Oleh :Elis Fitriani (Pendidik dan Aktivis Back to Muslim Identity Banten)
Sebuah Desa biasanya identik dengan suasana yang asri, jauh dari perkotaan, persaudaraan yang kental antar-warga, gotong-royong dan santun. Tidak sedikit orang yang tidak merindukan suasana di desa untuk menghirup udara segar dan jauh dari kebisingan kota. Sebuah desa dikepalai oleh seorang kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat desa tersebut, Kepala desa diberi wewenang penuh untuk mengatur administrasi desa sesuai keperluan masyarakatnya. Setiap desa diberikan anggaran dana untuk kepentingan operasional desa, seperti infrastruktur, Kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Akhir-akhir ini media memberitakan adanya anggaran desa yang disalurkan pada desa yang tak berpenghuni.
Nampaknya dana yang disalurkan menggiurkan para oknum untuk membentuk Desa Siluman yang tentu ini merupakan tindakan kriminal yang merugikan APBN. Meski adanya desa siluman ini dibantah oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.
“Harus kita samakan dulu persepsi pemahaman fiktif itu apa. Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang nggak ada kemudian dikucuri dana, dan dana nggak bisa dipertanggungjawabkan, itu nggak ada. Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggungjawaban ada, pencairan juga ada,” kata Halim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019) dilansir pada news.detik.com. namun informasi tentang adanya desa siluman terus dilakukan dan ternyata benar adanya desa siluman seperti yang diungkap oleh Jasmin, Camat Lambuya “Kenapa Pak Camat mau ke sana? Memang di situ ada wilayahnya? Memang ada masyarakatnya? Memang ada (Desa) Ulu Meraka? Kan nggak ada,” ujar Jasmin mengisahkan ulang perbincangannya dengan penduduk Lambuya kepada kumparan, Kamis (7/11). https://kumparan.com/. Hasil pemeriksaan Dana yang dikucurkan untuk Desa Silumanpun mencapai milyaran rupiah.
Sebenarnya publik sudah maklum bahwa setiap ada proyek besar pemerintah atau aliran aliran dana besar (seperti dana desa ini) adalah lahan bagi lingkar kekuasaan untuk menciptakan peluang menyedot sebagian anggaran negara untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Jadi bukan hal aneh lagi bagi masyarakat tentang adanya kasus tindakan korupsi atau sejenisnya yang semakin hari kian menjalar. Penyelewengan dana yang dianggarkan untuk kepentingan umum seolah hal biasa terdengar ditelinga masyarakat, padahal perbuatan ini sudah jelas melanggar norma agama dan negara.
Ketika suatu pelanggaran dianggap biasa maka ini bukan lagi masalah biasa, membiasakan sesuatu yang salah akan menimbulkan kesalahan-kesalahan berikutnya, para penjahat penghisap APBN akan terus berkembang biak jika tidak ada pemimpin yang berani menerapkan aturan yang kebenarannya mutlak bukan hukum yang berdasarkan kesepakatan manusia.
Menjadi seorang pemimpin tentulah bukan menjadi perkara yang mudah, begitupun menjadi penanggung jawab dalam berbagai hal. Islam mengajarkan kepada ummat untuk menjauhi segala larangan-Nya dan menjalankan semua perintah-Nya (Taqwa). Orang yang taqwa akan senantiasa merasa diawasi saat akan berbuat hal yang menyimpang. Amanah apapun yang diembannya akan dijalankan sebagaimana mestinya. Apa yang dilakukannya hanya mengharap Ridha Allah, Jika seseorang bertindak hanya ingin mendapatkan Ridha Allah maka sudah pasti akan menjalankan tanggung jawabnya dengan benar, siap dikritisi ketika salah dalam menjalankan amanah apabila tidak sesuai dengan syariat.
Pemimpin yang Taqwa akan dekat dengan ulama untuk mendengar dan menjalankan nasihat-nasihatnya, karena semua kebijakan yang dibuatakan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, bukan sebalinya, memusuhi ulama karena dianggap menjadi benalu dalam roda pemerintahannya.
Desa siluman tidak akan ada jika aturan yang terapkan adalah aturan Islam, jika aturan Allah tidak dipakai maka sudah tentu akan menimbulkan kerusakan seperti yang terjadi pada saat ini. Aturan Islam akan melahirkan pemimpin yang taqwa, Islam akan menjadi Rahmatan lil ‘alamin saat aturannya diterapkan.
