Tarif PDAM Naik, Negara Abai Meriayah Kebutuhan Dasar Umat

Tarif PDAM Naik, Negara Abai Meriayah Kebutuhan Dasar Umat

Oleh Asha Tridayana, S.T.

(Kontributor Suara Inqilabi)

Memang benar adanya jika air merupakan sumber kehidupan. Tanpa air, aktivitas makhluk hidup terlebih manusia pasti akan mengalami kesulitan. Dari aktivitas keseharian rumah tangga hingga urusan industri dan pembangunan infrastruktur, semuanya membutuhkan air. Termasuk di dalam tubuh manusia sendiri, air berfungsi menjaga fungsi kerja organ tubuh dan turut membantu sistem metabolismenya. Maka dari itu, Allah swt pun telah menciptakan air dengan jumlah yang melimpah agar seluruh makhluk hidup dapat tercukupi kebutuhannya.

Namun, kini keberadaan air menjadi lahan komersial bagi pihak berwenang apalagi harga yang dipatok pun semakin tidak masuk akal. Dalam hal ini, negara justru melegalkan dengan sederet regulasinya hingga masyarakat pun tidak berdaya. Terlihat di sejumlah wilayah negara ini, masyarakat mengeluhkan tarif dasar air yang akan mengalami kenaikan di awal tahun 2023. Tepatnya di wilayah Surabaya, yakni dari Rp600 menjadi Rp2600 per meter kubik. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya yang sepakat dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terkait kenaikan tarif air dengan dalih penyesuaian harga atas fasilitas perawatan pipa dan proses pengolahan air yang berkualitas. (suarasurabaya.net 24/11/22)

Di Indramayu juga terjadi penolakan dari para perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Indramayu. Pasalnya Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu akan menaikkan tarif air bersih sebesar 30 persen. Sekretaris KPI Cabang Kabupaten Indramayu, Dina Meliyanih menegaskan bahwa hal ini akan sangat memberatkan warga karena kondisi perekonomian semenjak pandemi berlangsung belum sepenuhnya bangkit. Ditambah pelayanan yang diberikan selama ini masih kurang maksimal seperti aliran air sering tersendat sehingga tidak sebanding jika terjadi kenaikan tarif. Pihak PDAM beralasan bahwa tarif rata-rata yang berlaku saat ini belum dapat menutup biaya secara penuh (full cost recovery) karena masih di bawah dari tarif batas bawah yang ditetapkan oleh gubernur Jawa Barat. (republika.co.id, 28/01/23)

Sungguh memilukan nasib masyarakat sekarang. Di tengah anjloknya perekonomian negara, masyarakat mesti menanggung beban ekstra. Bukan mendapatkan uluran tangan pemerintah justru harus rela menelan pahitnya kenaikan tarif air bersih dari PDAM. Pihak PDAM pun memberikan alasan yang tidak cukup logis bahkan terkesan memojokkan masyarakat agar dapat menerima segala keputusan yang ditetapkan. Terlepas dari kondisi masyarakat yang serba susah dan berbagai penolakan yang diajukan.

Air merupakan kebutuhan mendasar setiap individu. Melalui ketersediaan air di alam yang melimpah semestinya mampu mencukupi kebutuhan masing-masing individu. Namun, kewajiban membayar penggunaan air dan patokan tarif harga yang tinggi membatasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sementara negara yang semestinya bertanggungjawab untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok seluruh rakyatnya justru turut meresmikan kenaikan tarif. Respon atas penolakan yang dilakukan masyarakat pun tidak berkelanjutan hanya formalitas dalam mendengarkan keluhan masyarakat.

Ditambah lagi, kenaikan tarif harga ini tidak dibarengi dengan fasilitas pelayanan yang memadai baik dari kualitas air maupun debit air yang mengalir ke pemukiman masyarakat. Sehingga masyarakat sering kali masih harus membayar lebih dengan membeli air kemasan untuk kebutuhan tertentu seperti minum dan memasak.

Tentu saja kondisi masyarakat semakin terhimpit dalam perekonomian yang sulit. Kebutuhan dasar saja tidak terpenuhi, lebih-lebih aspek kehidupan lain seperti jaminan kesehatan, pendidikan, keamanan dan lain sebagainya hanyalah mimpi yang mustahil terealisasi.

Kesengsaraan yang diderita masyarakat merupakan dampak penerapan sistem yang mendominasi dunia sekarang. Sementara negara ini turut menjadi penganutnya dan mengikuti segala arahan dan agenda dari negara adidaya. Yakni sistem kapitalis liberal yang bercokol kuat menghancurkan masyarakat dari segi pemikiran hingga merusak tatanan regulasi pemerintahan.

Peran negara digantikan dengan sederet perusahaan swasta dan asing yang mengelola berbagai kebutuhan dasar masyarakat sampai mampu mengeksploitasi kekayaan alam negeri.

Pengaruh sistem kapitalis liberal telah melemahkan kedaulatan negara termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Negara disetir oleh swasta dan asing akibat dari adanya dominasi investor yang turut campur dalam regulasi pemerintahan. Sehingga negara tidak memiliki kendali atas naiknya tarif harga PDAM. Bahkan status negara dan rakyat ibarat penjual dan pembeli karena segala kebutuhan rakyat yang semestinya difasilitasi dengan baik oleh negara justru dikomersialkan demi meraih keuntungan maksimal.

Lain halnya ketika sistem yang diterapkan bukan sistem kufur buatan manusia. Melainkan sistem shohih yang berasal dari Allah swt Maha Pencipta seluruh alam semesta dan makhluk-Nya. Tidak lain sistem Islam yang memiliki mekanisme regulasi pemerintahan dengan menjadikan kemaslahatan umat sebagai prioritas tujuan. Pemenuhan kebutuhan umat lebih-lebih kebutuhan mendasar menjadi fokus negara untuk segera dipenuhi dengan layak tanpa memberatkan umat sedikitpun. Bahkan diberikan pelayanan sebaik mungkin agar kondisi umat mampu mencapai hingga taraf memadai.

Negara menjamin secara utuh kelangsungan hidup umat tanpa membedakan status sosial ataupun gender. Setiap individu memiliki hak yang sama atas perlindungan negara. Namun, penerapan sistem Islam hanya dapat terwujud secara kaffah dalam naungan Daulah Islamiyah. Termasuk tanggung jawab dan peran negara dapat benar-benar terealisasi di tengah-tengah umat. Seperti sabda Rasulullah saw,