Tepatkah kebijakan Penerima Bansos Untuk Korban Judol?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tepatkah Kebijakan Penerima Bansos Untuk Korban Judol?

Oleh : Maulli Azzura

Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan wacana berupa Bansos bagi korban judol. Korban yang dimaksudkan adalah mereka para keluarga yang terdampak akibat judol yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya. Tentu wacana ini tidak serta merta mereka terbitkan. Pemerintah mengeluarkan wacana tersebut melalui kajian-kajian sosial, prihatin atas nasib ekonomi keluarga yang dirugikan secara materiil akibat atau ulah dari anggota keluarganya yang kecanduan judol.

 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan maksud Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy bahwa bantuan sosial (bansos) bisa diberikan kepada keluarga korban judi online (judol) pasti baik. (antaranews.com 21/06/2024)

 

Lantas tepatkah jika pemerintah memberi konpensasi berupa bansos untuk keluarga korban judol?. Atau justru akan memicu para pecandu judol untuk terus melakukan aktivitas maksiat tersebut. Para pelaku judol pastilah beranggapan jika keluarganya adalah korban dari ulahnya, maka bisa jadi mereka aji mumpung. Mumpung dikasih bansos, mumpung dapat cuan dari pemerintah dst.

 

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nidzamul Islam bab Thariqul Iman menjelaskan, bahwa perilaku seseorang dipengaruhi pemahaman mereka terhadap sesuatu, sementara sebuah pemahaman tergantung pada cara berpikir seseorang terhadap sesuatu.

 

Saat ini, masyarakat termasuk para pemuda menganggap judi, baik online maupun offline adalah permainan yang menyenangkan. Pelaku merasa senang untuk bertaruh, terlebih jika mereka pernah menang permainan judi, timbul rasa candu ingin terus memenangkan permainan. Sementara bagi para pemilik modal, mereka memanfaatkan kondisi ini untuk mendulang keuntungan yang berlipat ganda. Mereka masif menggunakan berbagai platform judi online disertai dengan slogan-slogan yang menarik para korban. Ketika cara berpikir masyarakat termasuk para pemuda rusak, karena hanya memikirkan kesenangan sesaat dan para pemilik modal dengan bebas membuka platform judi online, maka judi online akan terus bermunculan meskipun telah diberantas beribu-ribu kali.

 

Memang membantu para korban adalah kebijakan yang patut diapresiasi. Namun sudah tepatkah program tersebut? Kita tahu bahwa bangsa ini bukan hanya menjadi korban sebuah arena perjudian saja. Lebih dari itu banyak sekali rakyat mengalami keterpurukan. Apakah kemiskinan bukan korban? apakah rusaknya moral para siswa bukan korban? apakah rakyat yang terjerat riba bukan korban? apakah semua rakyat negeri ini bukan korban kerakusan para penguasa?.

 

Harusnya pemerintah berfikir lebih jeli dengan segala permasalahan dinegeri kita ini. Menyadari bahwa permasalahan yang utama adalah sebuah sistem kehidupan yang memang memisahkan aspek rohani dan jasad yang berakibat fatal secara sistematis. Harusnya pemerintah melihat pokok permasalahan besarnya kemudian di breakdown, sehingga seperti judol dan sejenisnya adalah permasalahan-permasalahan kecil yang sangat mudah teratasi tatkala permasalahan besarnya terselesaikan.

 

Kebijakan – kebijakan pemerintah adalah hasil dari kajian sebuah undang-undang turunan dari undang-undang dasarnya. Tak terkecuali kebijakan pemerintah terkait bansos tentu tidak akan menselesaikan permasalahan akibat korban dari pelaku judol. Justru pemerintah seperti me-ninabobo-kan para pelaku judi agar jauh dari kesadaran berfikir yang benar. Alih-alih membantu keluarganya yang menjadi korban, justru para pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut untuk terus berjudi. Meraka seperti mendapatkan angin segar dengan cuan yang diberikan untuk keluarganya. Dan itu akan menjadikan pelau judol makin arogan, memaksa dan merampas cuan dari pundi-pundi bansos.

 

Melihat potensi penyalahgunaan bansos, harusnya pemerintah benar-benar menyadari kemudian membenahi kebijakan tersebut dengan kebijakan yang benar. Kebijakan penguasa untuk berani merombak sistem yang ada dengan sistem Allah SWT sebagai satu-satunya Zat yang Maha Tahu bagaimana HambaNya menjalani kehidupan yang seharusnya. Karena penerapan sistem kehidupan yang serba sekuler, menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan umat yang taka akan kunjung usai.

 

Sistem kapitalis sekuler bukan hanya membuat individu jauh dari Tuhannya. Lebih dari ini domino effeck yang ditimbulkan atas sistem tersebut benar-benar telah menodai ekosistem kehidupan manusia yang sebenarnya. Maka benar apa yang Rasulullah Saw sabdakan :

 

فَإِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ

 

“Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu (Arab Badui) bertanya, “Bagaimana hilangnya amanat itu?” Nabi saw menjawab, “Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat.” (HR. Al-Bukhari).

 

Secara gamblang, makna hadits di atas mempertegas ketika peran-peran penting di tengah masyarakat diberikan pada sosok yang tidak memiliki kompetensi dan keahlian dalam memimpin, mengelola dan mengurus maka kehancuran pun akan datang.Jelas bahwa Ideologi Kapitalis bukanlah produk dari Islam, tentu akan melahirkan kebijakan yang salah dan menimbulkan kerusakan. Inilah yang menjadi kekhawatiran Rasulullah Saw, ketika segala urusan mengabaikan Islam sebagai landasannya.

 

Maka tidak ada alasan lagi untuk pemimpin negeri ini khususnya dan negeri-negeri Islam pada umumnya untuk segera kembali kepada tatanan kehidupan yang Islami. Sehingga mereka mempu mengatasi problematika umat saat ini dengan mudah. Karena hanya Dia-lah Maha Tahu urusan hamba-Nya.

 

Wallahu A’lam Bish-shawwab

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *