Oleh: Desi Wulan Sari (Revowriter Bogor)
New Normal merupakan satu istilah yang diluncurkan WHO. Konsep yang dapat diterapkan pada negara-negara yang diyakini telah melalui fase pada kondisi lebih baik, pasca wabah covid-19 yang telah menelan jutaan nyawa umat manusia.
WHO menetapkan standar sebelum menerapkan konsep new normal. Pemerintah di suatu negara harus memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dengan syarat sebagai berikut:
1. Negara yang akan menerapkan konsep new normal harus mempunyai bukti bahwa transmisi virus corona mampu dikendalikan.
2. Negara harus punya kapasitas sistem kesehatan masyarakat yang mumpuni, termasuk mempunyai rumah sakit untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien COVID-19.
3. Risiko penularan wabah harus diminimalisir terutama di wilayah dengan kerentanan tinggi. Termasuk di panti jompo, fasilitas kesehatan, dan tempat keramaian.
4. Langkah-langkah pencegahan di tempat kerja harus ditetapkan, seperti physical distancing, fasilitas mencuci tangan, etiket batuk dan bersin, dan protokol pencegahan lainnya.
5. Risiko penularan impor dari wilayah lain harus dipantau dan diperhatikan dengan ketat.
6. Masyarakat harus dilibatkan untuk memberi masukan, berpendapat, dalam proses masa transisi the new normal.
Keenam poin tersebut mesti dipenuhi setiap negara yang ingin menerapkan konsep new normal. Lalu, bagaimana dengan new normal ala Indonesia?
Melihat kondisi Indonesia hingga hari ini, seluruh masyarakat sedang berhati-hati saat menjalani proses hari raya Idul Fitri dengan sanak saudara dan kerabat dalam bersilaturahmi. Kehati-hatian ini perlu dijalankan demi keselamatan bersama. Himbauan tenaga kesehatan yang terus digaungkan kepada masyarakat, semestinya dilakukan dengan disiplin dan sungguh-sungguh, mengikuti prosedur standar pencegahan covid-19.
Belum lagi selesai merealisasikan kebijakan PSBB dengan serius, rakyat sudah kembali dibuat tak berdaya. Salah satu ajakan pemimpin negara dengan menyerukan satu kebijakan lagi yaitu ” new normal life” versi mereka yang katanya mengikuti tren global, hal ini disebutkan dalam sebuah media, Ajakan new normal oleh Presiden Joko Widodo untuk menjalankan kehidupan normal baru, sebaiknya ajakan ini direspons dengan panduan program yang jelas. Jika tidak, sangat berpotensi Indonesia mengalami kegagalan sosial (wartaekonomi.co.id, 24/5/2020).
Para pakar pun telah memberikan pendapatnya terkait konsep new normal ini. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr Hermawan Saputra mengkritik persiapan pemerintah menjalankan kehidupan new normal. Menurutnya belum saatnya, karena temuan kasus baru terus meningkat dari hari ke hari. Menurut beliau ada pra syarat yang harus di penuhi jika ingin melakukan new normal pada umumnya, yaitu: Pertama, syaratnya harus sudah terjadi perlambatan kasus. Kedua, sudah dilakukan optimalisasi PSBB,” sebutnya. Ketiga, masyarakatnya sudah lebih memawas diri dan meningkatkan daya tahan tubuh masing-masing. Keempat, pemerintah sudah betul-betul memperhatikan infrastruktur pendukung untuk new normal (merdeka.com, 25/5/2020).
Bagi masyarakat, apa yang ditetapkan pemerintah saat ini masih terlalu dini. Bahkan sebagian komunitas masyarakat banyak yang menyatakan bahwa pemberlakuan ini hanya menggiring kepada herd immunity. Dilansir dari Aljazeera (20/3/2020), herd immunity mengacu pada situasi di mana cukup banyak orang dalam suatu populasi yang memiliki kekebalan terhadap infeksi sehingga dapat secara efektif menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Atau dengan kata lain, virus corona yang ada sekarang harus ditaklukan oleh masing-masing individu masyarakat. Dengan caranya sendiri, pemerintah hanya memberikan protokoler cara hidup sehat saja. Tentu cara ini kurang bijaksana, lepasnya tanggung jawab negara terhadap urusan rakyat bukti gagalnya demokrasi, dengan sistem kapitalismenya yang hanya mementingkan ekonomi pengusaha walaupun harus mengorbankan kepentingan dan keselamatan rakyat.
Maka, yang perlu dipertanyakan adalah konsep “fantastis” new normal life ini sebenarnya untuk kepentingan siapa? Dan siapakah yang mampu melindungi rakyat ketika wabah sedang melanda? Jawabannya tentu sangat jelas di depan mata, saat korporasi tengah terpuruk akibat dampak wabah ini, mereka mendesak penguasa untuk segeera memulihkan kondisi ekonomi saat ini. Perusahaan multi raksasa para kapitalis seakan tengah menghunus pedangnya diujung mata para penguasa kita. Sehingga pemberlakuan konsep new normal life harus segera dilaksanakan, walaupun Indonesia belum memenuhi syarat pada keadaan tersebut. Mirisnya, pemerintah belum memiliki peta jalan, new normal life hanya mengikuti tren global tanpa menyiapkan perangkat memadai agar tidak menjadi masalah baru. Konsep ini bertujuan membangkitkan ekonomi namun membahayakan manusia. Alih-alih ekonomi bangkit justru wabah gelombang ke dua mengintai di depan mata. Naudzubillahimindzalik.
Sejatinya, Islam telah membeberkan dengan gamblang bagaimana cara mengambil solusi atas permasalahan wabah global seperti ini. Tingkat ketinggian ilmu dan cara berpikir yang tinggi membuat para pemimpin, yaitu khalifah sebagai pemimpin tertinggi negara memberikan kewenangangan pada para pakar kesehatannya yang memahami tentang wabah, yaitu dengan menerima masukan dari mereka, sebelum khalifah membuat keputusan dalam memberlakukan sebuah kebijakan demi keselamatan rakyatnya, pastinya tanpa ada tekanan dari siapapun, tetapi justru digandengkan dengan hukum syariat sebagai pedoman sang khalifah dalam menjalankan kepemimpinan negara.
Inilah Islam, tidak sekadar memberikan konsep, tetapi sebagai peradaban Islam dengan karakternya yang mulia sebagai pewujud kesejahteraan seluruh alam, benar-benar telah teruji selama puluhan abad dan di dua per tiga dunia. Ini semua telah diukir oleh tinta emas peradaban sejarah.
Hari ini, dengan karakternya yang begitu sempurna, peradaban Islam adalah satu-satunya harapan dunia. Pembebas dari pandemi Covid-19 yang berlarut-larut. Juga pembebas dunia dari agenda hegemoni. Baik di Timur oleh Cina dan sekutunya, maupun di Barat oleh AS dan sekutunya. Berikut dengan lembaga internasional seperti WHO, PBB, WB, IMF, dan korporasi raksasa dunia yang menjadikan kesehatan dan nyawa manusia sebagai objek hegemoni.
Semoga masa itu akan datang dengan segera, mengambil alih masalah umat dengan solusi yang berasal dari syariat Allah swt. Wallahu a’lam bishawab.
