Oleh : Maryatiningsih (Ibu Rumah Tangga)
Masyarakat negeri ini, terutama kalangan menengah kebawah begitu luar biasa dengan ujian kesabaran dari berbagai hal. Dalam keadaan pandemi seperti ini harus mengalami banyak kesulitan, ditambah para suami yang tidak mempunyai pekerjaan karena di PHK atau dirumahkan. Gelap sudah harapan mereka untuk hidup sejahtera, apalagi rata-rata penduduk Indonesia setiap satu keluarga mempunyai anak lebih dari dua. Sebagian besar dimasa pandemi ini merasakan kesulitan, karena hampir semua harga naik termasuk tarif listrik. Padahal di masa pandemi Covid-19 masyarakat di anjurkan untuk tinggal di rumah, tetapi yang terjadi kini malah kesulitan yang bertubi-tubi.
Apakah mereka harus kembali ke masa lampau, dimana penerangan menggunakan lampu cempor, itu pun jika masih ada bahan bakarnya. Sedangkan minyak tanah entah kemana kabarnya. Padahal negeri ini sangat kaya akan sumber daya alamnya tapi sangat sulit untuk menikmatinya.
Maka dengan berbagai kesulitan ini terutama dengan melonjaknya tarif tagihan listrik, masyarakat menduga kenaikan tarif listrik dilakukan secara diam-diam atau adanya subsidi silang yang diterapkan untuk pengguna daya 450 VA dan 900 VA. (financedetik.com, 7/6/2020).
Namun kabar tersebut dibantah PT PLN. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril memastikan tidak pernah menaikkan tarif listrik karena bukan kewenangan BUMN. Maka masyarakat yang tagihannya mengalami kenaikan bukan karena manipulasi atau kenaikan tarif, melainkan karena (efek) pembatasan sosial.
Seperti yang dilansir dari Jakarta, CNBC Indonesia – PT PLN (Persero) menekankan tidak ada kenaikan tarif listrik. Sebab, menaikkan tarif adalah kewenangan Pemerintah bukan PLN. Hal itu membantah soal kasus-kasus pelanggan pasca bayar yang tagihan listriknya bengkak beberapa waktu lalu. Direktur Human Capital Management PT PLN (Persero), Syofvi F. Roekman menegaskan, bahwa pihaknya juga tidak pernah melakukan manipulasi dalam penghitungan tarif. Penghitungan dilakukan berdasarkan hasil meteran yang juga bisa dilakukan oleh pelanggan sendiri. “Prinsipnya, kami tidak pernah melakukan adjustment terhadap tarif karena itu domainnya pemerintah, dan bukan domain PLN,” ujarnya melalui video conference, Sabtu (6/6/2020).
Dengan demikian, apapun alasannya saat ini tarif tagihan listrik melonjak, yang mengakibatkan rakyat mengalami banyak kesulitan. Bukan penjelasan atau alasan yang saat ini dibutuhkan masyarakat tetapi solusi penanganan yang benar agar rakyat mengalami perubahan dari kesulitan menjadi kesejahteraan.
Hampir seluruh penduduk negeri ini bergantung dengan listrik, maka pelanggan PT PLN sangat banyak. Total pelanggan PT PLN mencapai 70.4 juta dimana pelanggan pasca bayar sebanyak 34,5 juta. Dari 34,5 juta pelanggan itu terdapat 4,3 juta pelanggan PLN yang mengalami kenaikan tagihan. Pelanggan yang mengalami kenaikan 20%-50% jumlahnya mencapai 2,4 juta pelanggan. Sementara yang mengalami kenaikan di atas 200% dialami 6% dari total pelanggan. (cncbindonesia.com, 9/6/2020)
Melihat data diatas, jelas sekali bahwa yang mengalami kesulitan jumlah nya tidaklah sedikit. Maka siapa yang akan bertanggung jawab dengan semua kesulitan yang dialami ini? Pemerintah adalah penanggung jawab penuh untuk melindungi rakyatnya.Tetapi sayangnya tanggung jawab itu belum sepenuhnya di berikan. Mungkin tidak akan pernah, karena negeri ini di kuasai oleh para kapitalisyang hanya menghitung untung dan rugi saja.
Liberalisasi energi masih terus terjadi disebabkan masih bercokolnya sistem kapitalisme-sekuler di negeri ini. Maka kita tidak akan pernah bisa keluar dari berbagai macam masalah, termasuk masalah listrik, karena kapitalisme-sekuler itulah yang menjadi sumber masalah.
Jika rakyat merindukan kehidupan yang tenang, penerangan yang terang benderang, itu hanya didapatkan dalam naungan Islam (Khilafah). Sebagai contoh, bukti majunya peradaban Islam ialah pada masa Khilafah Bani Umayyah, Cordoba menjadi ibu kota Andalusia, pada malam harinya diterangi dengan lampu-lampu sehingga pejalan kaki memperoleh cahaya sepanjang sepuluh mil tanpa terputus. Ada sebuah masjid dengan 4.700 buah lampu yang menerangi, yang setiap tahunnya menghabiskan 24.000 liter minyak. (Al-Waie.id, 1/12/2017)
Bisa dipastikan, penerangan untuk fasilitas umum saja mendapatkan perhatian dari negara, apalagi penerangan untuk setiap rumah penduduknya. Tentu menjadi prioritas utama bagi seorang khalifah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berjuang menyongsong kemenangan Islam yang akan mampu menerapkan syariat secara sempurna, menerangi setiap sudut kehidupan dengan rahmat-Nya. Kehidupan penuh keberkahan dalam bingkai negara Khilafah ala Minhaj Nubuwah.
Wallahu’alam bishawab.
