Oleh: Agung Andayani
Dalam kondisi ekonomi yang kurang baik seperti sekarang ini (baik sebelum maupun masa pandemi covid). Dimana banyak yang di PHK, banyak usaha yang gulung tikar dan daya beli masyarakat pun menurun. Maka bantuan sosial (bansos) sangat dibutuhkan. Baik bansos berupa bantuan sosial tunai, bantuan sosial non tunai serta kartu prakerja yang menjadi program stimulus sekaligus pelatihan. Terindikasi tidak tepat sasaran.
Hal ini terungkap oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2021. Bahwa, kartu prakerja tidak tepat sasaran sebesar Rp 289,85 Miliar. Begitu juga penyaluran bansos tunai maupun non tunai juga tidak sesuai ketentuan yang mencapai senilai Rp 6,93 Triliun. Selain bansos, BPK juga menemukan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi bansos PKH dan Sembako/BPNT dengan nilai saldo yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp1,11 triliun. (kumparanBISNIS, 25/05/22).
Menurut Ketua BPK Isma Yatun menjelaskan hal tersebut disebabkan karena bantuan kartu prakerja diterima oleh pekerja atau buruh yang memiliki gaji atau upah di atas Rp 3,5 juta. Begitu juga dalam penyaluran bantuan tunai maupun non tunai penyebabnya adalah masalah klise menahun di pemerintahan sendiri. Yaitu soal integrasi dan validasi data. Seperti masalah identitas kependudukan yang tidak valid, KPM yang sudah non aktif, hingga mereka yang sudah dilaporkan meninggal.
Hal tersebut terjadi tidak bisa dipungkiri karena lemahnya proses integrasi dan validasi data penduduk yang tidak terhubung dengan NIK. Selain itu karena faktor yang terletak pada lemahnya kesadaran mental petugas yang rusak. Sehingga kita dapati banyaknya para pejabat yang korupsi. Dan pangkal masalahnya terletak pada sistem yang diterapkan sekarang ini, yang telah menyuburkan koruptor yaitu sistem kapitalis demokrasi.
Bansos dalam sistem ini banyak disalahgunakan penguasa dan partai politik sebagai ajang pencitraan. Rakyat hanya dijadikan obyek untuk menarik keuntungan seperti berbagai macam pungutan pajak. Disisi lain penguasa loyal terhadap oligarki. Yuk move on dari kapitalis demokrasi.
Wallahua’lam bishawab.
