasi perempuan kita di dunia kerja saat ini baru 51 persen. Artinya, masih ada 49 persen perempuan yang masuk dalam kategori usia produktif dan tidak bisa terlibat di dunia kerja akibat faktor maternitas dan reproduksi.

Ini tentu menjadi hal yang miris, apalagi diungkapkan juga bahwa berdasarkan data global maupun nasional, kaum perempuan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Maka negara kemudian meminimalisir segala faktor penghambat di tempat kerja agar mendorong peningkatan produktivitas nasional dan ujungnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Bisa dilihat bahwa yang menjadi landasan gebrakannya pemerintah bukan karena kesejahteraan ibu dan anak, tetapi hanya sebatas ekonomi.

Sejatinya, seribu hari pertama kehidupan anak adalah kehidupan anak yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia dua tahun. Maka jelas, cuti 6 bulan bagi ibu yang baru melahirkan tidak cukup untuk mendampingi anak karena anak membutuhkan pengasuhan terbaik dari ibu hingga mumayyiz. Sehingga, anggapan bahwa dengan disahkannya undang-undang ini dapat mengangkat harkat dan martabat para ibu, meningkatkan kesejahteraannya, serta menjamin tumbuh kembang anak sejak fase seribu hari pertama kehidupan jelas keliru.

Seorang ibu yang kembali kerja setelah 3 atau 6 bulan cuti ini jelas memiliki waktu yang kurang bersama anak. Mereka juga pasti akan disibukan dengan setumpuk pekerjaan di dunia kerja sehingga tidak memiliki waktu untuk mengupgrade diri menjadi pendidik dan madrasah pertama yang baik bagi anak. Bukan tidak mungkin harapan akan terwujudnya sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul di masa depan tidak terealisasi.

Dari sini, kita bisa mengambil satu poin penting bahwa negara hari ini sebenarnya tidak secara tulus mengurus rakyat, terutama ibu dan nasib generasi. Mereka hanya menjadi fasilitator, memberi makan kapitalisme agar tetap tegak. Bahkan kepengurusannya terhadap perempuan dan generasi hanya dipandang sebatas materi, menggunakan paradigma kapitalisme. Oleh karena itu, kita mestinya jeli dengan segala kebijakan yang lahir, bisa jadi ada tujuan yang tersirat.

Sedangkan Islam, memandang kesejahteraan ibu dan anak berdasarkan perspektif akidah Islam, yakni terkait posisinya sebagai hamba Allah. Maka, indikator sejahtera adalah ketika bisa menjalankan tupoksinya sesuai yang Allah perintahkan. Sebagai seorang ibu, maka perannya adalah sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ia mesti menjalankan perannya sebagai pengasuh sekaligus pendidik, agar generasi tumbuh dengan modal iman, mengetahui alasan adanya ia di dunia.

Selain itu, di dalam sistem Islam terdapat sistem ekonomi Islam, di mana menjamin tercapainya kesejahteraan rakyat termasuk perempuan tanpa meletakkan kewajiban mencari nafkah pada perempuan. Peran mencari nafkah ada pada diri laki-laki, seperti suami. Sedangkan perempuan, bekerja merupakan pilihan baginya, bisa karena hendak mengamalkan ilmu yang didapat. Sehingga perannya sebagai ibu pembentuk generasi cemerlang tidak akan tergeser menjadi pribadi penghasil rupiah.

Negara yang menerapkan aturan Islam juga memiliki peran melayani rakyat, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan dan tidak asal melakukan PHK kepada tenaga kerja. Bukan seperti negara hari ini yang mengurusi rakyat dengan kacamata pasar. Dengan adanya peran negara sekaligus suami atau laki-laki yang bertugas menafkahi, maka perempuan tidak akan berada di posisi sulit, memilih bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya atau mengurusi anak.

Negara Islam juga memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan. Negara akan menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk ibu dan anak sehingga dipastikan keduanya mendapatkan makanan bergizi seimbang dengan mudah. Negara akan menyelenggarakan pendidikan, mempersiapkan perempuan menjadi calon ibu dengan ilmu yang mumpuni sekaligus menjadi wadah pencetak generasi emas penerus peradaban.

Dengan demikian, amat jelas bahwa disahkannya RUU KIA menjadi undang-undang tidak lebih hanya sebatas memanfaatkan kaum perempuan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi negara, bukan faktor kesejahteraan. Hanya Islam yang dapat mewujudkan kesejahteraan, bukan hanya ibu dan anak tetapi seluruh rakyat.

Wallahu a’lam bishashawab.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *