Oleh : Andi Putri Marissa, SE
(Praktisi Pendidik, Aktivis Muslimah)
Berbicara masalah pendidikan negeri ini memang cukup krusial, melihat bagaimana negeri ini masih mencari kebijakan yang pas akan setiap permasalahan pendidikan yang terus hadir. Pergantian kurikulum setiap ada menteri baru pun menjadi tak terelakkan. Tak sedikit siswa ataupun pengajar yang harus merasakan percobaan setiap perubahan tersebut. Tidak sedikit beban siswa yang harus merasakannya langsung, apalagi guru dengan setumpuk tugas dan beban administrasi lainnya.
Berganti menteri pendidikan, berarti berganti pula program pendidikan yang akan berjalan. Seperti saat ini kebijakan barupun muncul. Belum lama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional pada tahun 2021. Menurut Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengatakan penghapusan ujian nasional memang sudah sangat dinantikan. Dampak positif dari kebijakan ini adalah kelulusan tak lagi berbasis mata pelajaran sehingga hal ini mengurangi beban siswa baik dari sisi psikologis maupun ekonomi. (kompas.com, 11/10/2020)
Benarkah masalah pendidikan selesai jika UN dihapuskan?
Sistem pendidikan Indonesia saat ini sedang dalam kondisi gawat darurat sebab banyaknya masalah yang masih menumpuk. Pengamat pendidikan Najeela Shihab menilai ada tiga isu yang menjadi masalah utama bagi pendidikan di Indonesia. Pertama, akses. Masih banyak sekali kesulitan akses, masih banyak anak yang sebetulnya putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang harusnya mereka dapatkan. kedua, masalah kualitas. Menurutnya, anak-anak yang bersekolah pun belum tentu mendapatkan kualitas pembelajaran sebagaimana seharusnya. Sedangkan ketiga yakni masalah kesenjangan.
Tidak hanya itu tidak meratanya pendidikan yang ada di Indonesia di sebabkan oleh pergantian kurikulum pembelajaran di setiap pergantian menteri. karena dalam setiap pergantian tersebut pastinya di butuhkan juga sarana dan prasarana yang memadai,bagaimana dengan nasib sekolah -sekolah yang berada di pedalaman yang sarana dan prasarananya hanya terbatas dan dalam pergantian tersebut menuntut mereka untuk dapat menguasai lebih namun yang mereka punya hanya terbatas.
Perkara fasilitas yang kurang memadai juga masih menjadi momok permasalahan pendidikan. Hal tersebut dapat menjadi masalah dalam kurang meratanya pendidikan di Indonesia karena dengan adanya fasilitas yang baik maka akan dapat membantu proses pendidikan yang baik pula. Belum lagi perkara output generasi saat ini yang dipenuhi prestasi menyedihkan. Mulai dari tawuran, narkoba, pergaulan bebas, LGBT, sampai ke tindak kriminal di kalangan pelajar, hampir selalu menghiasi berita televisi atau pun sosial media setiap harinya.
Kualitas pendidikan berkaca pada sistem negaranya
Sistem negara yang sekulerisme liberal apalagi khas dengan kapitalismenya akan menuntun arah pendidikan di negara tersebut. Pendidikan sudah bukan lagi tunjuan mencerdaskan bangsa apalagi melahirkan pribadi bertaqwa. Isi pendidikan menjadikan sekedar sosok pencetak para pekerja bahkan paling banter sekedar menciptakan sesuatu yang bernilai materi semata. output yang dihasilkan akan jauh dari cita-cita mulia menjadi manusia betaqwa.
Sistem suatu negara erat kaitannya pada hasil kebijakan, andai kata merujuk pada sistem pemerintahan islam. Pendidikan menjadi hal yang diseriusi oleh seorang pemimpin. Sejarah kekhilafahan mencatat rekam jejak keseriusan negara dalam dunia pendidikan. Tercatat al Khawarizmi, al-Kindi, Jabir al-Hayyan, dan sebagainya. Suatu saat pun Khilafah Islam kelak dapat mewujudkan pendidikan tinggi terbaik dunia.
Bagaimana tidak, jika dalam sistem islam mendukung keberhasilan tujuan pendidikan dari segala lini. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai asas dalam sistem pendidikan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menggunakan akalnya dalam memahami hakikat alam semesta, hingga akhirnya lahirlah keberhasilan dalam sains dan teknologi dan mereka menjadi pribadi yang bertaqwa. Maka akan didapati banyak yang memiliki gelar ulama namun juga sekaligus seorang ilmuan. standarnya adalah taqwa bukan sekedar materi.
Kedua, negara Khilafah memberikan support penuh berupa anggaran hingga fasilitas untuk pengembangan ilmu dan teknologi. dengan dukungan sistem ekonomi islam bebas riba dan memperhatikan pos kepemilikian, menjaga lingkungan pendidikan dengan sistem pergaulan islam yang terjaga serta sistem media yang mendukung. Ketiga, negara Khilafah bersungguh-sungguh memberikan pelayanan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Negara sangat konsen menghasilkan output pribadi bertaqwa, bersyakhsyah islam dan menjadi generasi khairu ummah (generasi umat terbaik).
Masalah negeri ini bukan hanya berbicara sekedar un dihapuskan atau tidak, tetapi bagaimana negara mampu menyelesaikan setiap masalah pendidikan dengan memberikan kebijakan terbaik, menetapkan arah tujuan pendidikan dengan benar sesuai fitrahnya sebagai manusia makhluk Allah serta serius memperhatikan pendidikan negeri tanpa embel-embel materi dan keuntungan pribadi apalagi korporat. Dan itu semua hanya akan diraih dengan kembali kepada sistem islam, aturan sang pencipta, Allah SWT.
Allahu a’lam.
